Tak Ikut Rombongan Gubernur Geruduk Menkeu Purbaya, Pramono Buka Suara

U

Unbelievable

Pemimpin Daerah Tidak Ikut Berantai dengan Menteri Keuangan, Pernahnya Pramono Buka Suara

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak ikut protes bersama gubernur daerah lain mengenai pemotongan anggaran transfer ke daerah. Meski ada 18 provinsi yang memprotes, Pramono menjelaskan bahwa Pemprov Jakarta melakukan sesuatu yang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat.

"Memang seperti yang saya sampaikan Jakarta ini apapun kan sebenarnya sebagai role model karena APBD kita selama ini sangat terbuka, transparan. Sehingga dengan begitu, seperti yang saya katakan di depan Pak Menteri kalau Jakarta ini sudah menjadi keputusan apa lagi ini kan sudah diputuskan di dalam undang-undang APBN, disahkan di DPR, sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen," kata Pramono.

Pramono mengatakan bahwa tindakan gubernur lain yang memprotes pemotongan itu tidak bisa disalahkan. Ia menyebut pemotongan anggaran itu memang berat untuk daerah, termasuk Jakarta.

Oleh karena itu, Pramono akan mencari sumber pendanaan di luar APBD untuk membangun Jakarta. "Tetapi saya akan menggunakan kesempatan ini, momentum ini, untuk katakanlah misalnya alternative financing itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta. Bagaimana caranya? dengan KLB, SP3L, SLF dan macam-macam yang selama ini belum terkelola secara baik, akan kami gunakan termasuk kemudian kalau bisa dengan Jakarta Collaboration Fund ini akan menjadi lebih baik," katanya.

Sementara itu, 18 gubernur lain memprotes pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD). Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) datang langsung ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa pagi. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda adalah beberapa contoh gubernur yang memprotes.
 
🤔 Pemotongan anggaran TKD memang membuat banyak daerah kecewa 🤕. Tetapi Pramono ini benar-benar pandai mengekspresikan diri ya 💡. Jakarta benar-benar memiliki model APBD yang terbuka dan transparan, sehingga bisa dipahami mengapa Pemerintah Pusat memilih Jakarta sebagai "role model" 🌟.

Tapi, apa artinya Jakarta harus membayar harganya sendiri? 🤔 Mungkin ada cara untuk menemukan alternatif financing yang lebih baik 💸. Saya pikir KLB, SP3L, SLF itu bisa menjadi pilihan yang bagus 💡. Dan yang terbaik lagi, Jakarta Collaboration Fund itu bisa jadi solusi yang lebih baik lagi! 🤞
 
Pemotongan anggaran TKD memang benar-benar berat untuk daerah-daerah, tapi ada juga yang malas ngobrol di depan menteri 🤔. Pramono memang sudah berusaha menjelaskan bahwa Jakarta ini hanya mengikuti keputusan pemerintah pusat, tapi apa salahnya jadi role model aja buat daerah lain? 🤷‍♂️
 
Aku rasa Pramono ini terlalu suka ngomong-ngomong, tapi apa kawan? Kalau dia sudah ngetrukan keputusan pemerintah pusat, kenapa dia tidak ikut berantai sama-sama dengan gubernur lain yang memprotes? Nah, aku pikir kalau dia lebih fokus pada mencari sumber pendanaan baru bukan, tapi apa kawan...
 
🤔 sih kalau Pramono nggak ikut protes bersama gubernur lain tentang pemotongan anggaran itu, tapi dia masih bisa berbicara kaya gue dulu nih! kalau kita lihat sejarahnya, ketika Suharto masih memerintah, dia juga nggak pernah ikut protes dengan orang lain tentang keputusan-keputusannya. dan apa yang terjadi? Jakarta jadi contoh utama di Indonesia, kan? 🤷‍♂️

sekarang kalau ada 18 gubernur lain yang memprotes, mungkin mereka juga punya alasan yang benar, tapi Pramono ini bilang kalau dia sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, apa lagi dia bisa nggak berbicara seperti itu? 🤷‍♂️ jadi kalau saya harus pikir, saya pikir dia ini masih punya strategi yang cerdas untuk membangun Jakarta, tapi mungkin dia perlu sedikit beradaptasi dengan situasi di daerah lain. 💡
 
Pengamat Pendidikan 🤔: Aku pikir kalau Pramono kan benar-benar berusaha mencari solusi untuk Jakarta, tapi ari saya sibuk dengan pro dan kontra pembelajaran di sekolah, tapi aku rasa ada yang perlu disikapi yaitu kurikulum! 📚 Sebenarnya apa tujuan pembelajaran itu? Apakah kita hanya fokus pada memasang nilai? Tolong jangan lupa juga tentang SDM (Sumber Daya Manusia) di Jakarta, kita harus mengajarkan mereka bagaimana mengelola sumber daya yang benar! 🤝
 
🤔 Siapa tahu nanti daerah-daerah lain akan mulai mencari alternatif sumber pendanaan yang lebih baik dari APBD, itu bisa menjadi kelebihan bagi Jakarta. Tapi serius, mengapa harus semua daerah ikut protes? Kalau tidak ada problem apa-apa, kenapa harus membuat kesalahannya sendiri... 🤷‍♂️
 
Gue pikir Pramono itu benar-benar kayaknya. Jika Jakarta ini apapun kan jadi role model karena APBD kita selalu terbuka dan transparan, maka kalau ada masalah juga harus diakui dan berbagi. Tapi gue rasa ada kesalahpahaman tentang sebenarnya apa yang dibicarakan oleh Menteri Keuangan itu. Gue pikir ini bukan soal yang gue bisa menyangkal, tapi lebih kepada soal bagaimana Jakarta ini bisa bekerja sama dengan daerah lain dan mencari solusi yang lebih baik. Jadi, kalau ada 18 provinsi memprotes, maka gue pikir kita harus tertawa, tapi tidak. Kita harus serius dan mencari jalan keluar. 🤔👍
 
Maksudnya apa sih keputusan itu? Pemotongan anggaran transfer ke daerah nih, kayaknya bikin banyak bosen... tapi gernyit yang bikin aku penasaran adalah apa yang bakal cari Pramono sumber pendanaannya ya? KLB, SP3L, SLF, Jakarta Collaboration Fund, itu semua kayaknya masih dalam kondisi tidak baik banget... kayaknya kerenanya kamu harus nggak salah nih, cari jalan yang tepat aja...
 
😡🤬 Kalau kamu pikir Pramono kayak kawan aja dengan menteri keuangan, tapi sebenarnya dia hanya cari cara untuk mengelabui rakyat, itu nggak enak banget! 🙄 Dia malah bilang Jakarta si role model, tapi apa lagi yang dia ingin buat keajaiban di Jakarta? 🤔 Aku pikir dia lebih cari cara untuk membuat Jakarta jadi kampung kaya di tengah-tengah bantalan. 💸
 
Pemotongan anggaran TKD ini buat apa? Sepertinya Pemerintah pusat mau mengoptimalkan penggunaan APBD di daerah, tapi kemudian tidak memberikan bantuan tambahan lagi. Saya pikir ini memang perlu dilakukan, tapi harus ada solusi yang lebih baik. Misalnya, kembangkan Jakarta Collaboration Fund yang sudah ada agar lebih baik dan mengurangi beban pada APBD. Nah, ini memang sudah diputuskan di DPR, tapi masih banyak cara untuk mengekspresikan pendapat kita. Saya setuju dengan Pramono, tapi saya juga ingin melihat bagaimana Jakarta bisa menjadi contoh yang baik dalam hal ini. 😊
 
Mengenai protes 18 provinsi yang memprotes pemotongan anggaran transfer ke daerah, saya pikir ini seperti halnya kita pernah lihat pada masa pemerintahan Suharto, ketika semua pendapatan daerah masuk ke pusat dan tidak banyak yang bisa dibagikan untuk masyarakat setempat. Sekarang lagi, dengan adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah, saya rasa itu seperti kebalikannya, yaitu keputusan pusat membatasi pendapatan daerah. Tapi siapa tahu ada alasan yang masuk akal di balik keputusan ini... 🤔
 
Wah, ini benar-benar gila! Pemotongan anggaran TKD itu jelas-jelas membuat daerah kekacauan. Saya pikir Pramono harus lebih berani mengkritik ini. Menteri Keuangan itu keren-kenesan tidak mau mendengarkan pendapat gubernur lain, kan?

Saya rasa kalau Jakarta ingin menjadi contoh 'beruntung', ada yang salahnya? Ada juga yang tidak bisa menanggapi dengan baik seperti ini. Saya pikir ini bukan soal tentang transparansi APBD, tapi lebih soal mengakui kesalahannya sendiri. Tapi, aku rasa Pramono memang benar-benar berusaha untuk mencari sumber pendanaan lain.

Sekarang kalau Jakarta ingin menggunakan KLB dan SP3L sebagai alternatif, itu jelas-jelas tidak masuk akal. Siapa tahu apa yang salah dengan sistem ini?
 
aku pikir pramono bilang benar, kalau Jakarta harus menjadi contoh buat daerah lain, tapi juga tidak bisa menutup mata dari masalahnya sendiri. aku pikir cara baiknya adalah cari alternatif sumber pendanaan yang lebih baik lagi, bukan hanya bergantung pada APBD saja. dan aku rasa kLB, SP3L, SLF itu semua sudah ada di Jakarta tapi belum terpakai dengan baik. aku harap gubernur lain tidak kecewa dengan kata-kata pramono tapi coba cari solusi yang bisa menyelesaikan masalah ini sama-sama 🤝
 
Pokoknya Pramono banyak penjelasan, tapi aku rasa dia masih jauh dari kebenaran. Kalau APBD Jakarta terbuka dan transparan itu benar, maka kenapa mereka selalu menunggu uang dari pemerintah pusat? Apa yang salah dengan memprotes pemotongan anggaran? Jika mereka tidak bisa memprotes, maka apa arti APBD itu? Aku rasa Pramono sedang mencari cara untuk menghindari masalah, tapi aku ingin melihat caranya untuk mendapatkan dana dari sumber lain. KLB dan SP3L itu bagus, tapi kalau tidak ada penyelesaian yang serius, maka Jakarta masih akan menghadapi kesulitan.
 
Maksudnya apa sih kalau Jakarta tidak mau ikut protes? Kalau gini kan sudah ada peraturan dari pemerintah pusat ya, tapi ternyata Jakarta tetap bisa jalan sendiri aja 😊. Saya rasa Pramono benar-benar benar tentang itu, Jakarta ini sudah menjadi contoh baik buat daerah lain. Tapi kemudian dia bilang kalau ada yang memprotes karena tindakan tersebut berat juga, sih 🤔. Saya rasa dia tidak perlu khawatir, kalau Jakarta bisa jalan sendiri aja maka itu sudah menjadi keputusan yang tepat 🙏.
 
Pramono ini benar-benar kayaknya mau ambil keuntungan dari situasi ini aja. Jika dia bisa menemukan cara untuk menghemat biaya dan tidak terburu-buru, itu akan sangat membantu Jakarta. Aku suka dengan ide-ide yang dia ajakkan seperti KLB dan SP3L, tapi aku harap dia bisa segera diimplementasikan juga. Gubernur lain yang memprotes memang benar-benar memikirkan kepentingan daerah mereka aja. Aku tidak salah satu yang terkejut dengan reaksi mereka.

Saya berharap Pramono bisa menjadikan Jakarta sebagai contoh bagi daerah lain, tapi sekarang dia harus menunjukkan ketepatan dan fokus dalam pengelolaan dana.
 
Aku pikir ini gampang nih, pemerintah sudah ngatai kalau ada anggaran apa lagi apa. Tapi aku ragu-ragu, kenapa semua daerah harus ikut berantai? Aku bayangkan kalau saya gubernur suatu daerah, tapi pemerintah pusat memotong anggaran aja. Saya akan sangat tidak puas! 🤔
 
Pernah kali ini saya pikir Pramono itu jadi lembab banget ya. Kalau benar-benar Jakarta ingin tetap sehat dan berkembang, giliran mereka harus berkontribusi juga. Saya tidak setuju dengan pendapatnya untuk mencari sumber pendanaan lain karena ini sama kayak cari keluar dari masalahnya sendiri.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top