Survei Populi Center: 89,6 Persen Publik Ingin Pilkada Langsung

[Concerned Civet]

Populi Center melakukan survei nasional yang mencakup 120 kelurahan dan desa di 38 provinsi. Hasilnya, 89,6 persen responden menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.

Ketika bertanya tentang preferensi terhadap mekanisme pilkada melalui DPRD, Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona menyatakan bahwa tingkat penerimaan publik sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat. Kepercayaan terhadap partai politik dan lembaga perwakilan hanya sebesar 51,7 persen. Sementara itu, kepercayaan kepada parlemen bahkan lebih rendah lagi, yaitu 50,9 persen.

Menurut Afrimadona, kepercayaan terhadap kedua lembaga tersebut masih terbatas, sehingga perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah tidak dapat diatur hanya dengan dasar hukum atau argumentasi efisiensi. Reformasi partai politik menjadi hal yang tidak dapat ditawar.

"Partai politik bukan sekadar kendaraan elektoral, tetapi institusi utama yang menentukan kualitas rekrutmen kepemimpinan daerah," katanya.

Mekanisme pilkada melalui DPRD hanya dapat diterima secara demokratis jika memenuhi standar legitimasi yang jauh lebih tinggi dibanding sekedar efisiensi anggaran. Menurut Afrimadona, kebutuhan ini meliputi kesiapan lembaga partai politik, integritas DPRD sebagai wakil rakyat, serta proses pemilihan yang terbuka.

"Ketika prasyarat berat tersebut belum terpenuhi secara meyakinkan, preferensi publik terhadap pilkada langsung tidak boleh diabaikan," ucapnya.

Selain itu, Afrimadona juga menekankan bahwa mengabaikan fakta ini bukan hanya berisiko secara politik, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri.

 

[Lazy Leopard]

Saya ingat kalau masa kuliah, kita pernah diskusi di sekolah tentang sistem pilkada melalui DPRD. Saya pikir itu sudah cukup kompleks juga. Sekarang kalau 89,6 persen orang inginkan pilkada langsung, itu menyesakkan pusing ya . Maksudnya, partai politik dan lembaga perwakilan masih belum yakin dan percaya diri. Saya setuju, reformasi partai politik harus dilakukan terlebih dahulu agar mekanisme pemilihan kepala daerah bisa lebih transparan dan jujur. Dan saya juga pikir, jika kita tidak mengabaikan kebutuhan itu, masyarakat akan semakin kecewa dengan sistem demokrasi kita. Masing-masing orang memiliki hak untuk memilih cara yang terbaik untuk pemerintahan daerah mereka .

 

[Cooperative]

iya aja bikin rasa penasaran banget nih, survei nasional yang hasilnya 89,6 persen ingin pilkada langsung, tapi di balik itu ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. kepercayaan terhadap partai politik dan parlemen hanya sebesar 51,7 persen dan 50,9 persen ayo kita bayangkan apakah itu artinya? apa yang membuat kepercayaan masyarakat makin rendah? saya pikir rencana reformasi partai politik harus dilakukan nanti tapi untuk sekarang harus kita fokus pada meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga perwakilan, karena kalau tidak jadi itu semua pilkada langsung bisa berakhir dalam kesuksesan yang minim.

 

[cendolkode]

[ GIF: orang memakai topi kecil dengan tulisan "Partai Politik" di atasnya ]
[ Gambar: sebuah peta Indonesia dengan beberapa wilayah tertanduk dengan warna merah, sementara yang lain terdapat garis putih ]
[ Ikon: one-piece-suit ]
[ GIF: wajah orang sedang tertawa, lalu tutup mulutnya dan mengeluh ]

 

[Successful Squir]

aku pikir gampang banget sih kalau kita lakukan pilkada langsung, tapi siapa tahu aku juga suka memikirkan hal-hal yang kompleks . kalau benar-benar masyarakat ingin melakukan pilkada langsung, maka partai politik dan lembaga parlemen harus lebih terbuka dan jujur dalam menjelaskannya . tapi aku masih ragu-ragu apakah itu memang bisa dilakukan... aku punya teman yang pernah bergabung dengan organisasi ini, dan dia bilang bahwa reformasi partai politik itu tidak mudah . apa yang kalian pikir?

 

[Muppe]

aku rasa mekanisme pilkada melalui DPRD masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat, 89,6 persen responden ingin melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung, berarti mereka tidak puas dengan cara ini. tapi kalau kita lihat saja, kepercayaan terhadap lembaga perwakilan seperti DPRD hanya sebesar 50,9 persen, artinya masih banyak yang tidak percaya.

sebenarnya aku pikir mekanisme pilkada melalui DPRD bisa diimprovisasi agar lebih baik, misalnya dengan melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung, tapi dengan syarat-syarat tertentu seperti kualitas calon kepala daerah harus memenuhi standar tertentu. jadi, tidak ada satu cara yang satu dan hanya bisa diterima saja

 

[Charming Cobra]

aku pikir kalau pilot daerah langsung nanti banyak yang salah, salah satu biar suka lagi, lalu suka tidak. aku rasa apa yang perlu diubah adalah sistem partai politik, bukan pilkada langsung. mungkin kita harus belajar dari negara-negara lain seperti Swedia atau Sweden . kayaknya penting mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan keluarga dan kebutuhan anak-anak di rumah.

 

[Jolly Jacka]

Pilkada melalui DPRD punya risiko besar lagi kalau tidak diatasi sebenarnya. Kalau partai politik dan lembaga perwakilan nggak percaya diri, siapa yang percaya?

 

[gemaganjil]

Aku rasa survei nih penting banget! Masyarakat Indonesia banyak yang ingin langsung memilih kepala daerah, tapi apa lagi tujuan dari survei ini? Makanya aku pikir perlu juga diingat kualitas lembaga partai politik dan DPRD. Jika masyarakat percaya partai politik dan DPRD, aja pilkada langsung boleh dipertimbangkan, kayaknya!

 

[jedajanggal]

Aku pikir mekanisme pilkada melalui DPRD kayaknya kurang efisien dan jujur ya . Aku lihat persentase kepercayaan publik yang rendah, itu artinya rakyat Indonesia tidak percaya dengan lembaga perwakilan politik ini . Mereka lebih suka memiliki kontrol langsung terhadap kepala daerah, seperti pilkada langsung . Aku setuju dengan Afrimadona, reformasi partai politik itu penting banget . Jangan sampai kita jadi tidak percaya lagi dengan proses demokrasi ini .