Pemerintah masih belum memberikan pelatihan yang optimal bagi pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Indonesia. Menurut survei Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, sebanyak 66 persen responden mengaku belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah. Hal ini menandakan bahwa dukungan peningkatan kapasitas dari Pemerintah Pusat masih terbatas dan belum merata.
Pengaturan pendirian KDMP masih sangat sporadis, sehingga pengurusan Koperasi Desa disebut kurang efektif. Bahkan, sebanyak 30,9 responden tidak memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), dan sebanyak 42,3 persen menganggap AD/ART hanya sebagai pelengkap.
Sebaliknya, 92 persen responden telah mengantongi rencana bisnis. Namun, 56 persen responden tidak memiliki mitra pemasaran. Pilihan utama dalam memilih jenis Kooperasi Desa oleh pengurus adalah potensi sumber daya alam. Meskipun demikian, dua responsen hanya menyatakan sebagai penggugur secara administratif saja.
Menurut Luthfian Haekal, manajer Human Right di DFW, pemerintah harus meningkatkan kualitas pelatihan yang disampaikan kepada pengurus KDMP. Pelatihan-pelatihan harus jangka panjang dan memberikan pengetahuan yang luas tentang bagaimana membentuk ekosistem ekonomi, pasaran, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Haekal juga menunjukkan kekhawatiran akan keterbatasan pelatihan-pelatihan yang hanya berhenti pada jangka pendek administratif saja. Pemerintah harus meningkatkan peningkatan kapasitas dari pengurus KDMP agar mereka dapat mengembangkan bisnis dengan lebih efektif.
Pengaturan pendirian KDMP masih sangat sporadis, sehingga pengurusan Koperasi Desa disebut kurang efektif. Bahkan, sebanyak 30,9 responden tidak memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), dan sebanyak 42,3 persen menganggap AD/ART hanya sebagai pelengkap.
Sebaliknya, 92 persen responden telah mengantongi rencana bisnis. Namun, 56 persen responden tidak memiliki mitra pemasaran. Pilihan utama dalam memilih jenis Kooperasi Desa oleh pengurus adalah potensi sumber daya alam. Meskipun demikian, dua responsen hanya menyatakan sebagai penggugur secara administratif saja.
Menurut Luthfian Haekal, manajer Human Right di DFW, pemerintah harus meningkatkan kualitas pelatihan yang disampaikan kepada pengurus KDMP. Pelatihan-pelatihan harus jangka panjang dan memberikan pengetahuan yang luas tentang bagaimana membentuk ekosistem ekonomi, pasaran, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Haekal juga menunjukkan kekhawatiran akan keterbatasan pelatihan-pelatihan yang hanya berhenti pada jangka pendek administratif saja. Pemerintah harus meningkatkan peningkatan kapasitas dari pengurus KDMP agar mereka dapat mengembangkan bisnis dengan lebih efektif.