Survei: 66% Pengurus KDMP Belum Terima Pelatihan dari Pemerintah

Pemerintah masih belum memberikan pelatihan yang optimal bagi pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Indonesia. Menurut survei Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, sebanyak 66 persen responden mengaku belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah. Hal ini menandakan bahwa dukungan peningkatan kapasitas dari Pemerintah Pusat masih terbatas dan belum merata.

Pengaturan pendirian KDMP masih sangat sporadis, sehingga pengurusan Koperasi Desa disebut kurang efektif. Bahkan, sebanyak 30,9 responden tidak memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), dan sebanyak 42,3 persen menganggap AD/ART hanya sebagai pelengkap.

Sebaliknya, 92 persen responden telah mengantongi rencana bisnis. Namun, 56 persen responden tidak memiliki mitra pemasaran. Pilihan utama dalam memilih jenis Kooperasi Desa oleh pengurus adalah potensi sumber daya alam. Meskipun demikian, dua responsen hanya menyatakan sebagai penggugur secara administratif saja.

Menurut Luthfian Haekal, manajer Human Right di DFW, pemerintah harus meningkatkan kualitas pelatihan yang disampaikan kepada pengurus KDMP. Pelatihan-pelatihan harus jangka panjang dan memberikan pengetahuan yang luas tentang bagaimana membentuk ekosistem ekonomi, pasaran, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Haekal juga menunjukkan kekhawatiran akan keterbatasan pelatihan-pelatihan yang hanya berhenti pada jangka pendek administratif saja. Pemerintah harus meningkatkan peningkatan kapasitas dari pengurus KDMP agar mereka dapat mengembangkan bisnis dengan lebih efektif.
 
Gampang nih, pemerintah Indonesia harus ngatur pelatihan untuk pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) lebih baik lagi! Sepertinya masih banyak yang belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah. Sementara itu, pendirian KDMP masih sangat tidak seragam, bukan?

Aku pikir salah satu masalahnya adalah karena pengurusan Koperasi Desa disebut kurang efektif karena pengaturan pendirian KDMP masih sangat sporadis. Dan gampangnya kalau ada yang belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah, maka mereka tidak akan tahu bagaimana cara mengelola bisnis yang baik.

Saya rasa pemerintah harus meningkatkan kualitas pelatihan yang disampaikan kepada pengurus KDMP. Pelatihan-pelatihan harus jangka panjang dan memberikan pengetahuan yang luas tentang bagaimana membentuk ekosistem ekonomi, pasaran, dan infrastruktur pendukung lainnya. Kalau tidak, maka mereka akan kesulitan mengembangkan bisnis dengan lebih efektif.

Dan aku juga khawatir, kalau ada pengurus KDMP yang hanya memilih jenis Kooperasi Desa berdasarkan potensi sumber daya alam saja, tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang penting. Saya rasa pemerintah harus lebih teliti dalam memberikan dukungan peningkatan kapasitas dari pengurus KDMP. 🤔
 
mana nih... kayaknya pelatihan untuk pengurus koperasi desa itu gak bagus banget... sih, aku pikir mungkin pemerintah harus tambah banyak biaya buat memberikan pelatihan yang sesuai... aku pernah lihat drama di tv tentang koperasi desa dan ada yang bikin kegagalan... tapi sepertinya masih banyak hal yang kurang jelas... gak tahu sih, aku perlu cari informasi lebih lanjut tentang ini... 🤔📊
 
Aku pikir pemerintah harus fokus memberikan pelatihan yang baik bagi pengurus Koperasi Desa, kalau mau tahu kebenaran kondisi sekarang, malah lupa juga apakah sudah ada pelatihan yang diberikan ya... tapi apa punya kebijakan yang serius untuk meningkatkan kapasitas mereka, aku senang sekali...
 
Gue pikir salah satu masalah utama di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah karena pelatihan yang diberikan oleh pemerintah terlalu sibuk dengan aspek-aspek administratif, sehingga kurang memperhatikan aspek-aspek lain seperti manajemen bisnis dan keuangan. Maka dari itu, pemerintah harus meningkatkan kualitas pelatihan yang disampaikan kepada pengurus KDMP agar mereka dapat memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang bagaimana membentuk ekosistem ekonomi yang seimbang. 🤔
 
Pemerintah harus memperbaiki situasi ini, ya? Kalau gini kalau pelatihan yang diberikan tidak jelas dan tidak ada tuntutan, siapa tahu kemudian pengurus KDMP tidak bisa mengelola koperasinya dengan baik. Kita harus minta pelatihan yang lebih panjang dan mendalam, seperti dua tahun ya, bukan hanya beberapa bulan.
 
Pelan-pelan lagi koperasi desa, ini kabar baik banget! Tapi siapa yang bilang kalau pemerintah sudah memberikan pelatihan yang optimal? Menurut survei DFW, masih banyak pengurus Koperasi Desa yang belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah. Itu berarti apa? Mungkin saja pemerintah masih belum memahami kebutuhan dari pengurus KDMP.

Sekarang, kalau kita lihat rencana bisnis mereka, 92 persen sudah punya rencana yang bagus, tapi masih banyak yang tidak memiliki mitra pemasaran. Artinya, masih banyak potensi yang terbuang-buang. Mungkin saja kita perlu menunggu lebih lama lagi sebelum Koperasi Desa bisa berkembang dengan baik.

Tapi, ini bukan berarti kita harus menyerah. Kalau pemerintah mau meningkatkan kualitas pelatihan dan memberikan dukungan yang lebih baik, mungkin saja kita bisa melihat perbedaan. Jadi, masih banyak yang bisa dikerjakan dari sini.
 
Pameritah nggak bisa terus ngadatin pemerintahan ko yang optimo bagi pengurus Koperasi Desa, tapi nggak ada tindakan nyata. 66 persen pengurus KDMP belum pernah menerima pelatihan yang optimal, ini apa keadaan negara nih? Pemeritah harus meningkatkan kualitas pelatihan dan tidak hanya fokus pada jangka pendek administratif. Kalau nggak, pengurus KDMP pasti akan terus kewalahan dan tidak bisa mengembangkan bisnis dengan efektif. Ini nggak juga baik bagi masyarakat yang tergantung pada koperasi desa untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya.
 
Belum ada bantuan yang cukup untuk KDMP, kalau pun ada, kurangnya akses ke pelatihan yang baik. Saya pikir pemerintah harus memperbaiki hal ini dulu sebelum memikirkan strategi bisnis. Jangan pernah lupa, KDMP adalah sarana untuk membantu masyarakat. Kita harus mendukung mereka agar bisa menjadi lebih kuat 💪
 
gampang kayaknya pemerintah belom memberikan pelatihan yang cukup bagi pengurus koperasi desa, lho! 66 persen responden belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah, itu artinya masih banyak yang belum terbiasa dengan cara kerja koperasi desa. dan kalau pengaturan pendirian koperasi desa masih sporadis, itu artinya kurang efektif banget.
 
kembali
Top