Dukungan Pemerintah untuk Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Terus Memanggut Semangat Masyarakat Sejahtera dengan Pelatihan yang Kurang. Banyak pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang mengakui belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah, yaitu 66 persen di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan peningkatan kapasitas dari Pemerintah Pusat masih terbatas dan belum merata.
Banyak pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang mengakui tidak memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) atau hanya menganggapnya sebagai pelengkap. Sementara itu, mereka telah mengantongi rencana bisnis dan memilih jenis Kooperasi Desa berdasarkan potensi sumber daya alam.
Namun, hal ini menunjukkan bahwa pengurus Koperasi Desa Merah Putih masih menghadapi kesulitan dalam membangun infrastruktur pendukung dan pasaran yang stabil. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah untuk membentuk ekosistem ekonomi dan infrastruktur pendukung yang lebih baik.
Menurut Luthfian Haekal, Human Right Manager Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, perlu dilakukan pembangunan sumber daya manusia Koperasi Desa dengan berorientasi pada substansi Koperasi Desa. Hal ini juga memerlukan pelatihan yang lebih lanjut dan tidak hanya berhenti pada jangka pendek administratif saja.
Jadi, pemerintah perlu meninjau kembali strategi mereka dalam memberikan dukungan kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Oleh karena itu, diperlukan konsultasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sejahtera untuk membentuk ekosistem ekonomi dan infrastruktur pendukung yang lebih baik.
Banyak pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang mengakui tidak memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) atau hanya menganggapnya sebagai pelengkap. Sementara itu, mereka telah mengantongi rencana bisnis dan memilih jenis Kooperasi Desa berdasarkan potensi sumber daya alam.
Namun, hal ini menunjukkan bahwa pengurus Koperasi Desa Merah Putih masih menghadapi kesulitan dalam membangun infrastruktur pendukung dan pasaran yang stabil. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah untuk membentuk ekosistem ekonomi dan infrastruktur pendukung yang lebih baik.
Menurut Luthfian Haekal, Human Right Manager Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, perlu dilakukan pembangunan sumber daya manusia Koperasi Desa dengan berorientasi pada substansi Koperasi Desa. Hal ini juga memerlukan pelatihan yang lebih lanjut dan tidak hanya berhenti pada jangka pendek administratif saja.
Jadi, pemerintah perlu meninjau kembali strategi mereka dalam memberikan dukungan kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Oleh karena itu, diperlukan konsultasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sejahtera untuk membentuk ekosistem ekonomi dan infrastruktur pendukung yang lebih baik.