Pemerintah masih belum memberikan dukungan yang cukup bagi pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk meningkatkan kapasitas mereka. Menurut survei yang dilakukan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, sebanyak 66 persen dari pengurus KDMP mengaku belum pernah menerima pelatihan dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan peningkatan kapasitas dari Pemerintah Pusat masih terbatas dan belum merata.
Pengurus KDMP juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang mereka butuhkan. Sebanyak 30,9 responden tidak memiliki AD/ART, sementara 42,3 persen dari mereka hanya melihat AD/ART sebagai pelengkap. Padahal, sebanyak 92 persen telah mengantongi rencana bisnis.
Sistem Kooperasi Desa yang dijalankan masih sangat sporadis dan memerlukan peningkatan. DFW merekomendasikan Pemerintah Pusat untuk mengembangkan sumber daya manusia Koperasi Desa dengan berorientasi pada substansi Koperasi Desa. Mereka juga meminta agar Pemerintah Pusat tidak hanya fokus pada pelatihan-pelatihan jangka pendek, melainkan juga pada jangka panjangnya.
Dengan demikian, perlu dilakukan upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan kapasitas pengurus KDMP dan membuat sistem Kooperasi Desa yang lebih stabil dan efektif.
Pengurus KDMP juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang mereka butuhkan. Sebanyak 30,9 responden tidak memiliki AD/ART, sementara 42,3 persen dari mereka hanya melihat AD/ART sebagai pelengkap. Padahal, sebanyak 92 persen telah mengantongi rencana bisnis.
Sistem Kooperasi Desa yang dijalankan masih sangat sporadis dan memerlukan peningkatan. DFW merekomendasikan Pemerintah Pusat untuk mengembangkan sumber daya manusia Koperasi Desa dengan berorientasi pada substansi Koperasi Desa. Mereka juga meminta agar Pemerintah Pusat tidak hanya fokus pada pelatihan-pelatihan jangka pendek, melainkan juga pada jangka panjangnya.
Dengan demikian, perlu dilakukan upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan kapasitas pengurus KDMP dan membuat sistem Kooperasi Desa yang lebih stabil dan efektif.