Sultan HB X membuka pintu kesempatan bagi perempuan untuk mengambil alih kekuasaan di Keraton Yogyakarta. Pernyataannya yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa wanita dapat memimpin regenerasi Keraton. Ia juga menekankan bahwa tidak ada aturan internal Keraton yang melarang perempuan untuk mengambil alih kekuasaan.
Sultan membantah argumen yang menyatakan bahwa pria hanya boleh mengambil alih kekuasaan di Keraton. Menurutnya, NKRI tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan. Ia juga menyoroti bahwa feodal sering dikaitkan dengan DIY, namun tingkat demokrasi di DIY tercatat dalam posisi tertinggi dibanding daerah lainnya.
Sultan menunjukkan ketidaksetiaan pada aturan internal Keraton yang melarang perempuan untuk mengambil alih kekuasaan. Menurutnya, tidak ada alasan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan. Ia juga menekankan bahwa DIY adalah bagian dari NKRI dan harus patuh pada peraturan pemerintah yang sama.
Dengan pernyataannya ini, Sultan membuka pintu kesempatan bagi perempuan untuk mengambil alih kekuasaan di Keraton Yogyakarta. Ini merupakan langkah maju dalam mempromosikan kesetaraan gender dan demokrasi di Indonesia.
Sultan membantah argumen yang menyatakan bahwa pria hanya boleh mengambil alih kekuasaan di Keraton. Menurutnya, NKRI tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan. Ia juga menyoroti bahwa feodal sering dikaitkan dengan DIY, namun tingkat demokrasi di DIY tercatat dalam posisi tertinggi dibanding daerah lainnya.
Sultan menunjukkan ketidaksetiaan pada aturan internal Keraton yang melarang perempuan untuk mengambil alih kekuasaan. Menurutnya, tidak ada alasan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan. Ia juga menekankan bahwa DIY adalah bagian dari NKRI dan harus patuh pada peraturan pemerintah yang sama.
Dengan pernyataannya ini, Sultan membuka pintu kesempatan bagi perempuan untuk mengambil alih kekuasaan di Keraton Yogyakarta. Ini merupakan langkah maju dalam mempromosikan kesetaraan gender dan demokrasi di Indonesia.