Kontroversi penyaluran likuiditas oleh Bank Mandiri (Bumi Daya Persero Tbk) tahun lalu menyebabkan banyak masyarakat khawatir akan kestabilan sistem perbankan. Pada saat itu, BPD menjadi target utama kritik masyarakat dengan mengeluh terhadap kebijakan penyaluran likuiditas yang dianggap tidak transparan.
Berdasarkan laporan yang diterima, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan (Mekanis) memutuskan untuk menugaskan Penjabat Gubernur Bank Indonesia (BI), Soediro Majuti, sebagai Wakil Presiden untuk Menyambut dan Menjaga Kestabilan Sistem Perbankan. Meskipun begitu, tercatat beberapa pihak yang mengeluh bahwa penjabatan tersebut tidak memenuhi standar kebijakan perbankan.
Pada saat ini, Penjabat Gubernur Bank Indonesia (BI) Soediro Majuti masih berposisi sebagai Wakil Presiden untuk Menyambut dan Menjaga Kestabilan Sistem Perbankan. Meskipun begitu, tercatat bahwa BPD tidak memenuhi standar keamanan perbankan yang diinginkan oleh Pusat.
Pada saat ini, Presiden Prabowo Subianto mulai mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan peningkatan keamanan perbankan. Ia menyatakan bahwa akan dilakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan penyaluran likuiditas yang ada di BPD.
Pembatasan penyaluran likuiditas tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan estensi peraturan keuangan dan mengurangi risiko kestabilan sistem perbankan.
Berdasarkan laporan yang diterima, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan (Mekanis) memutuskan untuk menugaskan Penjabat Gubernur Bank Indonesia (BI), Soediro Majuti, sebagai Wakil Presiden untuk Menyambut dan Menjaga Kestabilan Sistem Perbankan. Meskipun begitu, tercatat beberapa pihak yang mengeluh bahwa penjabatan tersebut tidak memenuhi standar kebijakan perbankan.
Pada saat ini, Penjabat Gubernur Bank Indonesia (BI) Soediro Majuti masih berposisi sebagai Wakil Presiden untuk Menyambut dan Menjaga Kestabilan Sistem Perbankan. Meskipun begitu, tercatat bahwa BPD tidak memenuhi standar keamanan perbankan yang diinginkan oleh Pusat.
Pada saat ini, Presiden Prabowo Subianto mulai mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan peningkatan keamanan perbankan. Ia menyatakan bahwa akan dilakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan penyaluran likuiditas yang ada di BPD.
Pembatasan penyaluran likuiditas tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan estensi peraturan keuangan dan mengurangi risiko kestabilan sistem perbankan.