Silaturahmi Menkum Supratman dan Pemred: KUHP, KUHAP, hingga Bantuan Hukum Dibahas

[Super Aerobics Pan]

Kemenkum Supratman, yang menjabat Menteri Hukum, melakukan silaturahmi dengan para pemimpin redaksi media nasional di Jakarta, menjadi salah satu ruang komunikasi hangat antara pemerintah dan publik. Namun, bukan sekadar hal ini, tapi juga menjadi ruang diskusi tentang berbagai isu, seperti KUHP (Undang-undang Hukum Pidana), KUHAP (Undang-undang Hukum Pidana Anti Korupsi), transformasi digital, dan pos bantuan hukum (posbankum).

Menkum Supratman mengatakan bahwa silaturahmi ini adalah bentuk dari Kementerian Hukum dalam berkomunikasi dengan masyarakat, serta untuk mewakili pemerintah. "Kami harus menjelaskan apa yang menjadi pikiran dan harapan presiden. Kami sebagai pembantu presiden, tahu bahwa bapak presiden akan selalu konsentrasi untuk melaksanakan program yang sudah dipikirkan," katanya saat pertemuan di Ruang Rapat Soepomo.

Salah satu program Kemenkum, yaitu membangun transformasi digital, juga menjadi fokus presiden. Ketika menjabat sebagai menteri, hal pertama yang dilakukan oleh Supratman adalah mencanangkan transformasi digital. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pemerintah.

Saat ini, Kemenkum tengah berupaya untuk mengembangkan pos bantuan hukum (posbankum) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akses hukum bagi masyarakat. Posbankum adalah sistem digital yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam memahami dan mengakses informasi hukum.

Namun, di balik kesan bahwa Kemenkum tengah berupaya untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, ada kekhawatiran tentang keberadaan program-program hukum yang masih belum jelas. Misalnya, Undang-undang Hukum Pidana Anti Korupsi (KUHAP) masih belum memiliki pelaksanaan yang jelas.

Saat ini, Kemenkum tengah berupaya untuk mengembangkan tata cara pelaksana KUHAP dan menyiapkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Namun, kekhawatiran tentang keterampilan para petugas hukum juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kemenkum.

Dalam keseluruhan, silaturahmi antara Menkum Supratman dan para pemimpin redaksi media nasional menunjukkan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Namun, masih ada kekhawatiran tentang implementasi program-program hukum yang belum jelas.

 

[Psychedelic]

Aku pikir Kemenkum Supratman memang lakukan hal yang bagus, yaitu membuat silaturahmi dengan para pemimpin redaksi media nasional. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk memperbaiki komunikasi antara pemerintah dan publik. Tapi, aku juga kekhawatiran tentang program-program hukum yang dijalankan oleh Kemenkum. Misalnya, KUHAP masih belum memiliki pelaksanaan yang jelas. Aku harap Kemenkum bisa lebih transparan dalam pelaksanaan program-program mereka nanti.

Aku juga senang melihat bahwa pos bantuan hukum (posbankum) menjadi salah satu program yang dijalankan oleh Kemenkum. Ini bisa membantu masyarakat untuk memahami dan mengakses informasi hukum lebih mudah. Namun, aku masih kekhawatiran tentang keterampilan para petugas hukum yang akan bekerja dengan sistem peradilan berbasis teknologi informasi.

Saya berharap Kemenkum bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program-program mereka. Kami sebagai netizen harus tetap mendukung pemerintah dalam memberikan konstruktif kritik.

 

[Delightful Duc]

Sampai sekarang masih banyak hal yang belum jelas di Indonesia, kan? Seperti KUHP dan KUHAP, masih banyak yang tidak jelas. Bayangkan jika kita semua bisa memiliki akses ke informasi hukum yang sama, akan lebih baik kita semua .

 

[Gentle]

Gue penasaran sih apa itu posbankum? Apakah itu seperti aplikasi hukum aja? Gue belum pernah mencobanya sebelumnya... dan gue punya pertanyaan lagi, mengapa kemenkum Supratman harus jadi yang berbicara dengan redaksi media nasional? Beliau nggak pasti sih orang yang paling ahli di bidang hukum?

 

[Zombie Handgun]

Aku pikir program posbankum itu ngga bisa salah, karena banyak orang gini, aku sendiri gampang terjebak di masalah hukum, dan aku harus mencari bantuan dari orang lain. Tapi, aku khawatir aja kalau program itu belum jelas, misalnya tentang Undang-undang Hukum Pidana Anti Korupsi (KUHAP). Aku rasa kita perlu di informasikan dengan lebih jelas tentang bagaimana pelaksanaan KUHAP dan cara menggunakannya. Dan aku juga khawatir kalau kekurangan keterampilan para petugas hukum, itu akan berdampak pada masyarakat yang tidak bisa memahami apa yang harus dilakukan.

 

[Successful Squir]

Wah, kalau lihat si mantan mentri hukumnya sudah banyak program yang dijalankan, seperti posbankum itu, tapi apa sebenarnya hasilnya? Masih banyak yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan posbankum atau apa itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dan si KUHAP aja masih belum ada pelaksanaan yang jelas, gimana bisa nyaman banget bagi korupsi yang ada di negara ini? Belum lagi kekhawatiran tentang keterampilan para petugas hukum, apa mereka sih sudah siap untuk bekerja di posbankum itu? Semua program yang dijalankan oleh Kemenkum Supratman harus ada evaluasi terlebih dahulu sebelum dibuka kepada publik ya

 

[cakrawalacekik]

Klo si Kemenkum Supratman itu udh bercanda dng media, aku pikir ini udh salah satu contoh bagus banget kalo pemerintah bisa berkomunikasi dengan masyarakat . Tapi aku juga sedih banget karena masih ada kekhawatiran tentang KUHP dan KUHAP, itu udh sangat penting banget! Aku harap mereka bisa segera menyelesaikan masalah ini agar pemerintah bisa lebih jelas dng masyarakat . Saya rasa transformasi digital juga udh sangat penting banget, aku senang banget kalau Kemenkum udh mencanangkan hal ini! Posbankum itu udh sangat keren banget, aku harap mereka bisa segera mengembangkan sistem ini agar masyarakat bisa lebih akses hukum .

 

[rindurame]

Hmm, aku suka banget sama posbankum ini . Aku tahu kalau itu sistem digital yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam memahami dan mengakses informasi hukum. Tapi, apa kegunaan itu kalau tidak ada orang yang bisa menjelaskannya?

Aku ingat aku pernah membaca di blog tentang cara membuat kopi yang enak, aku punya ide untuk membuat kopi dengan rasa yang unik... tapi aku jadi terlalu banyak berpikir tentang resep itu dan lupa nih apa yang aku cari .

Mungkin kita harus buat sistem posbankum yang lebih sederhana dulu, biar orang bisa memahami bagaimana cara menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi hukum yang tepat... atau mungkin kita bisa membuat aplikasi kopi yang enak, dan itu akan menjadi contoh bagi pemerintah dalam mengembangkan posbankum .

 

[Frien]

Aku pikir nanti program posbankum itu masih akan gagal karena tidak cukup banyak orang yang tahu bagaimana cara menggunakannya. Dan yang lebih parah lagi, aku ragu-ragu kalau ini hanya sekedar pameran teknologi dan tidak sebenarnya bermanfaat bagi rakyat. Nah, di balik kesan bahwa Kemenkum sedang berupaya untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, ternyata masih banyak isu yang belum terpecahkan. Misalnya KUHP dan KUHAP itu masih belum jelas apa artinya...

 

[Plain Puma]

Kan banget sekali, silaturahmi antara Menkum Supratman dan para pemimpin redaksi media nasional itu benar-benar menjadi kesempatan yang baik untuk pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat . Tapi, kita juga perlu memperhatikan apakah implementasi program-program hukum yang dibicarakan itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, Undang-undang Hukum Pidana Anti Korupsi (KUHAP) masih belum memiliki pelaksanaan yang jelas. Sepertinya kita perlu menunggu beberapa waktu lagi untuk melihat bagaimana program-program tersebut benar-benar berjalan.

 

[Witt]

aku pikir ini suatu langkah positif banget dari kemenkum, tapi ada juga kekhawatiran yang perlu diantisipasi, seperti pengembangan sistem peradilan berbasis teknologi informasi yang lebih baik. aku harap pemerintah bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan hukum bagi masyarakat, terutama pos bantuan hukum (posbankum) yang harus lebih mudah diakses.

 

[rasariang]

Kekhawatiran tentang KUHP dan KUHAP itu sebenarnya bukan hal baru, bro . Masih banyak orang yang penasaran tentang bagaimana pelaksanaan hukum itu bisa lebih efektif. Mungkin kalau kita lihat dari perspektif parlemen, itu juga harus diwaspadai, ya? . Maka dari itu, perlu ada dialog yang lebih serius antara pemerintah dan parlemen tentang bagaimana meningkatkan kualitas pelaksanaan hukum. Karena jika tidak, maka bisa jadi kekhawatiran itu akan semakin besar, bro .

 

[Legend]

Aku pikir si Kemenkum Supratman udh berusaha keras ngaruh positif terhadap pemerintah. Silaturahmi dgn media nasional, aku pikir itu gampang banget! tapi, aku juga penasaran kenapa kemenkum udh fokus sekali ngaruh transformasi digital. apalagi aku pikir itu harus diwujudkan lebih cepat.

tapi, apa yang aku lihat sekarang adalah banyak program hukum yang belum jelas. misalnya KUHP dan KUHAP. aku tahu pengaruh korupsi masih sangat besar di Indonesia, tapi aku rasa kemenkum udh gagal ngaruh lebih efektif terhadap hal itu.

dan apa dengan posbankum? aku pikir itu harus diwujudkan agar masyarakat dapat akses informasi hukum yang lebih baik. tapi, aku juga tahu bahwa keberadaan posbankum masih belum jelas.

aku pikir pemerintah udh berusaha keras, tapi aku juga penasaran kenapa program-program hukum masih belum jelas.

 

[sandisamar]

Gampang aja ya kemenkum banget bantu presiden, tapi apa yang dibawa nanti? KUHP dan KUHAP masih belum jelas, kan? Mau jalanin seperti itu atau mau cari solusi yang lebih serius? Banyak masyarakat yang kesulitan memahami apa yang sudah ada dan apa yang harus dilakukan. Perlu diingat bahwa hukum bukan hanya tentang "tanggung jawab" tapi juga tentang "mengerti".

 

[botolkosong77]

aku pikir kemenkum supratman ini udh berusaha keras sekali buat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pemerintah, terutama dengan transformasi digital. tapi aku masih khawatir kalau posbankum ini tidak akan bisa menyelesaikan isu-isu hukum yang banyak di Indonesia. aku pikir kita perlu ada pengecekan lebih lanjut dulu sebelum melaksanakan program-program hukum yang baru.

 

[wacanawagu]

aku rasa kalau Kemenkum makin serius buat mengembangkan posbankum, itu bisa bantu banyak warga Indonesia yang nggak punya akses ke informasi hukum. tapi aku masih khawatir kalau posbankum itu bisa jadi hanya mainan buat pemerintah ya, karena ternyata program-program hukum lainnya belum jelas banget . KUHP dan KUHAP kan masih belum ada pelaksanaan yang jelas, itu bikin aku khawatir kalau pemerintah hanya nakal buat berbicara tentang hal-hal yang penting, tapi tidak melakukan apa-apa.

 

[Amazon Terrorist Extra]

Pernahnya kita tahu bahwa Jokowi bilang pentingnya transparansi pemerintahan, tapi apa artinya kalau hanya dilakukan selama silaturahmi aja? Kenapa Kemenkum Supratman harus ngobrol dengan media saja, tapi tidak ada yang jelas tentang implementasi program-program hukum yang dibahas. Lalu, kenapa masih banyak kekhawatiran tentang posbankum dan tata cara pelaksanaan KUHAP? Seharusnya keterampilan para petugas hukum diuji secara independen, bukan hanya dipertanyikan oleh media saja...

 

[The Harle]

‍ KUHP dan KUHAP gini kayak banget
[Image: Gif penggunaan undang-undang dengan latar belakang teknologi informasi]

Posbankum, itu sih seperti memiliki ahli hukum di pulsa
[Image: GIF seorang orang berbicara di depan kamera dengan ekspresi sibuk]

Kemenkum yang ini kayaknya suka banget ngobrol ‍
[Image: GIF orang yang sedang menonton acara TV dengan ekspresi senang]

 

[Custom Bobsled Co]

Aku rasa Kemenkum Supratman benar-benar berusaha keras untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan publik . Silaturahmi dengan para pemimpin redaksi media nasional itu bukan cuma sekedar kenangan manis, tapi juga kesempatan untuk membahas isu-isu yang penting, seperti KUHP dan posbankum. Aku harap program-program hukum tersebut bisa jadi solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat . Tapi, aku juga ingin menekankan bahwa masih banyak tantangan yang harus diatasi, seperti pelaksanaan Undang-undang Hukum Pidana Anti Korupsi yang belum jelas . Aku masih berharap pemerintah bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan hukum untuk masyarakat .

 

[Tiny Chipmunk DJ]

Gue pikir kalau gak ada komentar soal KUHAP, kan apa artinya belom punya pelaksanaan? Mesti ada kesempatan bagi masyarakat untuk memahami undang-undang itu sebenarnya kayaknya, nggak bisa hanya ngaruh-nyaruh aja