Jerome Powell, kepemimpinan Federal Reserve AS, kembali dihadang ajar pidana oleh Donald Trump. Dalam pernyataannya Minggu lalu, departemen kehakiman AS mengirimkan surat panggilan kepada Fed dan memberi peringatan untuk kemungkinan dakwaan terhadap kesaksian Powell saat itu.
Menurut informasi yang diterima dari laporan ini, Powell tetap memperjelas bahwa dirinya menghormati hukum dan akuntabilitas. Namun ia juga menyatakan bahwa ancaman pidana ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan harus dihadapi dalam konteks tekanan dan ancaman dari pemerintah.
Menurut Powell, tuduhan ini bukan tentang kesaksiannya atau renovasi gedung Federal Reserve. Selain itu, ancaman pidana ini juga tidak terkait dengan pengawasan Kongres. Semua informasi tentang proyek renovasi telah disampaikan ke Kongres.
Powell menjelaskan bahwa ancaman tuntutan pidana ini adalah konsekuensi dari penetapan suku bunga oleh Fed berdasarkan penilaian terbaik mereka tentang apa yang akan melayani publik, bukan mengikuti preferensi Presiden.
Mengutip tulisannya sendiri, Powell menjelaskan bahwa penyelidikan ini terkait dengan kemungkinan "penyalahgunaan dana publik" namun detailnya tidak jelas.
Menurut informasi yang diterima dari laporan ini, Powell tetap memperjelas bahwa dirinya menghormati hukum dan akuntabilitas. Namun ia juga menyatakan bahwa ancaman pidana ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan harus dihadapi dalam konteks tekanan dan ancaman dari pemerintah.
Menurut Powell, tuduhan ini bukan tentang kesaksiannya atau renovasi gedung Federal Reserve. Selain itu, ancaman pidana ini juga tidak terkait dengan pengawasan Kongres. Semua informasi tentang proyek renovasi telah disampaikan ke Kongres.
Powell menjelaskan bahwa ancaman tuntutan pidana ini adalah konsekuensi dari penetapan suku bunga oleh Fed berdasarkan penilaian terbaik mereka tentang apa yang akan melayani publik, bukan mengikuti preferensi Presiden.
Mengutip tulisannya sendiri, Powell menjelaskan bahwa penyelidikan ini terkait dengan kemungkinan "penyalahgunaan dana publik" namun detailnya tidak jelas.