Anggaran Belanja Negara (BGN) Tidak Menguasai Proyeksi Pendapatan 2025, Baru 16% Terpenuhi
Dalam laporan terkini yang diterbitkan pada tanggal 15 September 2025, kementerian keuangan menyatakan bahwa pengelolaan anggaran belanja negara (BGN) tahun ini tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan nasional. Menurut data yang dikeluarkan, hanya sekitar 16% dari total proyeksi pendapatan 2025 telah terpenuhi.
Rencana pendapatan nasional pada 2025 adalah Rp 1.400 triliun, tetapi hingga bulan September ini, pendapatan yang diperoleh masih di bawah target. Menurut data dari kementerian keuangan, total pendapatan nasional pada September 2025 sebesar Rp 227 triliun, atau hanya sekitar 16% dari total proyeksi.
Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BGN tidak efektif dalam mencapai target proyeksi pendapatan nasional. Menurut beberapa ahli keuangan, kesalahan pengelolaan anggaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang prioritas kebutuhan negara dan kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait.
Dalam konteks ini, presiden Prabowo Subianto perlu memantau pengelolaan anggaran BGN lebih dekat untuk memastikan bahwa target proyeksi pendapatan nasional dapat tercapai. Hal ini juga perlu dilakukan agar tidak ada kebijakan-kebijakan yang tidak efektif lagi diterapkan dalam anggaran belanja negara.
Dalam laporan terkini yang diterbitkan pada tanggal 15 September 2025, kementerian keuangan menyatakan bahwa pengelolaan anggaran belanja negara (BGN) tahun ini tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan nasional. Menurut data yang dikeluarkan, hanya sekitar 16% dari total proyeksi pendapatan 2025 telah terpenuhi.
Rencana pendapatan nasional pada 2025 adalah Rp 1.400 triliun, tetapi hingga bulan September ini, pendapatan yang diperoleh masih di bawah target. Menurut data dari kementerian keuangan, total pendapatan nasional pada September 2025 sebesar Rp 227 triliun, atau hanya sekitar 16% dari total proyeksi.
Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BGN tidak efektif dalam mencapai target proyeksi pendapatan nasional. Menurut beberapa ahli keuangan, kesalahan pengelolaan anggaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang prioritas kebutuhan negara dan kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait.
Dalam konteks ini, presiden Prabowo Subianto perlu memantau pengelolaan anggaran BGN lebih dekat untuk memastikan bahwa target proyeksi pendapatan nasional dapat tercapai. Hal ini juga perlu dilakukan agar tidak ada kebijakan-kebijakan yang tidak efektif lagi diterapkan dalam anggaran belanja negara.