Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan jadwal Commercial Operation Date (COD) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru pada Oktober 2026, bukan akhir 2025 seperti yang direncanakan sebelumnya. Jadwal ini diturunkan setelah inspeksi udara dan darat di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
Hanif menghentikan operasional tiga perusahaan, yaitu PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru. Hal ini dilakukan karena ketiga perusahaan tersebut dianggap memiliki kontribusi pada meningkatnya risiko banjir dan longsor di hulu DAS yang berpotensi mengancam masyarakat.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyatakan bahwa jadwal COD PLTA Batang Toru telah ditunda sedikit, tetapi masih diharapkan dapat beroperasi secara komersial pada tahun 2026. Eniya menjelaskan bahwa ada penyesuaian dari rencana awal karena beberapa alasan yang tidak disebutkan.
Menteri Hanif memerintahkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut, terutama dengan curah hujan ekstrem yang mencapai lebih dari 300 mm per hari. Ia juga menjanjikan bahwa pemulihan lingkungan akan dilihat sebagai satu kesatuan lanskap dan akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana.
Hanif menghentikan operasional tiga perusahaan, yaitu PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru. Hal ini dilakukan karena ketiga perusahaan tersebut dianggap memiliki kontribusi pada meningkatnya risiko banjir dan longsor di hulu DAS yang berpotensi mengancam masyarakat.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyatakan bahwa jadwal COD PLTA Batang Toru telah ditunda sedikit, tetapi masih diharapkan dapat beroperasi secara komersial pada tahun 2026. Eniya menjelaskan bahwa ada penyesuaian dari rencana awal karena beberapa alasan yang tidak disebutkan.
Menteri Hanif memerintahkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut, terutama dengan curah hujan ekstrem yang mencapai lebih dari 300 mm per hari. Ia juga menjanjikan bahwa pemulihan lingkungan akan dilihat sebagai satu kesatuan lanskap dan akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana.