Satu tahun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2023, nanti akan mencapai target 82,9 persen penerima manfaat dan tercatat ada 19.188 satuan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG) yang teraktif saat ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan bahwa SPPG harus beroperasi secara maksimal untuk meningkatkan tingkat kehadiran dan gairah murid-murid sekolah.
Namun, perlu diingat bahwa proyek MBG masih menghadapi keterlambatan dana BOS (Bulan Pencahayaan) dan gaji guru yang menyebabkan banyak guru terjajah. Meskipun demikian, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa kebijakan anggaran merupakan kewenangan Presiden.
Keberhasilan proyek MBG jangka panjang akan berdampak positif terhadap kualitas para murid di sekolah. Namun, sekarang ini masih banyak persoalan yang belum terpecahkan seperti penilaian objektif dan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak terbuka.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa ada potensi koruptif dalam kebijakan akreditasi atau grading SPPG. Koordinator Bidang Advokasi ICW, Egi Primayogha mengatakan bahwa penunjukan asesor dalam kebijakan ini patut dipertanyakan.
Dalam satu tahun berjalannya proyek MBG, program ini juga menggerus anggaran kesehatan yang mencapai Rp 335 triliun. Anggota MBG Watch, Galau D. Muhammad menilai penambahan anggaran untuk MBG dilakukan serampangan dan ada nilai potensi manfaat yang hilang.
Namun, perlu diingat bahwa proyek MBG masih menghadapi keterlambatan dana BOS (Bulan Pencahayaan) dan gaji guru yang menyebabkan banyak guru terjajah. Meskipun demikian, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa kebijakan anggaran merupakan kewenangan Presiden.
Keberhasilan proyek MBG jangka panjang akan berdampak positif terhadap kualitas para murid di sekolah. Namun, sekarang ini masih banyak persoalan yang belum terpecahkan seperti penilaian objektif dan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak terbuka.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa ada potensi koruptif dalam kebijakan akreditasi atau grading SPPG. Koordinator Bidang Advokasi ICW, Egi Primayogha mengatakan bahwa penunjukan asesor dalam kebijakan ini patut dipertanyakan.
Dalam satu tahun berjalannya proyek MBG, program ini juga menggerus anggaran kesehatan yang mencapai Rp 335 triliun. Anggota MBG Watch, Galau D. Muhammad menilai penambahan anggaran untuk MBG dilakukan serampangan dan ada nilai potensi manfaat yang hilang.