Presiden Prabowo Subianto dalam satu tahun kepemimpinannya telah menegakkan kembali perhatian akan pentingnya kedaulatan pangan bagi bangsa Indonesia. Menurut Abdul Haris Fatgehipon, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), yang mengantarai wawancara dengan Presiden Prabowo, kedaulatan pangan adalah syarat mutlak bagi suatu bangsa untuk benar-benar merdeka.
"Ketika perut rakyat kita tidak bergantung pada negara lain, maka suatu negara akan dihormati dan berdaulat," ujar Abdul Haris. Ia menekankan bahwa langkah Presiden Prabowo dalam melibatkan masyarakat, pemerintah, BUMN, TNI, Polri, hingga BIN daerah untuk memperkuat produksi pangan nasional menunjukkan pendekatan kolaboratif dan strategis.
Kedaulatan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari kementerian teknis saja, tetapi harus menjadi gerakan nasional lintas sektor. Hal ini telah terlihat di berbagai daerah, bahkan dalam wawancara dengan pimpinan OPD di Maluku, menurut Abdul Haris.
Tentu saja perlu dipertimbangkan kembali jati diri Indonesia sebagai bangsa agraris dan maritim yang telah dilupakan. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Perdana Menteri Sutan Sjahrir telah mengirimkan 500.000 ton beras ke India yang dilanda kelaparan pada tahun 1946.
"Dipertimbangkan sejarah itu membanggakan. Indonesia baru merdeka saja sudah mampu membantu negara lain," katanya Abdul Haris.
Presiden Prabowo juga telah mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2025 yang menempatkan seluruh penyuluh pertanian langsung di bawah Kementerian Pertanian sebagai pegawai pusat.
"Ketika perut rakyat kita tidak bergantung pada negara lain, maka suatu negara akan dihormati dan berdaulat," ujar Abdul Haris. Ia menekankan bahwa langkah Presiden Prabowo dalam melibatkan masyarakat, pemerintah, BUMN, TNI, Polri, hingga BIN daerah untuk memperkuat produksi pangan nasional menunjukkan pendekatan kolaboratif dan strategis.
Kedaulatan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari kementerian teknis saja, tetapi harus menjadi gerakan nasional lintas sektor. Hal ini telah terlihat di berbagai daerah, bahkan dalam wawancara dengan pimpinan OPD di Maluku, menurut Abdul Haris.
Tentu saja perlu dipertimbangkan kembali jati diri Indonesia sebagai bangsa agraris dan maritim yang telah dilupakan. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Perdana Menteri Sutan Sjahrir telah mengirimkan 500.000 ton beras ke India yang dilanda kelaparan pada tahun 1946.
"Dipertimbangkan sejarah itu membanggakan. Indonesia baru merdeka saja sudah mampu membantu negara lain," katanya Abdul Haris.
Presiden Prabowo juga telah mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2025 yang menempatkan seluruh penyuluh pertanian langsung di bawah Kementerian Pertanian sebagai pegawai pusat.