Satgas PKH Ultimatum Perusahaan Sawit-Tambang Tak Kunjung Bayar Denda

Satgas PKH menuntut kebun sawit dan pertambangan: Bayar denda, ganti kesalahan!

Dalam upaya penertiban kawasan hutan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengirimkan ultimatum kepada perusahaan-perusahaan terkait kebun kelapa sawit dan pertambangan yang masih belum membayar denda administratif.

"Kami meminta agar perusahaan-perusahaan tersebut segera hadir dan menyelesaikan kewajiban denda administratif mereka," kata Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak dalam konferensi pers kemarin. "Kami ingatkan sekali lagi, himbauan, marilah kooperatif bekerja sama untuk memberikan solusi terbaik."

Sampai saat ini, masih ada 8 perusahaan kebun sawit yang belum memenuhi panggilan Satgas PKH, sedangkan 2 perusahaan tersebut meminta penjadwalan ulang. Di sektor pertambangan, ada 2 perusahaan yang tidak hadir dan 8 lainnya menunggu jadwal pemanggilan ulang.

Satgas PKH berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan itikad baik untuk membayar denda administratif. "Kesadaran dan ketaatan untuk mengembalikan atau menyerahkan apa yang menjadi kewajiban mereka terhadap negara," kata Barita.

Pada tahun 2026, total denda administratif yang akan ditagih kepada perusahaan sawit dan tambang di kawasan hutan mencapai Rp142,23 triliun. Potensi denda administratif dari sawit sebesar Rp109,6 triliun, sedangkan potensi administratif tambang sebesar Rp32,63 triliun.

Perkiraan ini dibuat oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut harus mengambil tindakan cepat untuk menyelesaikan kewajiban mereka.
 
omg ternyata perusahaan sawit dan tambang masih belum bayar denda kayak gini😱 padahal itu sudah tahun 2026 nih dan totalnya udah mencapai Rp142 triliun! makasih sekali Satgas PKH yang berat badan kawasan hutan ini🌳👍 aku harap perusahaan-perusahaan tersebut bisa cepat-cepat mengisi denda mereka aja, tidak mau biaya denda lagi kayak yang terjadi sebelumnya😒
 
Pernah buat pikiran siapa sih yang ngerasa kecewa banget kayaknya denda administratif itu, tapi kayaknya kita jangan terlalu banyak nge-cry over masalah ini, karena kalau mau nggak bayar, makanya ada hukuman, kan? Yang penting adalah semua perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Kalau kita sibuk memikirkan siapa yang salah, kita lupa bahwa masyarakat Indonesia juga harus bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya alam dengan bijak. Kita harus mempertahankan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan lingkungan dan negara.
 
aku kayaknya sama dengg satgas pkh, kalau perusahaan itu belum bayar denda aja harus diadmonish dulu, tapi kalau tidak mau bayar aja harus bayar denda itu juga 😅. aku pikir ini penting banget buat lingkungan hutan kita, jadi kalau kita gak berani untuk melindungi kawasan hutan, maka kita harus siap untuk menghadapi akibatnya 🌳👎.
 
😔 Mesti banget nih, ya.. Perusahaan-perusahaan itu harus cepat bukannya? Apalagi ada denda triliun yang harus dibayar... Seperti gini, kita harus bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu dan tidak lagi terulang. Jangan sabar-sabar ya, harus niat sekarang juga 😊.
 
Gue pikir kayak gue, perusahaan kebun sawit dan pertambangan yang belum bayar denda pasti sedang nyaman-nyaman di dalam bunker, sementara Satgas PKH harus terus ngeluar-ingin ke luar. Tapi, kalau kalian tidak mau bayar denda, toh gue rasa harus mengambil tindakan, kayaknya jangan pernah menunggu orang lain ya? Kebetulan, total denda yang akan ditagih itu hampir mencapai Rp142 triliun, sih. Itu banyak banget!
 
ini kalau banget, kamu nonton konser konser hutan yang jadi mainan bareng perusahaan sawit dan tambang. kayaknya gak ada kesadaran ya, harus dipenalti dulu!

saya pikir ini salah paham, kalau perusahaan sawit dan tambang itu udah mau bayar denda, kenapa lagi dipenalti? jadi apa aja targetnya? sebenarnya sumber denda administratif itu dari mana? gimana bisa 142 triliun sih? toh ada perusahaan yang tidak hadir dan lain-lain menunggu pemanggilan ulang, sih apa yang salah dengan mereka?
 
Gampang-gampangan aja, tapi aku rasa kalau di sini ada masalah besar. Kebun sawit dan pertambangan itu ternyata berdampak besar terhadap lingkungan 🌳. Dengan denda yang begitu besar, mungkin bisa mengubah pola bisnis perusahaan-perusahaan tersebut, tapi sekarang juga mau buat mereka bingung dan jengkel 😐. Aku rasa kalau pemerintah harus membuat kriteria yang lebih jelas tentang apa yang diinginkan dari kebun sawit dan pertambangan itu. Jadi bisa nanti punya target yang jelas dan tidak ada lagi seperti ini.
 
Gue pikir sama-sama ngecap denda itu apa kepentingannya? Siapa nanti bayar, siapa nanti tidak. Nah kayaknya biar gak ada konflik, perusahaan mau bayar atau gak aja. Gue rasa biar baik nih, kalau kalian mau mengembalikan uang yang salah jalan, itu sudah wajar. Tapi kalau kalian malah bingung dan tidak mau, biar gak ngerti siapa yang salah.
 
Kalau siapa yang punya uang triliunan, kenapa gak mau bayar denda? Ini bukan soal privasi, tapi tentang tanggung jawab kita sebagai warga negara. Jika perusahaan-perusahaan itu tidak mau membayar, itu berarti mereka tidak peduli dengan keberlanjutan lingkungan. Kita harus memikirkan apa yang akan dilakukan dengan denda tersebut, misalnya untuk melindungi hutan atau lingkungan. Semua ini berhubungan dengan kinerja Presiden Jokowi ya...
 
kembali
Top