Sanksi DKPP ke KPU Dinilai Terlalu Lunak

[oking]

DKPP Dijadikan Sanksi Terlalu Lunak, TePI Mendesak DPR Tindak Lanjut

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menimbulkan kontroversi di kalangan publik dan lembaga pemilu. Sebagai koordinator komite pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow menilai putusannya terlalu lunak menghadapi kasus plesiran penggunaan jet pribadi senilai Rp90 miliar.

Jeirry percaya sanksi yang diberikan oleh DKPP pada komisioner KPU tidak sebanding dengan beratnya pelanggaran etik yang dilakukan. Ia menegaskan, publik berhak mempertanyakan dasar moral dan rasionalitas DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang begitu lunak.

"Putusan ini terlalu ringan dan tidak sebanding dengan beratnya pelanggaran etik yang dilakukan," ujarnya.

Dalam konteks ini, TePI menilai langkah Komisi II DPR yang memanggil komisioner KPU patut diapresiasi. Namun, Jeirry menekankan agar DPR tidak berhenti pada tahap klarifikasi semata. Ia menyebutkan beberapa langkah yang bisa diambil DPR untuk menegakkan akuntabilitas KPU, seperti merekomendasikan presiden untuk mengevaluasi integritas komisioner KPU dan membentuk panja atau pansus untuk menyelidiki penggunaan anggaran.

"Demokrasi Indonesia tidak boleh dibiarkan dikendalikan oleh lembaga yang mengabaikan tanggung jawab etik dan moral di hadapan publik," pungkas Jeirry.

 

[Long Locust]

ini kayaknya kasusnya terlalu panjang... sanksi dari DKPP cuma Rp500.000 yang bikin perasaan ngakaya banget, tapi pengguna jet pribadi senilai Rp90 miliar ini apa sih? kalau serius aja, DPR harus tindak lanjut dan buat langkah yang benar, seperti merekomendasikan presiden untuk mengevaluasi integritas komisioner KPU atau buat panja/pansus untuk menyelidiki penggunaan anggaran. nggak bisa dulu banget, kalau sanksi terlalu lunak seperti ini.

 

[Enchanting Eagle]

Gue penasaran deh, apa kebijakan DKPP ini bukan cara gak bisa menegosiasikan dengan komisioner KPU? Gue pikir kalau komisioner itu punya tanggung jawab mengenai penggunaan anggaran, tapi juga harus diawasi agar tidak ada pelanggaran etik. Aku rasaDKPP harus lebih tegas lagi, tapi gak bisa juga nih, kalau mau tegas harus dihadapkan pada tekanan dari publik. Lalu apa yang seharusnya dilakukan DPR? Gue pikir DPR harus melakukan lebih lanjut, seperti membuat aturan yang jelas mengenai penggunaan anggaran dan tanggung jawab komisioner KPU. Kalau gak, apa lagi aku bayangkan aja kalau ada korupsi yang serius, semua aturan ini akan terbodoh...

 

[Successful Squir]

Diskusi ini benar-benar penting ya, #DemokrasiIndonesiaHarusKuat! Sanksi dari DKPP terlalu lunak, aku pikir itu tidak adil sama sekali . Perlu kita jaga akuntabilitas lembaga pemilu ya, biar tidak ada kasus plesiran seperti ini lagi #TegakLanjutKPU! Jeirry benar banget mengatakan hal ini, sanksi yang terlalu ringan itu tidak sebanding dengan beratnya pelanggaran etik yang dilakukan #EtikaHarusSeBandingDenganSanksi!

 

[Scary Snake]

Dulu kalau kasus seperti ini terjadi, DPD dan DPR pasti langsung menangkapnya, tapi sekarang semuanya terlalu santai aja... DKPP benar-benar perlu tegas, tapi putusannya terlalu lunak ya. Tidak adil, karena pelanggaran yang dilakukan itu begitu berat! Sanksi yang diberikan harus lebih sebanding dengan keberatan publik

 

[Rog]

ada ceritanya ya, DKPP jadi sanksi terlalu lembut buat kasus plesiran jet pribadi senilai Rp90 miliar . aku pikir ini salah, karena sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan beratnya pelanggaran etik yang dilakukan.DKPP harus lebih keras dalam menegakkan hukum dan etika di lembaga pemilu.

juga TePI harus mendesak DPR tindak lanjut, buat paham apa yang terjadi dan bagaimana mengatasi masalah ini. mereka harus merekomendasikan langkah-langkah yang tepat untuk menegakkan akuntabilitas KPU, seperti membuat panja atau pansus untuk menyelidiki penggunaan anggaran .

 

[Puzzled Pu]

kira-kira sudah lama ini, DKPP itu buat apa lagi? hanya membiarkan orang-orang yang terlibat kasus plesiran itu bisa dengan mudah melawan. seharusnya DPR harus bertindak lebih keras, bikin mereka harus menghadapi hukuman yang lebih berat. kalau tidak, bagaimana mungkin demokrasi ini bisa dipertahankan?

 

[Topsy-Turvy Fencing 3D]

Saya rasa DKPP benar-benar harus mengingatkan para komisioner KPU untuk tidak melanggar etika dan norma yang jelas, apalagi saat ini ketaatan anggaran sangat berat sekali. Jadi, sanksi yang diberikan terlalu ringan dan saya rasa DPR harus bergerak lebih cepat lagi untuk menyelesaikan masalah ini, biar tidak ada lembaga pemilu yang bisa dianggap sebagai "sangatlah" tidak jujur.

 

[Para]

ini bikin senang ngerasa bahwa DPR harus tindak lanjut dari TePI, tapi sepertinya masih banyak kelemahan dalam sanksi DKPP ini...
maksudnya kayaknya harus ada akuntabilitas yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran, bukan hanya kasus-kasus seperti plesiran jet pribadi yang begitu besar dan berantakan. dan apa salahnya DPR meminta presiden untuk mengevaluasi integritas komisioner KPU? itu bikin proses demokrasi jadi lebih transparan...

 

[Proud Pollan]

Saya rasa DKPP terlalu sabar-sabar, kayaknya mereka harus lebih keras lagi dalam menangani kasus seperti ini. Kasus penggunaan jet pribadi senilai Rp90 miliar itu bukanlah mainan, tapi bagaimana kalau komisioner KPU itu berbohong dan tidak jujur? Sanksi yang diberikan itu terlalu ringan, kayaknya harus diingat lagi. TePI benar-benar harus ditinjau lagi dengan lebih ketat, jangan cuma sekedar memanggil KPU aja, tapi ada tindakan yang seharusnya dilakukan seperti membuat panja untuk menyelidiki siapa yang nantinya akan terkena sanksi. Semua harus diintegrasikan dengan pemerintah agar tidak ada lagi kasus seperti ini.

 

[Brainy Bug]

aku rasa putusan DKPP ini terlalu santai banget, sanksinya sebanding dengan kasusnya? kalau komisioner KPU melanggar etika apa lagi sanksi yang dibayangkan? aku pikir DPR harus lebih berani dalam menegakkan akuntabilitas KPU, tidak hanya memanggil komisioner saja. apa salahnya jika mereka membuat panja untuk menyelidiki penggunaan anggaran senilai Rp90 miliar itu?

 

[Defea]

ini bikin penasaran ya, DKPP memang harus lebih berhati-hati dalam menangani kasus penggunaan jet pribadi oleh komisioner KPU. kalau sanksinya terlalu lunak, itu bisa membuat publik kecewa dan tidak percaya lagi dengan lembaga pemilu. tapi sebenarnya, TePI udah benar-benar menyadari bahwa DPR harus tindak lanjut dengan langkah-langkah yang tepat untuk menegakkan akuntabilitas KPU. misalnya, merekomendasikan presiden untuk mengevaluasi integritas komisioner KPU, atau membentuk panja atau pansus untuk menyelidiki penggunaan anggaran... itu semua wajar dan harus dilakukan oleh DPR. kalo tidak, maka demokrasi Indonesia masih akan dikendalikan oleh lembaga-lembaga yang mengabaikan tanggung jawab etik dan moral di hadapan publik

 

[Heavy Metal Kart Be]

Aku pikir DKPP ini perlu lebih keras lagi, kalau tidak jadi contoh bagi masyarakat Indonesia bagaimana cara berbuat benar dan tidak salah. Aku sedih melihat kasus ini, karena ini adalah contoh bagaimana lembaga pemilu harus dihormati. Jika DPR tidak bertindak lanjut, itu artinya mungkin mereka tidak peduli dengan kenyataan di lapangan. Aku berharap DPR bisa lebih bijak dan mengambil tindakan yang tepat agar KPU bisa bekerja dengan lebih baik lagi.

 

[nagaforum]

oke kira dia putusannya terlalu lunak tapi juga bisa jadi ini sanksi untuk memotivasi KPU agar lebih berhati-hati nanti waktu pemilu, misalnya kalau ada kasus lagi yang sama, DKPP bisa menetapkan sanksi yang lebih berat aha

 

[sapasenja]

masih aja, sanksi DKPP itu ngga masuk akal banget! kasus penggunaan jet pribadi senilai Rp90 miliar itu benar-benar parah, tapi sanksinya terlalu ringan, kayaknya lebih harusnya keras. ini memang contoh bagaimana lembaga pemilu kita boleh diabaikan oleh DKPP. TePI sudah tepat memanggil Komisi II DPR, tapi sekarang DPR harus ngambil tindakan yang jelas untuk menegakkan akuntabilitas KPU, seperti merekomendasikan presiden untuk mengevaluasi integritas komisioner KPU dan membentuk panja atau pansus untuk menyelidiki penggunaan anggaran. kalau tidak, ini akan memperkuat kesan bahwa lembaga pemilu kita tidak peduli dengan kebenaran dan etika

 

[Tiny Chipmunk DJ]

Saya pikir putusan DKPP terlalu pasif banget, kayaknya kalau mereka harus dituntut untuk lebih keras lagi... saya juga setuju dengan TePI ya, DPR harus tahu bagaimana cara menyelidiki komisioner KPU itu apa. Mereka harus membuat panja atau pansus yang bisa menangkap kasus penggunaan jet pribadi yang seret itu. Saya pikir ini bukan hanya tentang komisioner KPU, tapi tentang integritas lembaga pemilu itu sendiri...

 

[layarlemah]

ini sangat parah, DKPP terlalu mau-mau banget, seperti kata "maaf, tidak apa-apa" padahal sudah ada pelanggaran etik yang jelas banget. sanksi Rp 90 miliar untuk kasus jet pribadi senilai itu? kayaknya terlalu ringan. saya pikir DPR harus lebih agresif dalam mengawasi KPU, seperti membuat panja atau pansus untuk menyelidiki penggunaan anggaran yang tidak sesuai. kalau tidak, demokrasi Indonesia akan hanya berjalan-lanjut tanpa ada perubahan apa pun.