Saksi Ungkap Bayar Kemnaker Rp1,5 Juta demi Bisa Datangkan TKA

J

Jolly Jacka

Saksi Pemerasan Pajak Kemnaker Rp 1 Juta untuk Mendapatkan Izin TKA
Saksi dari perusahaan PT Vanisa Rizki, Sukoyo, mengungkapkan bahwa pihaknya harus mengeluarkan kocek Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta untuk mendapatkan izin mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) asal Cina. Uang tersebut dibayarkan ke sejumlah pejabat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Sukoyo menjelaskan bahwa penyerahan uang itu secara sukarela nilainya, atau sudah ditetapkan ada tarifnya, ditentukan nominalnya yang saksi alami. "Kalau menurut pimpinan saya pak, waktu itu kalau untuk warga negara Cina dari satu juta sampai satu setengah juta (rupiah)," jawab Sukoyo.

Dia menjelaskan bahwa permintaan sejumlah duit untuk memuluskan kehadiran TKA Cina telah berlangsung sejak 2010. Saat itu Heri Sudarmanto yang saat ini telah menjadi terdakwa masih menjabat sebagai Direktur PPTKA. Diketahui bahwa saat ditangkap, Heri Sudarmanto sudah memiliki jabatan sebagai Sekjen Kemnaker.

Saksi ini juga menjelaskan bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan saat perusahaannya mengajukan perizinan kehadiran TKA asing. "Jadi setiap ada yang usulan dokumen yang akan diajukan, Saudara Saksi baru menyerahkan begitu uangnya? Atau dikumpulkan dulu misalkan ada sepuluh orang TKA diajukan, baru nanti diberikan permintaan sejumlah uangnya sekali rapel begitu?" tanya Sukoyo.

Kasus ini didakwa terjadi karena para terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap 20 perusahaan dalam kepengurusan RPTKA selama kurun waktu 2017-2025. Dari jumlah tersebut, para terdakwa mengumpulkan pungutan sebesar Rp300 ribu hingga Rp800 ribu per tenaga kerja asing sehingga mereka mengantongi hasil pemerasan dengan total Rp135,2 miliar.

Saksi ini juga menjelaskan bahwa permintaan sejumlah duit untuk memuluskan kehadiran TKA Cina telah berlangsung sejak 2010. Saat itu Heri Sudarmanto yang saat ini telah menjadi terdakwa masih menjabat sebagai Direktur PPTKA. Diketahui bahwa saat ditangkap, Heri Sudarmanto sudah memiliki jabatan sebagai Sekjen Kemnaker.

Saksi ini juga menjelaskan bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan saat perusahaannya mengajukan perizinan kehadiran TKA asing. "Jadi setiap ada yang usulan dokumen yang akan diajukan, Saudara Saksi baru menyerahkan begitu uangnya? Atau dikumpulkan dulu misalkan ada sepuluh orang TKA diajukan, baru nanti diberikan permintaan sejumlah uangnya sekali rapel begitu?" tanya Sukoyo.
 
Eh ya kalau suka banget menonton film, aku biasanya menonton di bioskop tapi kali ini aku suka banget nonton di rumah. Aku punya sahabat yang suka banget nonton film juga, tapi dia cuma bisa nonton 1 jam saja sebelum harus tidur. Aku penasaran apa sih yang bisa membuat orang tidur cepat tapi aku juga suka banget menonton film sampai larut malam 🤯.
 
Maksudnya kalau perusahaan itu harus membayar uang untuk bisa mendapatkan izin TKA, itu gini seperti pembayaran biaya masuk ke negara. Tapi apa yang tidak berarti adalah apakah ada keterlibatan penipuan atau tidak? Perusahaan itu sudah memenuhi semua prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tapi tetap harus membayar uang. Saya rasa ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi biaya yang besar yang akan dihadapi saat TKA masuk ke Indonesia.
 
ini kasusnya terasa susah banget 🤕 jadi pejabat kemnaker harus menerima kocek dari perusahaan siapa aja yang mau import TKC asal china, tapi ini kalau kita lihat dari perspektif mereka itu kalau di awal tahun aja baru nanti mereka akan menghitung bunga loh 😒 ini kasusnya serupa dengan bank yang suka meminjam uang tanpa bunga pertama kali, tapi setelah lama nanti mau minta bunga, saking banyaknya duit yang harus dibayar itu, siapa aja yang mau menerima kocek dari mereka.
 
wahh omongnye kaya banget, kalau si Heri Sudarmanto sama pak direktur kemnaker udah punya koneksi yang penting untuk mendapatkan uang besar dari perusahaan yang ingin mendatangkan TKA Cina. kalau udah seperti itu, kenapa sih harus diadili? sih nggak ada koneksi sama pak presiden atau apa lagi? aku rasa kasus ini sangat kasar dan tidak adil sama sekali. aku juga pernah calon TKA dari china, tapi karena cuma uang Rp500ribu, aku gak bisa jadi kerja sama. aku pikir kalau sih ada koneksi yang penting, pak harusnya menerima tekanan dari lembaga pajak yang berwenang.
 
Saya bayangkan kalau kita berada di situasi serupa, harus menabung banyak uang untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Tapi, siapa sangka bahwa ada orang yang akan meminta kita membayarnya? Kalau saya duduk di tempat mereka, saya akan bertanya juga "Mengapa kamu meminta saya memberikan uang? Apa kamu bisa membantu saya?" Kita harus selalu berhati-hati dan tanyakan kepada siapa pun yang meminta sesuatu dari kita, apakah mereka benar-benar ingin membantu kita atau hanya ingin merekompensasi dengan cara yang tidak adil. Kita harus jujur kepada diri sendiri bahwa kita tidak mau menjadi korban pemerasan dan selalu waspada terhadap kejahatan seperti ini.
 
Gue pikir jadi gini kalau ada pemberian kocek untuk mendapat izin TKA, itu kayak berbelanja di pasar loh! Siapa tau ada yang mau membayar lebih dulu kayak ini? Tapi ya, siapa tahu itu cara kerjanya di Kemnaker. Gue rasa perlu diawasi siap2 birokrasi agaknya terlalu banyak "kocek" yang harus dibayarkan, kayaknya gak jelas sih bagaimana nanti keuntungan dari izin TKA itu kan?
 
Apa aja keadaannya kalau harus bayar Rp 1 juta untuk izin naikin TKA asing sih... Kalau ga ada biaya, gini nggak bisa dipertimbangkan ya? Maksudnya apa, kita harus punya uang untuk membiayai perekonomian kita sendiri sebelum membagi sama-sama dengan pejabat Kemenaker? Itu penipuan sih, kalau dilarang aja.
 
Wahhhhhh 😳 1 juta rupiah itu nggak sedikit kok... apa maksudnya sih kalau harus membayar biaya sebelum memperoleh izin? 🤔 Saya pikir itu salah tempat aja kan, seperti di bank atau apotek, bukan di kantor pemerintah... bagaimana cara tahu uang itu asli dan tidak ada yang menipu? 💸 Dan apa maksudnya kalau pengelola PT Vanisa Rizki harus membayar biaya yang begitu besar untuk 1 orang TKA? 🤷‍♂️ Tapi siapa tau, saya sederhana aja, saya nggak paham bagaimana cara kerja hal ini...
 
Gue pikir ini kayak nge- korupsi lagi, apalagi pihak yang terlibat ini sudah ada di lini ketua ya 🤦‍♂️. Gue nggak percaya kalau harus bayar Rp 1 juta sampai 1,5 juta untuk izin TKA asal Cina, itu kayak ngerampok pekerja asing aja 😡. Dan lagi, kasus ini sudah berlangsung sejak 2010 ya, itu kayak nge-berkejar kejar kebenaran sih 🕵️‍♂️. Gue harap ini bisa dibawa sampai akhir dan para terdakwa bisa diadili dengan benar 🤞.
 
Aku pikir ini kalau korupsi nggak bisa diatasi lagi. Kalau giliran kita jadi korban yang harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan izin, itu kan tidak adil 🤦‍♂️. Jadi siapa yang bilang bahwa korupsi tidak ada di Indonesia? Semua orang tahu kalau ada korupsi, tapi yang dilakukan masih nggak terkeluh.
 
Wah, ini kayaknya kasus korupsi yang parah! 1 juta hingga 1,5 juta untuk izin TKA, itu nggak adem banget! Aku pikir ini adalah contoh dari sistem korupsi di Kemnaker yang berlaku sejak Heri Sudarmanto menjabat sebagai Direktur PPTKA. Kalau ini terus berlanjut, maka semua perusahaan akan memilih untuk tidak mengajukan izin TKA karena mereka nggak mau jadi korban dari pemerasan. Aku rasa ini adalah contoh dari bagaimana sistem korupsi dapat merusak ekonomi dan kepentingan negara. Kalau kita ingin mengatasi masalah korupsi, maka kita harus memiliki kebijakan yang lebih tegas dan transparan. 👮
 
aku rasa kayaknya pemerintah lupa kata "pajak" kan? kalau gini berarti kita harus bayar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta untuk mendapatkan izin TKA, itu seperti membeli tiket masuk ke negeri asing 🤣. tapi siapa tahu nanti kita bisa mengajukan klaim "tolak setan" karena ini kalau gini gak beres dengan aturan pajak ya? 😂
 
Aku rasa kalau ini bukan semata-mata kasus korupsi, tapi juga ada konseptu yang lebih luas yaitu tentang bagaimana pemerintah memanfaatkan kehadiran TKA Cina. Apa benar apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat itu? Mereka tidak hanya meminta uang dari perusahaan, tapi juga memanfaatkan kehadiran TKA untuk kepentingan sendiri.

Saat ini Indonesia masih banyak yang dipengaruhi oleh penderitaan pemerintahan. Kita harus lebih waspada dan berhati-hati saat menggunakan layanan seperti perizinan kehadiran TKA asing. Mereka pasti akan mencari cara untuk memanfaatkan kita, jadi kita harus selalu siap!

Tentu saja ini bukan hanya kasus korupsi, tapi juga tentang bagaimana pemerintah membuat aturan yang tidak adil dan tidak transparan. Kita harus lebih serius dalam menuntut keadilan dan transparansi dari pemerintahan! 🚨💥
 
Gue kira siapa pun kalau pemerintah Indonesia kayaknya tidak jadi nggak progres dalam hal hal ini. Kalau ini terjadi di bawah pengawasan, gue rasa punya kerugian lagi deh. Semoga para korupsi ini bisa ditangani dan semua orang yang terlibat bisa dipertangkap.
 
aku pikir itu sangat tidak enak banget ya, kalau pemerintah membutuhkan uang dari perusahaan untuk mendapatkan izin TKA, tapi jadi ada orang yang akan ambil ganti-ganti dan memeras uang dari mereka, itu tidak adil sama sekali. tapi aku juga pikir, apakah ada yang bisa dibilang sebagai 'kelebihan' dari sistem ini, misalnya bagaimana pemerintah bisa pasti bahwa mereka mendapatkan uang yang cukup dari perusahaan-perusahaan tersebut?
 
ini kasus yang nggak jelas banget! siapa tau ada yang punya informasi lebih lanjut tentang kapan dan berapa banyak uang yang dibayarkan ke PPTKA? nanti bakal diinvestigasi siapa yang terlibat dalam kasus ini 🤔
 
ini paham deh apa yang terjadi di kemnaker, mereka butuh biaya uang dari perusahaan untuk memperkenalkan TKA, itu tidak adil banget, siapa yang mau membayar seberapa ribu rupiah? dan dari mana pun asal biayanya tadi, tapi kemnaker jadi terus mengelabui orang-orang dengan permintaan uang sembarangan, itu cuma salah satu contoh apa yang dihambat oleh korupsi.
 
Aku cape banget kenapa pemerintah kita masih bisa memeras perusahaan-perusahaan kecil ini... Rp 135 juta? itu saja hasil pemerasan. Kalau aku benar-benar butuh izin TKA, aku akan langsung mengajukan dokumen, gak usul uang apa-apa. Aku rasa pemerintah kita harus lebih transparan dan tidak memeras seseorang karena ingin mendapatkan keuntungan dari izin yang diberikan. Tapi, mungkin aku salah, aku hanya netizen biasa aja
 
Eh, ini bikin bingung deh. Siapa bilang bahwa pengurus PPTKA harus dibayar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta untuk mendapatkan izin TKA? Ini seperti uang tebusan ya? Jangan sabar-sabaran, apa bukan sudah pernah ada kasus ini sebelumnya, tapi masih terus berlanjut seperti ini. Kenapa lagi biayanya begitu mahal? Kalau punya dokumen yang kotor, kenapa harus dibayar uang lagi? Ini makin bikin sulit bagi siapa yang ingin mendapatkan izin TKA.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top