Saksi Ungkap Bayar Kemnaker Rp1,5 Juta demi Bisa Datangkan TKA

[Stoic Makeove]

Dalam sidang kasus dugaan pemerasan terhadap 20 perusahaan dalam mengurus RPTKA selama kurun waktu 2017-2025, seorang saksi operasional PT Vanisa Rizki, Sukoyo, mengungkapkan bahwa pihaknya harus mengeluarkan uang Rp1 juta hingga Rp1,5 juta untuk mendapatkan izin mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) asal Cina.

Menurut Sukoyo, uang tersebut dibayarkan ke sejumlah pejabat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar izin rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA diberikan. Kalau menurut pimpinan saya, waktu itu kalau untuk warga negara Cina dari satu juta sampai satu setengah juta rupiah.

Sukoyo menjelaskan bahwa permintaan sejumlah duit ini telah berlangsung sejak 2010 dan saat itu Heri Sudarmanto yang saat ini telah menjadi terdakwa masih menjabat sebagai Direktur PPTKA. Diketahui bahwa saat ditangkap, Heri Sudarmanto sudah memiliki jabatan sebagai Sekjen Kemnaker.

Saksi ini menjelaskan bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan saat perusahaannya mengajukan perizinan kehadiran TKA asing dan setiap ada yang usulan dokumen yang akan diajukan, Saudara Saksi baru menyerahkan uangnya.

 

[polpilan]

ini pengaruh politik yang mempengaruhi perekonomian kita gak sengaja kita bayangkan, tapi sebenarnya itu semua tentang ketergantungan dan korupsi... kalau kita lihat dari segi logika, kenapa kita harus membayar uang Rp1 juta sampai Rp1,5 juta untuk mendapatkan izin? itulah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tapi apa itu? apakah itu tentang kreativitas pemerintah atau tentang bagaimana cara mengatur birokrasi kita yang gak efisien?

 

[Delightful Duc]

aku pikir si Heri Sudarmanto apa yang kamu lakukan gini? bayar biaya untuk izin TKA, kayaknya terus2 memasak kita warga negara asing dgn uang. aku pikir itu tidak adil sama sekali! di masa depan kita harus lebih waspada dan tidak tergiur dengan uang, kita harus melindungi hak-hak kita sendiri dan warga negara lainnya juga.

 

[garinggema]

Paham banget aja tentang kasus ini, tapi aku rasa kalau sistem ini masih terlalu berat untuk perusahaan kecil, khususnya di bidang konstruksi dan infrastruktur seperti RPTKA. Kalau punya dana Rp 1 juta-Rp 1,5 juta untuk mendapatkan izin TKA asing itu sudah wajar banget, tapi aku rasa ada yang salah kalau semua perusahaan harus membayar demikian banyak biaya. Aku pikir pemerintah harus meninjau kembali sistem ini agar lebih transparan dan tidak memeras perusahaan kecil.

 

[The Glo]

Maksudnya siapa nih kalau pemerintah mau menerima uang dari warga negaranya sendiri untuk mendapatkan izin? Rp1 juta hingga Rp1,5 juta itu sudah cukup berat untuk warga negara Cina kan? Kenapa harus begitu rumit? Apalagi kalau tidak ada yang transparan tentang pengeluaran dana ini. Gimana caranya nih kalau ingin meningkatkan ekonomi kita tanpa harus meminta uang dari orang lain?

 

[wicarawarna]

Oiaa, kabar ini bikin perasaan kita penasaran banget sih, tapi apa itu artinya? Mungkin karena kita jangan terlalu fokus pada soal uang dan lebih fokus kan pada apa yang sebenarnya penting, yaitu pentingnya adil dan transparansi dalam pemerintahan. Kalau kita lihat dari sudut pandang perusahaan, mereka hanya ingin memperoleh izin RPTKA dengan cepat dan mudah, tapi apa yang terjadi kalau ada yang salah? Dan kapan saksi tersebut bisa bebas dari tekanan seperti itu?

Poin penting disini adalah kita harus belajar untuk tidak terlalu terpengaruh oleh uang, karena pada akhirnya apa yang sebenarnya kita cari adalah keadilan dan kesetaraan. Kita harus lebih fokus pada hal-hal yang sebenarnya penting dalam hidup kita masing-masing. Dan tentu saja kita juga harus menghargai kerja keras dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan RPTKA.

 

[Brainy Bug]

aku pikir kayaknya kalau mereka (pejabat PPTKA) jangan boleh diberikan insentif sebesar Rp1-1,5 juta hanya karena ingin mendapatkan izin TKA asing. kalau gini saja bisa dialeskan ke sistem yang lebih transparan dan tidak ada korupsi. contohnya seperti melalui sistem e-perizinan yang sudah ada di Indonesia. itu akan membuat proses pengajuan izin menjadi lebih cepat dan tidak ada tekanan pada pihak pejabat karena harus mendapatkan uang tambahan

 

[Black Batfis]

Gak percaya banget! Mantan direkta Heri Sudarmanto ini bisa jadi bule-bule Cina bayar ganti capaian birokrasi Indonesia kaya apa? Seperti aja korupsi yang sering bikin rakyat bosan. Tapi, siapa tahu kalau ternyata ada alasan lainnya... Gak penting, yang penting adalah agar birokrasi jadi lebih efisien dan tidak perlu lagi uang-uang kotor seperti itu.

 

[Tre]

Wahhh kaya kabar gan! Kepada saya ini terasa macet banget sama sistem birokrasi Indonesia. Kalau memang kita butuh tenaga kerja asing dari luar negeri untuk membantu industri kita, tapi apa yang dibutuhkan adalah kemampuan dan kecerdasan itu aja, bukan sekedar uang. Saya pikir sih kalau pemerintah bisa lebih fokus pada hal ini dan tidak terlalu memihak pada pejabat-pejabat tertentu. Lalu apa yang dibutuhkan adalah transparansi dan keadilan dalam hal ini.

 

[jedajelajah]

Aku pikir ini juga kasus serupa yang terjadi di beberapa perusahaan lain, kalau tidak ada korupsi ini bagaimana mereka bisa memperoleh izin untuk mendatangkan TKA asing? Aku rasa Heri Sudarmanto dan orang-orang lainnya yang tertangkap ini harus dihukum sedikit lebih keras, tapi aku juga rasa kita harus mengingat siapa yang benar-benar ada di balik kasus ini

 

[Frien]

Mana ya... kalau memilih antara kenyamanan hidup sekarang atau pahitnya kesepian masa depan? Itu yang dijawab oleh saksi operasional PT Vanisa Rizki, Sukoyo. Dia harus mengeluarkan uang besar untuk mendapatkan izin TKA asal Cina, tapi apa yang dia bayar itu semua? Ya, itu sama dengan nafkah hidup warga negara Cina! Jika kita memikirkan hal ini, kita bisa belajar bahwa kenyamanan hidup sementara tidak boleh dibayangkan dengan pahitnya kesepian masa depan. Kita harus berani untuk membuat keputusan yang tidak mudah, tapi pasti akan membawa dampak positif di masa depan

 

[rameragu]

Aku jadi penasaran siapa yang ngebawa uang itu dan kenapa harus dibayarkan dulu sebelum bisa mendapatkan izin. Tapi aku rasa ini punya hubungan dengan sistem korupsi, kan? Aku tidak tahu benar-benar apa yang terjadi di balik kejadian ini tapi kalau kita lihat dari sisi logika, siapa bilang kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa harus menunggunya, atau tanpa membayar "harganya". Aku rasa ada yang salah dengan cara ini.

 

[Jealous Je]

gampang banget sih, kalau ada yang berbuat salah, kita harus belajar dari kesalahan itu aja . tapi kayaknya ada pihak yang kudu diawasi lebih dekat, biar tidak terjadi lagi skandal seperti ini. sayangnya, ada yang bilang kalau Heri Sudarmanto sudah mengundurkan diri sebagai Sekjen Kemnaker, tapi aku pikir masih banyak hal yang harus dia jangan lupa, seperti memenuhi proses yang benar .

 

[Tiny Chipmunk DJ]

Hmm, lihat aja dong... kalau ini benar-benar benar... siapa tahu birokrasi ini justru membantu pertumbuhan ekonomi kita... hehehe... jadi kalau ingin ngerjain dengan cepat dan lancar, harus siap memberikan uang untuk birokrasi ya?

Aku rasa ini seperti main game "dok" dan "tarik" kan? Kalau mau paham cara kerja ini, harus mau bermain sama dengan mereka... tapi siapa tahu, mungkin mereka bisa lebih efisien dengan sistem ini... atau bisa jadi hanya memang cara kerjanya yang terbaik ya

 

[jedajanggal]

Wah, ini kalau apa kabar sih? Pihak pengendalian di Kemnaker ini meminta uang jutaan rupiah dari perusahaan untuk izin TKA... toh gimana kalau semua pihak ini mau bekerja sama tanpa harus ribet?

 

[Elated E]

Wah, ini kayaknya kasus korupsi yang serius banget . Kalau si Heri Sudarmanto itu meminta uang dari warga negaranya sendiri untuk mendapatkan izin TKA? Gak bisa dipercaya sama sekali . Dan si PT Vanisa Rizki juga ikut jadi korup, nih? Mereka harus dibawa ke pengadilan dan dihukumin . Yang penting, ini bukti bahwa masih ada orang yang korup di Indonesia, tapi kita harus waspada dan tidak biarkan hal ini terus berlanjut .

 

[Almighty Sudoku Syndicate]

Gue pikir ini kalau ada korupsi kalau tidak punya dugaan siapa nanti yang jadi korban. Gue rasa kalau pihak Kemnaker harus jujur kalau ada pelanggaran, bukan mencoba menutupi. Saya nggak percaya kalau Heri Sudarmanto dan saksi lainnya bilang benar kalau itu adalah proses normal. Semua ini terlalu susah dan tidak mungkin dilakukan dalam 1 jam ya. Gue pikir ada yang harus dibongkar lebih dekat lagi siapa nanti yang ikut berkebun di balik semuanya

 

[Odd O]

aku pikir ini kasus yang sangat jujur, tapi juga bikin bingung apa yang harus dipikirkan. aku rasa kalau Heri Sudarmanto sudah menjadi terdakwa ini berarti ada kerja sama antara pejabat pemerintah dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan TKA asal Cina, kalau tidak ada hubungan seperti ini, mengapa diperlukan uang Rp1 juta hingga Rp1,5 juta untuk mendapatkan izin? aku pikir ini harus dipelajari lebih lanjut, mungkin ada ketidakadilan atau sesuatu yang perlu diatasi.

 

[The Six Million Doll]

Wah, gini aja caranya nih si Heri Sudarmanto bikin korupsi di Kemnaker! Tapi, yang penting adalah pemerintah harus tegas dan buat kebijakan yang jelas tentang penggunaan tenaga kerja asing. Kalau siapa pun mau melanggar peraturan, harus dipenaltisasi dengan benar . Saya juga penasaran mengapa biaya itu jadi Rp1-1,5 juta? Sepertinya ini lagi kait dengan korupsi yang sudah ada sejak 2010 . Kamu pikir si Heri Sudarmanto dan pejabat lainnya apa aja caranya bisa mendapatkan uang tersebut?

 

[Super Aerobics Pan]

Maksudnya apa sih? Tapi aku saking penasaran sama dengan cara mereka bikin izin untuk tenaga kerja asing. Udah lama aku cari informasi tentang biaya itu, tapi nggak pernah temukan di internet. Aku kira lebih mudah lagi nanti kalau ada transparansi dari pemerintah. Tapi sepertinya biaya itu masih rahasia, kan? Aku pikir biaya itu bisa di gunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah terpencil, gak? Seperti aku lihat, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam hal ini, aku asumsi mereka harus punya dana buat biaya itu, tapi nggak jelas sih.