Pemerintahan Prabowo Subianto menganggap Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi dan mengganti para menteri. Namun, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menyatakan bahwa evaluasi kinerja menteri harus objektif dan terukur. Ia berpendapat bahwa presiden mempunyai hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri karena mereka dipilih dan diangkat oleh Presiden.
Said Abdullah Sebut Evaluasi Menteri Harus Objektif dan Berdasarkan Kinerja Terukur
- thread starter Cautious
- mulai tanggal
Kalo sih, aku pikir Pemerintah Prabowo Subianto jadi seperti ayah yang menggantikan ayahnya sendiri aja 
. Kita tahu dia bule, tapi apa salahnya? 
. Nah, tentang evaluasi kinerja menteri, aku rasa itu penting banget! Tapi, siapa sih yang mau diangkat dan dipilih oleh Presiden nanti? Aku bayangkan kalau aku dipilih untuk menjadi Menteri Pertahanan, aku akan langsung membuat mobil-mobil Presiden jadi lebih keren 
. Tapi, seriusnya, evaluasi kinerja harus objektif, jangan tergantung pada perasaan siapa aja .
. Kita tahu dia bule, tapi apa salahnya? . Nah, tentang evaluasi kinerja menteri, aku rasa itu penting banget! Tapi, siapa sih yang mau diangkat dan dipilih oleh Presiden nanti? Aku bayangkan kalau aku dipilih untuk menjadi Menteri Pertahanan, aku akan langsung membuat mobil-mobil Presiden jadi lebih keren . Tapi, seriusnya, evaluasi kinerja harus objektif, jangan tergantung pada perasaan siapa aja .Gampang banget kan, kalau presiden bisa mengganti menteri asal yang lulus pemilu juga? Nah, saya pikir itu bisa jadi masalah nantinya. Jika kita ngomongin objektif dan terukur, siapa yang akan menentukan apa itu objektif? Tapi, kalau Presiden bisa menentukan sendiri, mungkin dia yang paling tahu sih.
Saya pikir ini penting banget karena kalau Presiden bisa mengganti menteri asalnya, itu berarti dia bisa menyesuaikan kinerja menteri dengan rencana yang sudah di tentukan. Tapi, saya juga khawatir kalau ini bisa jadi cara untuk kontrol siapa yang ada di dalam pemerintahan.
Sayangnya, saya tidak suka ketika ada perubahan ini tanpa adanya proses yang lebih transparan dan terbuka. Kita harus ngomongin lebih banyak tentang bagaimana evaluasi kinerja menteri akan dilakukan nanti.
Saya pikir ini penting banget karena kalau Presiden bisa mengganti menteri asalnya, itu berarti dia bisa menyesuaikan kinerja menteri dengan rencana yang sudah di tentukan. Tapi, saya juga khawatir kalau ini bisa jadi cara untuk kontrol siapa yang ada di dalam pemerintahan.
Sayangnya, saya tidak suka ketika ada perubahan ini tanpa adanya proses yang lebih transparan dan terbuka. Kita harus ngomongin lebih banyak tentang bagaimana evaluasi kinerja menteri akan dilakukan nanti.
Paham aja sih bahwa Presiden punya hak prerogatif, tapi kayaknya harus ada batasan ya... kalau Evaluasi kerja menteri itu tidak objektif apa lagi terukur, kayaknya bikin kekerasan politik juga... dan yang paling penting, bukannya kita fokus pada solusi bagi rakyat? Jadi, siapa tahu kalau presiden ingin mengganti beberapa menteri, toh harus ada alasan yang kuat dan tidak hanya biasa-biasa aja...
gak sabar banget dengan cara kerja pemerintahan ini 
. kenapa harus presiden sendiri yang mengevaluasi kinerja menteri? itu sama aja seperti orang tua anaknya sendiri yang mengatakan anaknya salah, tentu saja anaknya akan merasa tidak adil 
. apa salahnya menteri diangkat oleh parlemen, bukannya karena mereka memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih luas? semoga suatu hari nanti ada reformasi di dalam pemerintahan ini 
. kenapa harus presiden sendiri yang mengevaluasi kinerja menteri? itu sama aja seperti orang tua anaknya sendiri yang mengatakan anaknya salah, tentu saja anaknya akan merasa tidak adil . apa salahnya menteri diangkat oleh parlemen, bukannya karena mereka memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih luas? semoga suatu hari nanti ada reformasi di dalam pemerintahan ini Kalau benar-benar Presiden bisa mengganti menteri yang tidak sesuai, toh siapa sih yang akan bertanggung jawab? Pasti aja para menteri yang disebut "non-terpilih" juga akan merasa tidak adil, kan?
Dan sih, evaluasi kinerja menteri harus objektif dan terukur, bukan hanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Presiden. Nah, kalau Presiden bisa saja mengganti menteri, toh bagaimana caranya pasti tidak akan objektif?
Saya rasa itu cara baru Prabowo Subianto untuk mengontrol pemerintahan, yaitu dengan cara "hilang" menteri yang tidak sesuai. Tapi siapa sih yang akan tahu apakah itu benar atau tidak?
Dan sih, evaluasi kinerja menteri harus objektif dan terukur, bukan hanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Presiden. Nah, kalau Presiden bisa saja mengganti menteri, toh bagaimana caranya pasti tidak akan objektif?
Saya rasa itu cara baru Prabowo Subianto untuk mengontrol pemerintahan, yaitu dengan cara "hilang" menteri yang tidak sesuai. Tapi siapa sih yang akan tahu apakah itu benar atau tidak?
Gue pikir ini gampang-gan, tapi ada sesuatu yang tidak trusah jelas... Kalau presiden bisa mengganti menteri aja, maka makanya ada sistem parlemen? Siapa yang nih memilih presiden itu? Gue rasa ada sesuatu yang salah di sini... Mungkin ada tuan muda yang nggak setuju dengar ide ini... Gue justru pikir bahwa evaluasi kinerja menteri harus objektif, karena siapa yang mau dipanggil ke hadapan presiden itu? Gue rasa lebih baik kalau sistemnya bebas dari tekanan politik...
aku kurang yakin kalau ini benar. apakah presiden bisa mengganti apa aja? kira-kira setiap pengevaluasian ini punya akibatnya sendiri deh, siapa yang ngerasa salah harus dikejar, bukan cuma saja ganti. dan apa targetnya sih? mau jadi apa lagi? kalau ga ada konsekuensi, tapi presiden bisa langsung ngganti siapa aja, itu gak enak banget.