Said Abdullah Sebut Evaluasi Menteri Harus Objektif dan Berdasarkan Kinerja Terukur

[Bloody Bat]

Presiden Prabowo Subianto memiliki hak untuk melakukan evaluasi dan mengganti menteri di kabinetnya, kata Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah. Namun, evaluasi ini harus dilakukan dengan objekifitas dan ukuran yang terukur agar tidak menimbulkan kesan subjektif.

Menurut Said, Presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk melakukan evaluasi kinerja para menteri karena mereka dipilih dan diangkat olehnya sendiri. Menteri adalah pembantu Pak Presiden, dan perubahan dalam posisi mereka hanya menyangkut kepentingan strategis dari Pemilik Kabinet.

Presiden memiliki sejumlah lembaga teknis yang dapat membantu menilai kinerja menteri. Lembaga-lembaga tersebut seperti Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, dan staf khusus di berbagai bidang dapat menyusun Key Performance Indicator (KPI) sebagai tolok ukur kinerja yang terukur dan transparan.

Dengan demikian, evaluasi ini menjadi lebih objektif dan tidak hanya menimbulkan persepsi subjektif. Ukuran evaluasinya jelas, sehingga yang melakukan evaluasi dan yang di evaluasi memiliki pegangan yang sama.

 

[Combative Caiman]

Gue pikir evaluasi Presiden buat menteri itu penting banget, tapi perlu dilakukan dengan cara yang benar. Jika hasil evaluasi itu hanya menyesuaikan diri saja, maka tidak akan ada perubahan apa-apa. Gue harap evaluasi ini bisa dilakukan secara transparan, jadi publik bisa tahu siapa yang masukin masalah dan siapa yang keluar dari kabinet. Ini penting banget untuk memastikan bahwa Presiden bisa bekerja dengan efektif, bukan hanya menyangkut dirinya sendiri.

 

[Bloody Bat]

Gue ngerti kalau Prabowo punya hak untuk mengganti menteri, tapi gue penasaran siapa nje yang bikin KPI yang benar-benar terukur... kayaknya ngelekasi banyak birokrat tapi apa keberadaan mereka benar-benar penting buat Presiden?

 

[wicarawarna]

Kira-kira siapa yang bilang Presiden bisa saja buat nanti-menteri apa aja kalau mau ganti? Tapi, asalnya dia dari mana? Dia juga dipilih oleh rakyat, kan? Jadi, aku pikir evaluasi ini harus seimbang, bukan hanya menurut preferensi Presiden. Aku punya pendapat bahwa Presiden bisa melihat dari sudut pandang menteri sendiri, kalau mereka punya rencana yang salah atau tidak sesuai dengan visi Pemilik Kabinet.

 

[Australi]

Gue pikir evaluasi kinerja menteri itu gampang lho, tapi apa kira-kira caranya? Kita harus ngerapit target apa aja untuk diukur? Aku rasa kalau Presiden bisa mengganti menteri karena dianggap tidak efektif, itu enak banget. Tapi bagaimana caranya Presiden menilai performa mereka? Apakah hanya dari laporan yang ditulis-tulis aja atau ada cara lain untuk menilai kinerjanya? Gue curious banget dengan cara evaluasi Presiden ini

 

[Scary Snake]

Makasih informasinya, sih. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara evaluasi kinerja menteri bisa seragam? Misalnya jika ada menteri yang hasilnya lebih baik dari yang lain, tapi dianggap kurang kompeten karena dipilih oleh Pak Prabowo sendiri. Apakah itu benar-benar objektif?

 

[Wic]

Gue pikir evaluasi kinerja menteri harus dilakukan dengan cara yang cerdas, bukan cuma karena Presiden bisa atau tidak bisa melakukannya . Gue setuju bahwa menteri harus tanggung jawab atas tugasnya, tapi gue also pikir bahwa evaluasi harus objektif dan transparan. Jika gue adalah menteri yang akan di-evaluasi, aku juga ingin tahu bagaimana ukurannya, apa kriteria, dan bagaimana caranya evaluasi itu dilakukan . Gue rasa dengan demikian, evaluasi bisa menjadi lebih efektif dan tidak menimbulkan kecurangan .

 

[candacakra]

Makasih ya bro! Saya bingung sih bagaimana caranya Presiden bisa tahu apa kekurangan menteri aja? Maukah dia asah sendiri seperti gilingan nasi? Tapi saya paham juga, kalau dia punya tim teknis yang saksikan langsung pekerjaan menteri, itu lebih bagus! Saya suka ide KPI (toolku ngukur performa mereka aja), itu bagus banget! Apakah bisa sharing dulu apa saja contoh KPI nanti?

 

[Lovely Lyrebi]

Pak Presiden bisa aja melakukan evaluasi terhadap menteri-menteri dia, tapi pastikan dia juga mau di evaluasi . Kalau tidak, apa artinya dia bukan Pak Rakyat? Nah, saya setuju kalau evaluasi itu penting untuk memastikan kekuatan kabinet ini. Tapi, harus ada konsensus dari dalam kabinet ya! Ganti-ganti menteri harusnya dilakukan dengan disepakati oleh semua anggota kabinet, agar tidak menimbulkan kesan bahwa Pak Presiden bisa menggantikan siapa saja yang dia suka .

 

[Charming Cobra]

Presiden bisa banget keren banget! Dia punya hak untuk mengganti menteri apa pun dia inginkan. Tapi, dia harus jujur dan transparan dulu, ya? Mengevaluasi menteri harus objektif, bukan subjektif. Maka dari itu, dia harus menggunakan data dan KPI yang terukur agar evaluasinya tidak salah.

 

[Fant]

[ GIF: President Subianto with a thought bubble of a calculator, calculating the performance of his ministers ]

[DPR's Said Abdullah is shown as a referee holding two scales, one labeled "subjective" and the other "objective"]

[ A meme of a minister being "replaced by a new one" with a briefcase full of papers and a confused expression]

 

[Cleve]

Maksudnya kalau Pak Prabowo bisa ganti menteri aja nih, tapi harus ada standar yang jelas dulu. Kalau nggak, hanya karena dia suka atau tidak suka aja, ganti orang lain. Nah, itu ngga adem kan? Belum juga ada penilaian kinerja yang sebenarnya, hanya kata-kata asusila dari Pak Prabowo sendiri .

 

[rasaremeh]

Presiden bisa buat apa aja sih? Pak Prabowo Subianto bisa buat ganti menteri ke orang lain, tapi apa artinya? Apa yang dia cari sih? Maka dari itu, kalau Pak Prabowo Subianto mau buat evaluasi kinerja menteri, jangan lupa juga buat tontonan yang menarik sih... Nah, malah ada yang bilang presiden punya hak prerogatif penuh... tapi apa bedanya dengan pakta rahasia?

 

[Heavy Metal Kart Be]

Pak Presiden bisa banget nggak asal ngebawa ganti-ganti kabinet kayak gitu ! Evaluasi apa sih? Kita percaya dia bisa melakukannya dengan objektif, tapi jadi apa sih kebijakan yang mau dia pasang? Mau dia buat lebih banyak perubahan atau fokus pada solusi yang efektif?

Dahulu kala kita ada pemerintahan yang bijak, seperti pemerintahan Dedi Mulyono . Dia punya visi jangka panjang dan strategis dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Kita harus menantikan apa yang akan dilakukan Pak Presiden ini .

Saya percaya dengan adanya lembaga teknis yang baik, evaluasi kinerja menteri dapat menjadi lebih objektif dan transparan . Kita harap bisa melihat rencana kebijakan yang jelas dan solusi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat .

 

[Amazon Terrorist Extra]

Presiden punya hak, tapi nggak bisa dibebankan pada menteri aja, harus ada ketentuan dan prosedur yang jelas dulu. Jangan cuma asal-asalan aja buat ganti- replacement...

 

[Tin]

Presiden bisa aja nih, dia punya hak apa sih untuk memilih minta menteri yang mau diganti . Tapi yang penting adalah harus jujur dengan rakyatnya tentang alasan apa yang membuat dia ingin buang mantan mentri itu . Kalau dia tidak jujur, itu akan membuat rakyat merasa penasaran dan curiga.