Kementerian Keuangan menyatakan ingin meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengenai keterkaitan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang merupakan pengelola bandara di Morowali, Sulawesi Tengah. Sebelumnya, bandara tersebut dituduh memiliki status ilegal.
Menurut Menteri Keuangan Yudhi Sadewa, perlu diketahui seberapa jauh pihak IMIP telah melanggar regulasi terkait pengelolaan bandara. Menurut Yudhi, terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab, seperti apakah izin khusus untuk pengelolaan bandara tersebut sudah diberikan dengan benar.
Jika setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dibutuhkan kehadiran petugas Bea Cukai di bandara tersebut, pihaknya siap menugaskan pegawai. Namun sebelum itu, Yudhi harus memastikan status bandara yang dikelola PT IMIP.
Yudhi juga menyatakan bahwa jika pengelolaan bandara tersebut tidak beres, maka Bea Cukai dan Imigrasi akan dihadang untuk mengawal dan mengatur penggunaan bandara.
Menurut Menteri Keuangan Yudhi Sadewa, perlu diketahui seberapa jauh pihak IMIP telah melanggar regulasi terkait pengelolaan bandara. Menurut Yudhi, terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab, seperti apakah izin khusus untuk pengelolaan bandara tersebut sudah diberikan dengan benar.
Jika setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dibutuhkan kehadiran petugas Bea Cukai di bandara tersebut, pihaknya siap menugaskan pegawai. Namun sebelum itu, Yudhi harus memastikan status bandara yang dikelola PT IMIP.
Yudhi juga menyatakan bahwa jika pengelolaan bandara tersebut tidak beres, maka Bea Cukai dan Imigrasi akan dihadang untuk mengawal dan mengatur penggunaan bandara.