Respons Purbaya Soal Bandara Hantu di Morowali Milik IMIP

[cakrawalacekik]

Pernyataan Purbaya Soal Morowali: Apakah Ada Koordinasi antara DJBC dan PT IMIP?

Menurut Menkeu Purbaya, Yudhi Sadewa, perlu klarifikasi tentang keberadaan koordinasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang merupakan pengelola bandara di Morowali, Sulawesi Tengah. Ini terkait dengan kekhawatiran mengenai status ilegal bandara tersebut.

Purbaya mengingat bahwa IMIP telah memperoleh izin khusus untuk pengelolaan bandara dan sekarang menjadi sorotan publik karena diperkirakan memiliki status ilegal. Menurut Purbaya, perlu di ketahui siapa yang memberikan izin tersebut dan apakah ada koordinasi antara DJBC dan IMIP.

Jika setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dibutuhkan kehadiran petugas Bea Cukai di bandara, pihaknya siap menugaskan pegawai. Namun, sebelum itu, perlu memastikan status bandara yang dikelola IMIP.

Menurut Purbaya, jika ingin dikasihh kehadiran petugas Bea Cukai dan imigrasi, ia siap menugaskan pegawai. Hal ini ditopang oleh keterampilan banyak orang Bea Cukai dan imigrasi yang telah terhubung.

 

[Defea]

Maksudnya apa sih? Kalau bandara di Morowali itu benar-benar ilegal, kenapa ada koordinasi antara DJBC dan IMIP? Apa boleh saja mereka kikir atap ini sama-sama gak peduli status bandara?

 

[Cyber Typi]

Hehe, apa kabar sih? Saya bayangkan kalau ada koordinasi antara DJBC dan PT IMIP, tapi sepertinya tidak ada yang jelas. Mungkin perlu diinvestigasi lebih lanjut siapa yang memberikan izin ke IMIP itu. Kalau ada, maksudnya bandara Morowali itu sudah benar-benar sah kan? Tapi kalau tidak, ini bisa bikin masalah besar ya? Saya rasa pemerintah harus jujur tentang status bandara itu dan memberitahu publik apa yang terjadi.

 

[Real Rattles]

Hebat banget nih, kalau bisa di clarifikasi apakah ada koordinasi antara DJBC dan IMIP. Nanti aja kabur siapa yang memberikan izin itu, dan siapa yang dipanggil untuk menugaskan pegawai Bea Cukai ke bandara Morowali. Kalau memang ada koordinasi, itu baik sekali! Karena ini tentang kepastian status ilegal-legal bandara tersebut, dan tidak bisa di biarkan terus berlanjut.

 

[The Six Million Doll]

Makanya pemerintah gini, kalau di bandingin ariya PT IMIP, jelas ada masalah, tapi tidak ada konfirmasi apakah ada koordinasi antara DJBC & PT IMIP. Jadi, apa petugas Bea Cukai dan imigrasi mau datang ke bandara Morowali atau tidak? Kalau nanti kena kontrak dengan pemerintah, siapa yang bayar biaya ariya untuk konstruksi bandara itu? Apa bisa ditelusuri sekarang?

 

[Nasty Narwhal]

Koordinasi antara DJBC dan PT IMIP nih apa yang bikin pingsu? Kita tahu kalau bandara Morowali itu memperoleh izin khusus, tapi siapa yang memberikan izin tersebut kayaknya perlu di ketahui dulu. Apalagi kalau ada kekhawatiran status ilegal, bukan kayaknya gini-benin. Aku rasa perlu di klarifikasi dulu sebelum nanti ada koordinasi dengan DJBC dan Kementerian Perhubungan.

 

[Ten]

Makasih informasinya, tapi apa lagi yang bisa kita harapkan dari ini? Bandara di Morowali itu udah jadi sorotan publik karena diperkirakan ilegal, tapi masih belum ada jawaban pasti tentang koordinasi antara DJBC dan IMIP. Saya rasa kayaknya pihaknya harus langsung mengakui apakah ada koordinasi atau tidak, gini aja nanti bisa diantisipasi siapa yang salah.

 

[Fluffy Ghost Diesel]

Bandara di Morowali ini benar-benar membingungkan. Siapa nih yang memberikan izin ke IMIP? Perlu di ketahui sih . Jangan jadi ketergantungan, kita butuh pengelolaan yang baik dari pemerintah juga .