Pemprov Riau masih berusaha menenangkan masyarakat setelah Gubernur Abdul Wahid terseret dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Menurut Plt Kepala Dikominfotik Riau, Teza Darsa, Pak Gubernur hanya diminta keterangan, bukan ditangkap dalam operasi tersebut.
Saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai situasi tersebut. Namun, kami mengakui jajarannya telah menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku di KPK. Kami komitmen untuk membantu proses ini dan memastikan bahwa Pak Gubernur tidak akan terkena tindakan yang tidak adil.
Operasi OTT KPK di Riau dilakukan terkait dengan kasus proyek Dinas PUPR, dan menangkap 10 orang yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Beberapa dari mereka adalah Gubernur Abdul Wahid dan pejabat dinas PUPR Riau.
Pak Gubernur sendiri sempat memimpin rapat di Rumah Dinas Jalan Diponegoro, diikuti oleh sejumlah dinas dan kepala daerah. Namun, ia kemudian terseret dalam operasi tersebut.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang diamankan. Kami harap Pak Gubernur dapat bebas dari segala tuduhan dan dapat melanjutkan tugasnya sebagai Gubernur Riau.
Saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai situasi tersebut. Namun, kami mengakui jajarannya telah menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku di KPK. Kami komitmen untuk membantu proses ini dan memastikan bahwa Pak Gubernur tidak akan terkena tindakan yang tidak adil.
Operasi OTT KPK di Riau dilakukan terkait dengan kasus proyek Dinas PUPR, dan menangkap 10 orang yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Beberapa dari mereka adalah Gubernur Abdul Wahid dan pejabat dinas PUPR Riau.
Pak Gubernur sendiri sempat memimpin rapat di Rumah Dinas Jalan Diponegoro, diikuti oleh sejumlah dinas dan kepala daerah. Namun, ia kemudian terseret dalam operasi tersebut.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang diamankan. Kami harap Pak Gubernur dapat bebas dari segala tuduhan dan dapat melanjutkan tugasnya sebagai Gubernur Riau.