Tegalan Kembali Dibangun, Tetapi Bayar PJU terus Ditinggalkan?
Pemerintah Provinsi Tegal kembali membangun infrastruktur transportasi di kota Tegal, dengan upaya besar-besaran untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Proyek ini diperkirakan selesai tahun ini, namun masih banyak pertanyaan mengenai bagaimana pajak penggunaan jalan (PJU) yang telah dibayarkan oleh warga diproses.
Menurut sumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPK), pemerintah Tegal dinyatakan tidak menerapkan kebijakan yang adil dalam pengelolaan PJU. Hal ini terungkap dalam laporan BPK terkait pengelolaan pajak pada tahun 2023.
Pihaknya menemukan bahwa PJU yang telah dibayarkan oleh warga Tegal masih banyak yang tidak diproses atau dipotong tanpa konsultasi yang memadai. Ini menyebabkan kekecewaan di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa pajak mereka digunakan secara tidak efektif.
Pemerintah Provinsi Tegal harus segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa PJU diproses dengan adil dan transparan. Masyarakat juga dianjurkan untuk tetap menjaga ketertiban dan kesabaran dalam menghadapi masalah ini, karena pemerintah telah menjanjikan bahwa akan segera diatasi.
Pemerintah Provinsi Tegal kembali membangun infrastruktur transportasi di kota Tegal, dengan upaya besar-besaran untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Proyek ini diperkirakan selesai tahun ini, namun masih banyak pertanyaan mengenai bagaimana pajak penggunaan jalan (PJU) yang telah dibayarkan oleh warga diproses.
Menurut sumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPK), pemerintah Tegal dinyatakan tidak menerapkan kebijakan yang adil dalam pengelolaan PJU. Hal ini terungkap dalam laporan BPK terkait pengelolaan pajak pada tahun 2023.
Pihaknya menemukan bahwa PJU yang telah dibayarkan oleh warga Tegal masih banyak yang tidak diproses atau dipotong tanpa konsultasi yang memadai. Ini menyebabkan kekecewaan di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa pajak mereka digunakan secara tidak efektif.
Pemerintah Provinsi Tegal harus segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa PJU diproses dengan adil dan transparan. Masyarakat juga dianjurkan untuk tetap menjaga ketertiban dan kesabaran dalam menghadapi masalah ini, karena pemerintah telah menjanjikan bahwa akan segera diatasi.