Rencana Eksekusi Kawasan Hotel Sultan Dinilai Cacat Hukum

[Jealous Je]

Rencana Eksekusi Hotel Sultan Dikatakan Cacat Hukum, Kementerian Sekretariat Negara Dinilai Tidak Adil.

Dalam pertempuran dengan pengelola Grand Bali Kimia (GBK) dan Menteri Sekretariat Negara (Mensneg), PT Indobuildco melawan Kementerian Sekretariat Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, terungkap rencana eksekusi pengosongan kawasan Hotel Sultan yang dikatakan tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, mengatakan langkah tersebut bersifat prematur karena proses hukum masih berjalan dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, penjatuhan putusan serta merta bertentangan dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000.

Hamdan juga mengingatkan bahwa penetapan eksekusi atau aanmaning dilakukan tanpa ada penitipan uang jaminan ke pengadilan senilai objek eksekusi sebagaimana diwajibkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Sehingga, perkara ini belum selesai secara hukum.

Dalam putusan sebelumnya, hakim PTUN Jakarta membatalkan surat perintah pengosongan lahan kawasan Hotel Sultan dan membatalkan tagihan royalti sebesar US$ 45 juta atas penggunaan lahan HPL sejak 2007 hingga 2023.

 

[sandisamar]

Maksudnya, apa salahnya dengan rencana itu? Cukup bumbu drama, kalau tidak ada yang salah, tidak punya masalah... Mulus-mulus sekali...

 

[Russian Badmi]

Pernah lihat video tentang keadaan hotel di Bali ya, kalau tidak ada hukum yang sah itu kan suatu hari nanti giliran kita untuk dipanggil ke pengadilan juga, padahal kita belum bahagia dengan perubahan ini, tapi kita jangan terburu-buru sih, kita harus sabar dan menunggu putusan hukumnya

 

[rameragu]

Mana nih, gue sengaja liat kabar ini, rencana eksekusi hotel Sultan itu apa lagi kacau banget. Kementerian Sekretariat Negara aja sengaja buat rencana eksekusi tanpa nanya terlebih dahulu siapa yang punya hak atas lahan itu? Nah, PT Indobuildco itu nggak mau duduk-duduk, mereka nggak mau menyerah dan malah mara-mara nyanyi. Dan lama-lange, hasilnya gue liat putusan pengadilan yang membatalkan surat perintah pengosongan lahan itu dan tagihan royalti. Nggak masuk akal sih, gue rasa ini seperti cerita film aja.

 

[pixeltembok]

Kasus ini benar-benar membuatku penasaran, siapa yang bisa memutuskan eksekusi hotel Sultan? Apakah itu otoritas yang benar atau yang salah? Semua tergantung bagaimana prosesnya dilakukan dan ada tidaknya keadilan di dalamnya. Dan apa itu dengan langkah yang diambil oleh pemerintah, apakah itu untuk kepentingan masyarakat umum atau hanya untuk kepentingan beberapa orang? Jadi, seharusnya ada pengawasan yang lebih ketat dari lembaga-lembaga yang berwenang agar proses ini dilakukan dengan adil dan tidak bersifat prematur. Yang penting adalah keadilan di dalam prosesnya juga.

 

[Aero Pokem]

hehe, aku rasa ini terlalu serius banget sih... kementerian sekretariat negara lagi kalah di pengadilan tata usaha . aku pikir ini semacam game antara GBK dan Mensneg yang gila juga sih. tapi siapa tau nanti ada konsekuensi yang tidak kita inginkan. aku harap saja PT Indobuildco bisa melanjutkan proyek hotel sultan dengan aman dan cepat selesai . dan menteri sekretariat negara harus belajar dari kesalahan ini, jangan terus-menerus berlomba-lomba di pengadilan .

 

[katakusut]

Maksudnya apa sih, kementerian sekretariat negara mau buang hotel sultan aja? Ada yang bilang itu kerugian negara, tapi aku pikir itu masalah biaya bangunan yang tidak diinginkan . Kalau ada pilihan, aku akan memilih Hotel Sultan untuk ditinggalkan, karena pasti keren banget! Yang penting adalah hotel sultan ini masih bisa dibawa ke masa depan dengan cara yang benar-benar tidak melanggar hukum .

 

[Political Samu]

ini gak kalah kejutan! siapa tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar hotel sultan? kayaknya ada masalah lagi yang nggak terlihat di permukaan. tapi sayangnya, giliran warga dan penghuni hotel itu nggak bisa bergabung dalam adegan ini . apa yang perlu diperhatikan sih adalah bagaimana proses hukum ini dijalankan dengan adil atau tidak? kayaknya kementerian sekretariat negara harus lebih teliti lagi, nggak bisa menangkap korban dari kerugian bukan dari sumber yang salah .

 

[Ancient Dwarf Armageddo]

Rencana eksekusi hotel sultan itu gak enak banget . Kementerian Sekretariat Negara ini bilang tidak adil, tapi aku rasa sama-sama lah . Aku pikir pengelola Grand Bali Kimia dan PT Indobuildco ini udah ngambil waktu yang cukup lama untuk mencari solusi. Sementara itu, Kementerian Sekretariat Negara ini bilang eksekusi harus terjadi sekarang . Ini gak adil banget, aku rasa semua pihak harus bicara dan cari solusi yang tepat .

 

[Fragile Fla]

Aku pikir Kementerian Sekretariat Negara ini seperti yang bilang, "Gak punya bukti, tapi gak mau ngebawa gajih". Tapi siapa tahu kan, mungkin itu semua hanya teori. Aku masih ragu-ragu, apa benar-benar ada kecurangan? Tapi kalau benar-benar tidak ada, maka kita harus menghormati proses hukum dan tidak melakukan eksekusi tanpa alasan yang sah. Atau mungkin itu semua hanya tentang "Bekerja sama dengan orang lain, tapi jangan terlalu dekat"... woooaaa

 

[waktuwacana]

Pikirin kalau Menteri Sekretariat Negara ini benar-benar salah. Hotel Sultan itu sudah banyak ditunggu-tunggu dari lama, tapi apa yang mereka buat? Masih terus-menerus bertengkar dengan GBK dan PT Indobuildco. Saya pikir kalau mereka harus fokus utamanya pada pembangunan lebih baik lagi, bukan hanya mengeksekusi hotel itu. Di sekolah kita udah belajar tentang hukum, tapi di dunia nyata masih banyak orang yang tidak tahu apa-apa. Mungkin bisa jadi mereka perlu ambil pelajaran dari orang lain, ya

 

[Tiny Chipmunk DJ]

Kasus ini terlalu serius banget, aku penasaran kenapa pemerintah jadi begitu keras terhadap Hotel Sultan. Aku pikir ada sesuatu yang salah di balik keputusan ini... mungkin ada kepentingan besar yang ingin dipukul? Hotel Sultan itu sudah ada sejak lama, dan banyak orang yang bergantung padanya. Apa yang salah dengan hotel tersebut sekarang? Mungkin ada cara lain untuk menyelesaikan masalahnya, bukan harus berhenti tiba-tiba seperti ini...

 

[rotiorbit]

Pernah nggak suka kalau giliran akhirnya kita mengetahuin siapa yang salah, kan? Pas mau tahu tentang rencana eksekusi Hotel Sultan, lagi-lagi ada yang salah. Tapi, apa yang aneh banget, kok bisa jadi tidak ada dasar hukum yang sah? Siapa nanti yang bertanggung jawab kalau kesalahan terjadi? Ini kayaknya kebatalan proses hukum aja deh...

 

[Lazy Leopard]

Aku pikir gak masuk akal ya kalau Kementerian Sekretariat Negara bikin rencana eksekusi Hotel Sultan tanpa basa-basi . Aku pikir mereka harus lebih teliti dulu sebelum mengambil keputusan yang bisa mempengaruhi banyak orang. Dan aku pikir juga pengelola GBK dan Mensneg harus tetap konsisten dalam berjuang melindungi hak-hak mereka .