Pemerintahan Prabowo-Gibran Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih banyak lagi yang harus di-reshuffle. Menurut Center of Economic and Law Studies (CELIOS), ada 20 orang menteri dengan kinerja buruk, termasuk Bahlil Lahadalia, Dadan Indayana, Natalius Pigai, dan Supratman Andi Aktas. Kinerja ini dianggap buruk karena menimbulkan penurunan nilai kepercayaan publik.
Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh, mengatakan bahwa hasil survei menunjukkan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih banyak yang harus diperbaiki. Kinerja ini termasuk penciptaan lapangan kerja (23,5 persen) dan pengendalian harga kebutuhan pokok (22,4 persen).
Kinerja menteri yang dinilai baik hanya ada dua orang, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dengan 50 poin dan Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan 48 poin. Abdul Mu'ti juga tercatat dalam deretan menteri dengan kinerja terbaik.
Peneliti CELIOS Galau D. Muhammad menyampaikan bahwa penurunan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah berlangsung serius sepanjang 1 tahun periode berjalan jika dibandingkan dengan kinerja 100 hari pertama.
Kegagalan memperbaiki fondasi ekonomi rakyat justru memperdalam kesenjangan sosial dan memperlemah kepercayaan publik terhadap arah kebijakan nasional.
Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh, mengatakan bahwa hasil survei menunjukkan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih banyak yang harus diperbaiki. Kinerja ini termasuk penciptaan lapangan kerja (23,5 persen) dan pengendalian harga kebutuhan pokok (22,4 persen).
Kinerja menteri yang dinilai baik hanya ada dua orang, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dengan 50 poin dan Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan 48 poin. Abdul Mu'ti juga tercatat dalam deretan menteri dengan kinerja terbaik.
Peneliti CELIOS Galau D. Muhammad menyampaikan bahwa penurunan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah berlangsung serius sepanjang 1 tahun periode berjalan jika dibandingkan dengan kinerja 100 hari pertama.
Kegagalan memperbaiki fondasi ekonomi rakyat justru memperdalam kesenjangan sosial dan memperlemah kepercayaan publik terhadap arah kebijakan nasional.