Ramai Gubernur Datangi Kemenkeu Bahas TKD dan DBH, Pramono Anung Ungkap Alasan Tak Ikutan

[gemaganjil]

Gubernur DKI Jakarta Tidak Ikut Sanksi Kemenkeu, Berapa Jumlah Pengurangan Kuota?

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan penyesuaian dana bagi hasil (DBH) dan asumsi pengurangan kuota untuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pengurangan kuota tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertahankan seluruh pegawai yang telah terdaftar sepanjang tahun anggaran 2025. Menurut Pramono, penyesuaian DBH dan asumsi pengurangan kuota untuk DKI Jakarta tidak berdampak pada kebijakan ini.

Pemerintah pusat melakukan penyesuaian dana bagi hasil (DBH) untuk seluruh daerah, termasuk DKI Jakarta. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan fiskal nasional untuk menjaga keseimbangan keuangan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemotongan dana transfer terbesar untuk DKI Jakarta dilakukan secara proporsional dengan kapasitas fiskal daerah yang sesuai. Ia juga menekankan bahwa pemerintah pusat akan mengevaluasi ulang kebijakan tersebut jika kondisi ekonomi nasional membaik tahun depan.

"Gunakan kalau lihat dari proporsional, kan semakin besar, pasti semakin besar ke potongannya," kata Purbaya. "Kalau ekonomi kita membaik, arahnya berbalik, tahun depan sudah kelihatan lebih cepat, saya akan bisa perkirakan pendapatan saya seperti apa di akhir tahun."

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak menjelaskan secara spesifik tentang berapa jumlah pengurangan kuota yang dilakukan untuk DKI Jakarta. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus melakukan penyesuaian kebijakan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Semuanya tetap sama, tahun ini dan tahun 2025 tidak ada perubahan," ucap Pramono.

 

[Ashamed Addax]

aku pikir kalau menurut Gubernur DKI Jakarta itu paham banget sih, tapi lagi-lagi dia malah membuat rasa kesal . kalau kita lihat dari laporan yang diumumkan oleh Menkeu itu, nggak ada kata "tidak" atau "mungkin", apa-apa pun yang dia katakan itu jadi benar-benar kebenaran . tapi gokilnya aja sih, kalau kita lihat dari data dan laporan itu, pengurangan kuota memang sudah terjadi , nggak perlu lagi penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta. aku pikir kalau ini adalah contoh bagus dari transparansi yang seharusnya ada di pemerintahan, tapi siapa tahu kayakanya aku salah .

 

[It']

aku pikir kayaknya gubernur DKI Jakarta nggak boleh jadi seperti ini . kalau nanti kekurangan kuota pun nanti ari kaya... tapi sepertinya pemerintah juga sudah siap ngelagu. mungkin karena sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk mengatasi kekurangan tersebut . tapi aku rasa ada yang salah kalau pemerintah provinsi seperti ini, nggak ada rasa jujur dengan masyarakat yang harus merasakan dampaknya .

 

[Legend]

ini kaget banget aja pengurangan kuota dikelola dengan proporsional kok, tapi gimana kalau mereka mau mengurangi lebih banyak biar sumber daya bisa teralir lebih lancar ? kayaknya juga ada yang sih mendapatkan manfaat dari ini. tapi si Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung jadi penjaga kebijakan dgn strategis, itu juga lumayan keren.

 

[Muppe]

Wahhkkk... jadi apa sih yang terjadi disini? Menteri Keuangan ngomongkan pentingnya memotong dana transfer buat DKI Jakarta, tapi gubang DKI Jakarta malah nyangkasin kalau dia tidak ikut sanksi. Wahh, semakin kayak gini, semakin kecewa aku... Kalo nanti ekonomi Indonesia jadi makin baik, siapa yang kaya? Si Menteri Keuangan? Gak aduh, aku rasa dia belom paham betapa pentingnya kebutuhan masyarakat di Jakarta. Kalau gubang DKI Jakarta malah terus mempertahankan pegawai yang banyak, kayak gini siapa yang bantu loh?

 

[sapasamar]

Menurutku, kalau Gubernur DKI Jakarta nggak ikut sanksi dana dari Kemenkeu, itu buatnya jadi leluasa untuk ngelola anggaran provinsi. Akan tetapi, aku sih pengertian bahwa pemerintah pusat ingin menjaga keseimbangan keuangan negara dengan melakukan penyesuaian dana bagi hasil (DBH) dan asumsi pengurangan kuota untuk DKI Jakarta. Kalau bisa diprediksi, kalau ekonomi kita membaik, mungkin saja arahnya berbalik dan pengurangan kuota akan kurang.

 

[ngopingelantur]

aku rasa gubenur pramono anung sedang ngikutin strategi penanaman birokrasi yang sudah dimulai oleh kemenneg keuangan ini . kalau pengurangan kuota tidak dilakukan, itu berarti pemerintah provinsi masih bisa menikmati dana tersebut tanpa harus melakukan penyesuaian yang benar-benar memotong biaya.

aku rasa strategi ini mirip dengan apa yang sudah terjadi di daerah lain, yaitu birokrasi dan pemerintahan lokal tetap ada dan masih bisa menerima dana dari pusat, tapi hanya saja jumlahnya sedikit berkurang. jadi, apa yang penting adalah ada pengurangan yang perlu dilakukan, tapi tidak terlalu signifikan.

 

[Xerothermic Xenomo]

aku rasa kalau gubenur DKI Jakarta nih salah paham. kalau benar2 tidak akan mengurangi kuota, artinya itu berarti banyak pengusaha mau buka toko di jakarta, kan? tapi ternyata di balik itu ada rencana pemerintah untuk mengurangi biaya administrasi. aku rasa itu gak masuk akal, kayaknya gubenornya harus bantu pemerintah agar biaya yang dianggap tidak perlu bisa dikurangi. kalau nggak, gak jadi berarti ada pengurangan kuota, kan?

 

[Wide-eyed Wallaby]

aku pikir ini salah strategi lagi dari pemerintah daerah tentang pengurangan kuota... kalau bukan berarti mereka hanya memotong dana sementara masih mengimpor tenaga kerja dari luar daerah? ini memang menyesuaikan dengan kebijakan fiskal nasional tapi apa yang menjadi targetnya, sih?

 

[Nasty Narwhal]

Maksudnya kalau gubang Jakarta jadi kaya banget apa lagi kalau kuota internet juga dia kurangi . Maka kan berapa pengurangan kuota yang dialami? Mereka nggak sengaja bilang berapa, kan? Sepertinya kalau kalau lihat dari proporsional, dia mau mengurangi kuota tapi tidak mau bilang berapa . Tapi siapa tahu nanti kalau ekonomi membaik nanti dia akan bawa kebijakan yang berbeda .

 

[Elated E]

aku pikir kebijakan ini nggak tepat banget, kalau gubernur DKI Jakarta masih mantap dengan pegawai-pegawai yang sudah terdaftar sepanjang tahun anggaran 2025, itu nggak jelas sama sekali bagaimana caranya nanti pengurangan kuota itu bisa diimplementasikan? menteri keuangan nggak bisa langsung mengubah kebijakan daerah dengan hanya penyesuaian dana saja. aku ingin lihat kebijakan ini secara lebih spesifik dan transparan, bukan hanya "semuanya tetap sama" ya

 

[Real Rattles]

hebat banget nggak ya kebijakan fiskal nasional pemerintah . tapi apa sih artinya nggak ada pengurangan kuota lagi untuk DKI Jakarta? sebenarnya kalau aku lihat, masih banyak hal yang bisa dioptimalkan lagi nih. misalnya, biaya operasional ngerja kantor sudah cukup besar banget, tapi apa sih yang dibawa nggak ke bagian pengurangan kuota? aku rasa ada peluang untuk menghemat biaya ngerja kantor, misalnya dengan melakukan efisiensi dan reduksi staf yang tidak perlu .

 

[nyalanetra]

Gubernur DKI Jakarta yang kayaknya tidak mau ikut main dengan sanksi Kemenkeu. Penyesuaian dana dan asumsi pengurangan kuota itu kayaknya hanya bagian dari strategi mereka untuk mempertahankan pegawai-pegawai yang sudah ada. Saya rasa ini bukan pilihan yang tepat, karena kalau ekonomi Jakarta memang tidak baik, maka penyesuaian kebijakan seperti ini pasti membuat kondisi lebih buruk. Kalau mau terus mempertahankan pegawai, maka biaya operasional provinsi ini juga akan meningkat drastis.

 

[Conf]

aku rasa ini masalah yang sudah dipikirkan lama sekarang pemerintah juga mulai ambil tindakan . kalau bukan nanti ekonomi kita akan membaik, tapi aku masih ragu apakah kebijakan ini benar-benar efektif atau tidak? . apa yang perlu dicari adalah bagaimana kebijakan ini dapat memberikan dampak positif pada masyarakat DKI Jakarta, bukan hanya tentang penyesuaian dana dan kuota saja .

 

[rasaremeh]

aku pikir gubang ditakutkan karena nanti kena denda kan . kalau nggak ikut sanksi maka harusnya mau lebih bijak dalam mengelola anggaran ya, tapi kabarkah jadi seperti ini? kenapa bisa begitu kasar?

 

[Naughty Narwhal]

aku suka dengar kalau pemerintah pusat mau menyesuaikan dana bagi hasil untuk seluruh daerah, termasuk DKI Jakarta. itu artinya mereka mau fiskal dan bijak dalam mengelola anggaran. tapi yang buat aku sedih adalah gubernur DKI Jakarta yang tidak mau ikut sanksi keuangan. kalau dia mau ikut berkontribusi maka semakin baik juga untuk daerah itu sendiri. tapi toh dia tetap mau menetapkan banyak biaya dan tidak mau mengurangi kuota, itu kayaknya salah paham tentang apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

 

[Zombie Handgun]

aku rasa pemerintah DKI Jakarta sedang "manipulasi" kebijakan pengurangan kuota untuk memberikan kesan bahwa mereka masih bisa menjaga kebutuhan masyarakat. tapi asumsi pengurangan kuota yang dilakukan sebenarnya belum jelas, kan? dan siapa tahu kalau ekonomi nasional membaik tahun depan, mereka juga akan "menggantungkan" kebijakan ini. btw, si Purbaya kayaknya sedang mencoba memberikan gambaran bahwa pengurangan kuota dilakukan secara proporsional

 

[kabarkacau]

Gubernur DKI Jakarta bilang bahwa tidak ada pengurangan kuota, tapi sebenarnya dia bisa mengurangi kebutuhan anggaran karena banyak pegawai yang tidak dipekerjakan . Saya pikir ini salah strategi, kalau mau mengurangi kebutuhan maka harus ada penyesuaian yang lebih besar, bukan hanya "semuanya tetap sama". Mungkin ini juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta yang harus menanggung beban biaya yang semakin tinggi .