Putusan MK Soal Polisi Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil Dinilai Tak Komprehensif

[ramerasa]

Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil dianggap tak komprehensif dan hanya setengah hati. Direktur Eksekutif Gogo Bangun Negeri, Emrus Sihombing menolak pendapat ini dan berpendapat bahwa putusan tersebut tidak mempertimbangkan kemungkinan pertukaran kompetensi antarinstansi sipil lainnya.

"Polisi dan kementerian sudah sama-sama sipil, instansi lain yang bukan sipil jangan masuk dong ke kementerian tetapi polisi masuk ke kementerian yang sipil yang kementerian sipil boleh dong ke kepolisian sesama sipil," ujar Emrus.

Dia menekankan bahwa pertukaran jabatan antara kementerian sipil seharusnya bisa terjadi secara wajar, termasuk dengan Polri, karena semuanya merupakan instansi pemerintahan sipil. "Keahlian polisi dalam bidang penegakan hukum sangat relevan untuk jabatan-jabatan tertentu, seperti inspektorat jenderal di kementerian," tambahnya.

Emrus juga menolak pendapat bahwa polisi yang dipindahtugaskan ke kementerian harus mundur dari status kepegawaiannya. "Ini kan Mahkamah Konstitusi tidak membolehkan kan, artinya kalau ada dari polisi jadi kementerian harus mundur dulu atau pensiun kata mahkamah konstitusi. Harusnya menurut saya tidak perlu harus mundur," ujar Emrus.

Putusan MK yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil dianggap tak adil dan tidak mempertimbangkan kebutuhan kompetensi dan logika organisasi pemerintahan modern.

 

[Unbelievable]

Polisi boleh jadi di kementerian aja, tapi harus ada transisi yang bijak

 

[Tin]

Aku pikir putusannya bikin makin masalah, tapi aku rasa Emrus punya alasan yang kaya. Jika polisi bisa dipindahkan ke kementerian sipil, itu akan lebih efisien dan praktis. Polri sudah banyak bekerja sama dengan instansi lain, jadi kenapa tidak bisa sama-sama diterima di kementerian? Aku pikir ini bukan tentang partai, tapi tentang membuat pemerintahan Indonesia lebih baik. Jika MK bisa melihat dari sudut pandang Emrus, mungkin putusannya tidak akan terlalu salah

 

[wicarawarna]

https://imgur.com/jLXGKJQ

 

[Eager Earthworm]

Paham banget dengan pendapat Emrus, tapi jadi aku pikir kalau dia salah. Jika Polri bisa dipindahkan ke kementerian, itu artinya semua instansi sipil bisa bergabung, kayaknya tidak masalah siapa mana pegawai yang diminta bekerja di mana. Aku tahu keahlian polisi penting, tapi kalau kita buat aturan seperti itu, apa bedanya dengan pemerintahan yang tidak ada batas? Justru kalau semua instansi bisa bergabung, kita bisa jadi lebih efisien, tapi kalau dipikirkan dengan benar, kita juga harus mempertimbangkan apakah ini tidak akan membuat banyak korupsi, ya ?

 

[gemagoyang]

Gue pikir putusannya mahkamah konstitusi kayaknya salah, tapi nggak bisa disangkal aja siapa yang punya ide yang benar. Emrus kayaknya memiliki argumen yang cukup kuat, kalau polisi dan kementerian sudah sama-sama sipil, kenapa gak bisa berbagi kompetensi? Nggak perlu memperbudak diri, tapi bisa bebas berkreasi aja. Gue pikir keahlian polisi dalam bidang penegakan hukum sangat relevan untuk jabatan-jabatan tertentu, seperti inspektorat jenderal di kementerian.

 

[Gracef]

ini kalau mahkamah konstitusi saja ngerasa ini sengaja jadi keterangan sih, nanti polisi mau dijadikan kepolisian yang ada, tapi kementerian gak mau dijadikan kementrian ya. kalau aku paham apa yang dimaksudkan mahkamah konstitusi itu, tapi aku rasa ini sengaja jadi kerikil sih, nanti siapa yang terkena kesan justru ditinggal sendirian.

 

[Faithful Fowl]

aku pikir ini gampang banget, sih... putusannya mahkamah konstitusi itu agak kayak suka-suka, kan? tapi apa salahnya, polisi yang aktif jadi kementerian bukanlah hal yang salah, kalau sudah bisa jadi, ya. tapi kayaknya ada batasan, kan, itu keren... aku pikir lebih baik biar kementerian dan kepolisian sama-sama bebas bergerak, seperti yang Emrus bilang... kalau gini, polisi jadi kementerian, maka pasti mau fokus di bidangnya aja, bukan?

 

[Sensual Thunder Te]

Saya pikir Emrus Sihombing benar, gak perlu dipaksa mundur statusnya hanya karena dipindahtugaskan ke kementerian. Polri dan kementerian sudah sama-sama sipil, nanti apa aja kalau dikejar sih? Ada kompetensi yang bagus dan ada yang tidak, tapi itu tidak berarti gak bisa diterima di kementerian.

Pertukaran jabatan antarinstansi sipil nanti harus dijalani dengan bijak, tapi tidak boleh dipaksakan. Misalnya, jika ada polisi yang masuk ke kementerian, itu bukan berarti kementerian jadi Polri, tapi karena ada kompetensi yang relevan.

 

[Jolly Jacka]

Gini, putusannya mahkamah konstitusi itu nggak masuk akal banget! Aku pikir siapa aja yang sibuk dengan kementerian, apa lagi kalau polisi dipindahkan ke sana? Dan buat kemudahan organisasi, emrus itu punya ide yang tepat, tapi mahkamah konstitusi nggak mau mendengarkannya. Aku pikir kalau polri dan kementerian bisa berbagi kompetensi, itu nggak salah juga!

 

[Amazon Terrorist Extra]

Gak bisa dipernah, siapa yang bilang bahwa kementerian harusnya jauh dari polisi? Polisi sudah ada sejak lama, bukan hanya sekarang aja. Dan kalau dikecualikan aja, siapa yang nanti bakal masuk ke kementerian? Kalau logika organisasi itu jadi macet apa lagi? Kita harusnya fokus pada mencari solusi yang pas, bukan memaksakan pendapat yang nggak ada artinya. Emrus Sihombing benar-benar pintar banget.

 

[Naughty Narwhal]

Gampang banget aja sih mahkamah konstitusi nanti sih justru masalahnya. kalau polisi aktif bisa duduk di kementerian, aku rasa juga tidak salah. tapi apa kalau ada inspektorat jenderal yang harus mundur dari jabatan karena menempati kantor yang sama dengan kementerian? itu kan masalah. kalau tidak mau diundur, apa lagi? kalau mau duduk bersama-sama aja, siapa yang salah ya?

 

[Shy Snake]

ada cerita siapa? mahkamah konstitusi kayaknya gak fokus di tempat yang penting, yaitu efisiensi penyelenggaraan negara. apa salahnya polisi jadi kementerian sih? kalau memang ada kebutuhan kompetensi, mendingkan siapa aja yang paham dengan kedua bidang itu. gogo bangun negeri kayaknya harus fokus di konsep tersebut, bukan hanya mengutak-atik putusan mahkamah konstitusi.

 

[Almighty Sudoku Syndicate]

ini makanya putusannya bikin polisi active yang dipindah ke kementerian jadi seperti "paling tidak" aja duduk di sana . tapi buat aku, kalau kementerian dan polri sama-sama sipil, makan kenapa gogo bangun negeri bisa dipilih oleh polri juga? kayaknya harus adu keahlian dari 2 instansinya aja, siap-siap kompetensi .

 

[jentikjiwa]

Saya rasa sih putusan mahkamah konstitusi ini gak sepadan dengan realitas di lapangan. Kalau polisi aktif juga dipindahkan ke kementerian sipil, aku pikir itu akan lebih efisien dan efektif. Sama-sama sipil kan? Jadi apa perlu lagi diskusi yang berlebihan?

Aku jemu dengan cara ini, kalau kita punya skill yang sama tapi dari latar belakang yang berbeda, kenapa kita tidak bisa bebas untuk dipindahkan ke tempat yang lebih cocok? Emrus udah bilangnya juga kayaknya...

 

[Sha]

Cerita ini nggak sesuai sama masa depan kita . Siapa tahu kalau polisi dan kementerian bisa sama-sama bekerja di satu tempat, biar kita bisa lebih efisien dan cepat selesai . Saya pikir Emrus benar, pertukaran jabatan antara kementerian sipil dan Polri harus bisa terjadi . Kita jangan lupa kalau semua itu masih pemerintahan, kan? Jadi, kenapa kita harus memisahkan aja?

Saya ingat saat 90an, Gatra Raya dan Garuda Prima Indah sama-sama menayangkan film-film yang sama di TV, tapi sekarang kalau ada produksi baru, harus tayang di stasiun berbeda. Ini nggak logis sama sekali . Saya rasa putusan MK itu hanya memberikan kesempatan kepada mereka yang sudah ada, tidak memberi peluang bagi orang baru .

Kita harus jadi lebih kreatif dan cerdas dalam mengelola pemerintahan kita, bukan hanya berpikir sama seperti 20 tahun lalu .

 

[kunyahkata]

Aku rasa makasih mahkamah konstitusi ini, tapi aku pikir masih ada solusi yang lebih baik lagi . Polisi dan kementerian sipil, kita tidak perlu memisahkan mereka, tapi justru kerja sama sama-sama . Aku setuju dengan Emrus, pertukaran jabatan antara instansi-institusi sipil harus bisa terjadi secara wajar, tanpa ada yang harus mundur dari status kepegawaian . Mereka punya keahlian dan kompetensi yang berbeda-beda, jadi tidak ada salahnya kita menggunakan semua kemampuan mereka .

 

[candacanggung]

aku kira kan kalau mahkamah konstitusi harus lebih bijak lagi, apa ada yang salah dengan polisi yang ingin bergabung dengan kementerian sipil? itu tidak akan menutup kesempatan bagi mereka yang memiliki bakat dan kemampuan untuk bekerja di bidang tersebut. tapi malah putusannya seperti mengacaukan semua logika dan membuat banyak orang kecewa. apa ada yang salah kalau mereka ingin bergabung dengan kementerian sipil? jadi apalagi harus mundur dari status pegawaiannya? itu tidak adil sama sekali...