Pemerintah Indonesia mengungkapkan temuan adanya perusahaan-perusahaan besar yang diduga melakukan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor baja dan bahan bangunan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki hubungan erat dengan warga negara asal Cina yang beroperasi di Indonesia.
Pembangunan ekonomi nasional diprediksi akan tumbuh 6 persen dalam waktu dekat, tapi Menteri Keuangan masih khawatir terhadap praktik penggelapan PPN ini. "Banyak industri-industri liar yang enggak kena pajak. Ada yang saya tau baja dan bahan bangunan," kata Purbaya.
Penggelapan PPN ini diduga telah merugikan pendapatan negara dalam jumlah sangat besar, bahkan mencapai Rp4 triliun dari bisnis baja saja. "Kalau baja aja potensinya, kata orang yang sudah insaf itu, setahun bisa Rp4 triliun lebih," kata Purbaya.
Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa ia heran dengan keberadaan perusahaan asing berskala besar yang mampu beroperasi tanpa pengawasan ketat dari aparat pajak. "Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang semiliar itu, perusahaan dari asing, bisa beroperasi di sini, sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata," ujarnya.
Purbaya menyatakan bahwa akan segera mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan baja dan bangunan yang diduga melakukan penggelapan PPN. "Nanti kita tindak dengan cepat. Ada baja, ada perusahaan bangunan tadi," tegasnya.
Selain itu, Menteri Keuangan juga berencana melakukan restrukturisasi dan penertiban internal di lingkungan organisasi perpajakan dan bea cukai untuk meningkatkan kinerja dan integritas. "Jadi kita akan rapikan organisasi pajak dan bea cukai supaya bekerja lebih serius ke depan," katanya.
Menteri Keuangan juga menekankan langkah yang akan diambil terhadap Direktorat Bea dan Cukai, yaitu untuk mengingatkan ancaman Presiden Prabowo terhadap Bea Cukai yang tidak berkinerja baik. "Kalau bea cukai ancamannya clear loh dari sana (presiden) bahwa kalau enggak bisa betulin, setahun ya betul-betul diurumahin," ucapnya.
Menteri Keuangan juga mengingatkan akan keselamatan pegawai bea cukai yang berjumlah 16 ribu orang. "Saya akan selamatkan supaya 16 ribu orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus yang kerjanya, yang jelek-jelek kita akan rumahkan," ucapnya.
Pembangunan ekonomi nasional diprediksi akan tumbuh 6 persen dalam waktu dekat, tapi Menteri Keuangan masih khawatir terhadap praktik penggelapan PPN ini. "Banyak industri-industri liar yang enggak kena pajak. Ada yang saya tau baja dan bahan bangunan," kata Purbaya.
Penggelapan PPN ini diduga telah merugikan pendapatan negara dalam jumlah sangat besar, bahkan mencapai Rp4 triliun dari bisnis baja saja. "Kalau baja aja potensinya, kata orang yang sudah insaf itu, setahun bisa Rp4 triliun lebih," kata Purbaya.
Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa ia heran dengan keberadaan perusahaan asing berskala besar yang mampu beroperasi tanpa pengawasan ketat dari aparat pajak. "Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang semiliar itu, perusahaan dari asing, bisa beroperasi di sini, sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata," ujarnya.
Purbaya menyatakan bahwa akan segera mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan baja dan bangunan yang diduga melakukan penggelapan PPN. "Nanti kita tindak dengan cepat. Ada baja, ada perusahaan bangunan tadi," tegasnya.
Selain itu, Menteri Keuangan juga berencana melakukan restrukturisasi dan penertiban internal di lingkungan organisasi perpajakan dan bea cukai untuk meningkatkan kinerja dan integritas. "Jadi kita akan rapikan organisasi pajak dan bea cukai supaya bekerja lebih serius ke depan," katanya.
Menteri Keuangan juga menekankan langkah yang akan diambil terhadap Direktorat Bea dan Cukai, yaitu untuk mengingatkan ancaman Presiden Prabowo terhadap Bea Cukai yang tidak berkinerja baik. "Kalau bea cukai ancamannya clear loh dari sana (presiden) bahwa kalau enggak bisa betulin, setahun ya betul-betul diurumahin," ucapnya.
Menteri Keuangan juga mengingatkan akan keselamatan pegawai bea cukai yang berjumlah 16 ribu orang. "Saya akan selamatkan supaya 16 ribu orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus yang kerjanya, yang jelek-jelek kita akan rumahkan," ucapnya.