Purbaya Ungkap Penggelapan PPN Industri Baja & Bahan Bangunan

[The Glo]

Ternyata ada perusahaan-perusahaan besar yang menggelap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor baja dan bahan bangunan. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, banyak industri-industri liar yang tidak membayar pajak dengan menggunakan praktik cash basis, yaitu menjual produk secara tunai langsung ke klien tanpa membayar PPN.

Dipercayakan bahwa perusahaan-perusahaan ini diduga dimiliki oleh warga negara asal Cina yang beroperasi di Indonesia. Mereka menjual produk secara langsung ke klien tanpa membayar PPN, sehingga merugikan pendapatan negara dalam jumlah besar. Bahkan, potensi kerugian negara dari sektor baja saja sangat signifikan, bisa mencapai Rp4 triliun dari bisnis baja saja.

Menteri Keuangan ini berduka dengan keberadaan perusahaan asing berskala besar yang mampu beroperasi tanpa pengawasan ketat dari aparat pajak. Ia mengatakan bahwa ia heran dengan adanya perusahaan-perusahaan ini yang bisa beroperasi di Indonesia tanpa harus membayar pajak.

Untuk mengatasi masalah ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan segera mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan baja dan bangunan ini. Ia juga berencana melakukan restrukturisasi dan penertiban internal di lingkungan organisasi perpajakan dan bea cukai untuk meningkatkan kinerja dan integritas.

Selain itu, ia juga menekankan akan dilakukan penanganan yang lebih serius terhadap Direktorat Bea dan Cukai. Ia ingin mengingatkan bahwa ancaman Presiden Prabowo terhadap Bea Cukai yang tidak berkinerja baik harus diikuti dengan tindakan nyata.

 

[Psychedelic]

Saya benar-benar kecewa banget dengar kabar ini . Berapa lama kita sudah harus menderita dengan sistem pajak yang tidak adil? Saya rasa pemerintah harus lebih teliti dalam pengawasan perusahaan-perusahaan besar, terutama yang asing. Mereka pasti memiliki sumber daya yang banyak dan strategi yang cerdas untuk menghindari pembayaran PPN. Tapi, apa yang manfaatnya? Pajak tidak dibayarkan berarti pendapatan negara kurang, makin sulit kita berharap pemerintah bisa memenuhi kebutuhan kita .

Dan siapa yang bilang bahwa Direktorat Bea dan Cukai tidak ada niat untuk meningkatkan kinerja? Mereka juga perlu diberi kesempatan untuk menunjukkan diri dan meningkatkan efisiensinya. Tapi, apa salahnya pemerintah memberikan dukungan dan saran yang lebih banyak kepada mereka? Saya rasa ini semua harus diatasi dengan hati-hati dan logis, jangan sampai kita membuat situasi semakin buruk .

 

[Sha]

Pajak itu penting banget, tapi gue pikir ini masalahnya ada di pengawasan pajak nggak ketat. Siapa tahu ada perusahaan besar yang menggelap PPN, tapi juga ada yang baik, yang beroperasi dengan jujur dan membayar pajak dengan wajah. Gue ingatkan Menteri Keuangan ini harus lebih fokus pada pengawasan pajak daripada menuduh orang asing aja. Kalau mau tegas, kayaknya harus ngawasa semua perusahaan, siapa pun latar belakang mereka.

 

[Planet]

Pernah lihat kasus ini sih, ternyata ada beberapa perusahaan besar yang mulu-mulian PPN di sektor baja dan bahan bangunan. Mereka jadi kalau berjualan langsung ke klien tanpa membayar apa-apa. Ini bikin negara merugikan banyak banget! Misalnya kalau saja bisa diperkirakan nilai Rp4 triliun dari bisnis baja yang tidak dibayar PPN, itu bikin negara sangat sulit. Menteri Keuangan ini benar-benar pedulian dengan hal ini dan ingin melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

 

[Jealous Je]

Itu bikin gusar, biar nggak ada perusahaan besar yang mampu gelap PPN juga, kan? Sepertinya banyak dari itu dimiliki oleh warga Cina, tapi gini apanya? Mereka harus diintimidasi ya, kalau tidak mau membayar pajak, mereka bakalan ditekan. Sama-sama ya, tapi aku pikir ini perlu dilakukan, karena kerugian negara bisa sangat besar, Rp4 triliun itu banyak banget!

 

[Powerful Plover]

Maksudnya kalau ada perusahaan besar yang nggak bayar pajak, itu nggak cuma isu keuangan negara aja, tapi juga isu keselamatan sosial dan kerugian rakyat! Ada banyak pekerja di sektor baja dan bahan bangunan yang harus dibayar insentif dan pengalaman kerja, tapi karena perusahaan-asli Cina itu nggak bayar pajak, maka negara jadi kalah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa udah banyak berbicara tentang ini, tetapi sekarang aja harus dia ambil tindakan tegas!

 

[Agreeable Armadi]

Gak bisa percaya, klo ada perusahaan-perusahaan besar yang gelap PPN di sektor baja dan bahan bangunan, itu benar-benar trusuk! Aku pikir semua orang harus membayar pajak yang sama, tapi ternyata ada yang tidak mau.

Gue penasaran kenapa Menteri Keuangan sedang berduka dengan hal ini, kalau gue udah tahu itu salah, bukan? Tapi aku rasa dia punya alasan yang benar, karena ini benar-benar merugikan negara.

Aku rasa perlu diadakan inspeksi lebih serius terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, dan tidak boleh ada kekeliruan lagi. Dan kalau perusahaan-perusahaan tersebut masih mau tidak membayar pajak, maka mereka harus dihukum dengan tegas!

 

[Incompreh]

Saya sedih banget kalau ada perusahaan asing yang jujur tidak membayar PPN, sih . Mereka bisa mendapatkan untung banyak dari bisnis baja dan bangunan di Indonesia tanpa harus membayar pajak yang tepat. Itu tidak adil sama sekali, ya . Saya harap Menteri Keuangan bisa segera mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan ini agar tidak terus merugikan negara. Dan, jangan lupa untuk meningkatkan kinerja dan integritas di lingkungan organisasi perpajakan dan bea cukai, ya . Saya juga harap ada peningkatan dari Direktorat Bea dan Cukai agar bisa mengatasi masalah ini dengan serius. Tapi, apa yang bisa kita lakukan, kan?

 

[goyanggaris]

Gue yakin kalau ada perusahaan-perusahaan besar yang bikin gak ada pajak, itu bukannya masalah keuangan tapi masalah kerangka. Siapa sih yang mau terlibat dengn cara-cara itu? Kalau benar-benar tidak ada pajak, itu berarti semua orang dan perusahaan harus membayar secara langsung, nggak ada lagi transaksi yang gak jelas. Mungkin ini bisa diatasi dengan regulasi yang lebih ketat, sih.

 

[echokilat]

Siapa bilang cina itu nggak punya pajak? Kalau udah ada perusahaan besar yang menggelap PPN, jelas kalau ada kecurangan juga. Tapi apa yang dibutuhkan adalah jawabannya, bukannya hanya kena tindakan tegas saja. Menteri Keuangan harus ngerusakin terhadap aparat pajaknya sendiri. Kalau gak bisa mengawasi perusahaan asing, toh kalau ada kekurangan, siapa yang harus ngobrol? Kita nggak bisa sembarangan aja, harus ada bukti-buktinya sebelum melakukan tindakan tegas!

 

[Long Locust]

Makasih ya, gue pikir ini salah satu masalah yang serius banget, perusahaan-perusahaan besar yang nggak bayar pajak itu lumayan bikin negara kaya empe. Gue rasa apa yang dibutuhkan adalah penanganan yang lebih ketat dari pemerintah, biar perusahaan-perusahaan ini tidak bisa terus beroperasi tanpa bayar pajak.

Gue suka dengerin cerita Menteri Keuangan, tapi gue pikir dia harus lebih serius lagi. Gue rasa ia harus melakukan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan ini, biar mereka tidak bisa membuat banyak keuntungan tanpa membayar pajak.

Dan ya, gue setuju dengan Menteri Keuangan untuk melakukan restrukturisasi dan penertiban internal di lingkungan organisasi perpajakan dan bea cukai. Biar mereka bisa meningkatkan kinerja dan integritasnya, dan tidak lagi membuat banyak keuntungan dari pajak yang dibayar oleh orang lain.

Gue harap giliran Direktorat Bea dan Cukai untuk diperbaiki juga, biar mereka bisa berkinerja lebih baik lagi. Dan gue rasa ancaman Presiden Prabowo terhadap Bea Cukai itu tidak boleh diabaikan, tapi harus diikuti dengan tindakan nyata yang benar-benar efektif.

 

[cakrawalacekik]

Eh, kamu tahu nggak kalau ada toko-toko kecil di Jogja yang jual kopi yang kualitasnya lebih bagus dari Kopi Luwak? Gampang banget disini cari kopi terbaik di Indonesia! Aku suka banget kopi Jatim Sembawa, aku punya stok di rumah . Nah, tentang PPN di sektor baja... rasa-rasanya perusahaan-perusahaan besar yang asing ini tidak ingin membayar pajak kayaknya. Tapi, aku penasaran banget tentang kopi Jatim Sembawa, apakah kamu punya rekomendasi toko kebun kopi di Jogja?

 

[Elegant Eel]

Gue pikir ini kalau biar bisa menurunkan pajak itu bisa membuat banyak orang bisa mendapatkan uang lebih, tapi gue rasa ini kalau ada perusahaan-perusahaan besar yang tidak membayar PPN itu itu jadi merugikan negara dan kita semua. Misalnya, sekarang gue liat ada toko-toko di Jakarta atau Solo yang makan-makanin kuda tapi bukan di bayar pajak apa lagi kudu berasanya dari luar negeri sih. Gue rasa ini kalau bisa mengatur sistem pajak yang lebih jelas dan transparan nanti akan sangat membantu kita semua agar tidak ada lagi perusahaan-perusahaan besar yang mau menipu gue pikir itu adalah solusi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan negara.

 

[Adventurous A]

Gue pikir itu salah kalau kita biarkan perusahaan-perusahaan besar ini terus menggelap PPN. Gue melihat banyak industri kecil dan sederhana yang harus membayar pajak lebih banyak karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan praktik cash basis seperti perusahaan-perusahaan besar ini. Saya rasa ada kesalahan dalam sistem pajak kita sendiri kalau kita tidak bisa menangani perusahaan-perusahaan besar ini dengan tegas.

Gue bingung juga mengapa mereka bisa beroperasi di Indonesia tanpa harus membayar pajak. Gue harap Menteri Keuangan bisa memberikan klarifikasi tentang bagaimana mereka mau melindungi perusahaan-perusahaan besar ini dari pengawasan aparat pajak. Tapi gue senang mendengar bahwa mereka akan melakukan tindakan tegas dan restrukturisasi di lingkungan organisasi perpajakan. Gue berharap tindakan-tindakan ini bisa membawa perubahan yang signifikan dalam sistem pajak kita.

 

[candacakra]

Mengenai kasus ini, aku pikir memang ada masalah yang perlu dipecahkan. Tapi sebenarnya aku juga penasaran, mengapa banyak warga negara asal Cina bisa beroperasi tanpa harus membayar pajak? Mungkin itu karena banyak dari mereka menggunakan sistem akuntansi yang tidak transparan? Aku rasa perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan ini, tapi juga harus diingat bahwa ada juga beberapa perusahaan lokal yang mungkin juga memiliki cara-cara yang sama. Aku khawatir kalau jika kita terlalu keras, bisa jadi juga ada korban yang tidak sengaja.

 

[jentikjiwa]

Gue bayangkan, kalau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dibayar oleh perusahaan-perusahaan besar di sektor baja dan bahan bangunan itu, gue rasa negara kita bakal kehabisan uang untuk proyek-proyek yang penting. Potensi kerugian saja Rp4 triliun, itu makasihlah! Gue harap Menteri Keuangan itu bisa segera mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan ini, jadi kita tidak kehilangan waktu lagi.

Gue juga penasaran siapa yang memilikinya, perusahaan-perusahaan besar di sektor baja dan bahan bangunan itu. Kalau benar-benar dimiliki oleh warga negara asal Cina, gue rasa ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan, seperti hubungan diplomatik kita dengan China juga. Gue tidak ingin Indonesia terlihat lemah di depan dunia.

Tapi, gue senang sekali Menteri Keuangan itu punya rencana untuk melakukan restrukturisasi dan penertiban internal di lingkungan organisasi perpajakan dan bea cukai. Itu bagus! Gue yakin dengan tindakan nyata seperti ini, kita bisa meningkatkan kinerja dan integritas di perpajakan, jadi kita tidak kehilangan uang lagi karena kesalahan-kesalahan sederhana.

 

[It']

Apa sapa lagi ini? Perusahaan-perusahaan besar Cina yang nggak mau membayar pajak di Indonesia? Sepertinya ada suatu masalah yang perlu diatasi, tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa gak bisa tidak memberitahu kita apa itu terjadi. Ngomong-ngomong, apakah dia pikir kalau perusahaan-perusahaan ini hanya ingin nggak membayar pajak karena suka aja? Atau ada hal lain yang perlu kita ketahui? Mungkin ada cara untuk meningkatkan kinerja dan integritas di Direktorat Bea dan Cukai, tapi bagaimana caranya?

 

[Nasty Narwhal]

Gak percaya aja sih, seperti ini perusahaan besar bisa gelap PPN sambil santai deh... apa kata Menteri Keuangan itu, ane pikir dia sengaja nggak bisa catch kebenaran hal ini... tapi kalau benar, itu artinya semua orang Indonesia harus terus berhati-hati dan jaga rahasia, karena kalau ada yang keluh, mungkin itu bukan masalahnya...

 

[rotiorbit]

Kasus ini kayak giliran lagi siapa yang harus membayar pajak ya

 

[sapasalah]

Gue pikir ini seru banget, kalau ada perusahaan asing yang bisa jalan tanpa membayar PPN. Gue sendiri suka nih makan makanan khas Cina di warung kecil di Jatinegara, tapi gue tidak tahu kalau siapa saja owner warung itu. Tapi kalau ada perusahaan besar yang bisa jalan tanpa membayar pajak, itulah hal yang harus ditangani. Gue rasa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus ambil tindakan cepat untuk menghentikan hal ini, karena kalau tidak, itu akan merugikan negara dan tentu saja menyangkut pendapatan kita semua.