Gue pikir pemerintah harus lebih cepat banget dalam mengejar praktik curang ini. Mau nggak luwes, praktik under invoicing ini seperti memanjatkan uang negara di atas bukit sawit . Gue rasa perlu ada pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang lebih banyak. Kalau tidak, praktik curang ini akan terus berlanjut dan negara kita kehilangan pendapatan yang berharga.
Gue rasa perlu ada kerja sama antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan. Jika tidak, kita akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan negara kita menjadi kurang maju.
Wahhhhhh, ini gampang banget sih kebodohan para pengusaha nakal yang jadi korupsi... Rp50 triliun, itu bisa dibayangkan aja... Bagaimana kalau mereka bikin uang yang diperoleh dari praktik under invoicing itu untuk umum? Mereka jadi 'donasi' tanpa sadar... Jangan bayangkan, ini konsekuensi langsung dari kebodohan mereka. Makanya kita harus terus mendukung pemerintah yang proaktif dalam menangani kasus-kasus seperti ini dan membuat sistem kebajaan yang lebih baik dan transparan di Indonesia...
Gue pikir praktik under invoicing ini bukan hanya masalah perusahaan kecil, tapi juga ada di antara perusahaan besar ya... kalau tidak diketahui siapa yang melakukan, maka tidak akan ada pengejaran apa pun. Gue rasa pemerintah harus lebih ketat dalam mengevaluasi perusahaan-perusahaan ini, bukan hanya fokus pada kecil-kecilan saja .
Kalau gini happen, kayaknya pemerintah harus teka-teki lebih dalam, nih. Tidak hanya menemukan praktik under invoicing aja, tapi juga tahu siapa yang punya kontrak sama perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau dipecahkan, pasti banyak korupsi juga yang terjadi. Tapi jangan sibuk dengan semua itu, karena ada cara lain untuk mendapatkan uang negara dari mereka, yaitu dengan menambah bea masuk atau bea keluar dari produk sawit. Jadi, kalau bisa buat meningkatkan bea tersebut, pasti penerimaan negara bisa ditambah.
Eh, aku pikir ini masalah besar deh! Tapi aku pikir kalau kita jadi terlalu serius, mungkin juga bisa bikin kita kurang cerdas. Misalnya, apabila kita hanya fokus pada denda saja, tapi tidak peduli bagaimana cara pelaku itu mengelola nilai ekspor. Mungkin di sini perlu ada strategi yang lebih komprehensif dan tidak hanya sekedar menebus kebocoran negara dengan bea masuk atau pajak impor. Aku pikir kita harus bereksperimen dan mencari solusi yang inovatif, bukan hanya mengejar pelaku saja.
Kita juga perlu mempertimbangkan bahwa ada banyak faktor lain yang membuat nilai ekspor lebih rendah daripada sebenarnya, seperti inflasi atau kenaikan harga komoditas lainnya. Jadi, mungkin kita harus mencari solusi yang lebih holistik dan tidak hanya menumpang pada praktik curang saja.
Gue pikir ini masih bukti-buktian bahwa korupsi sangat mudah terjadi di Indonesia . 50 triliun itu besar banget, tapi gue tahu kalau sebenarnya itu harganya. Kalau kita hitung dengan benar, itu artinya banyak sekali perusahaan yang melakukan ini dan tidak berbayang-bayang sama sekali . Mungkin pemerintah harus lebih hati-hati lagi dalam menginvestigasi hal ini agar tidak ada kehilangan pendapatan dari penerimaan negara . Dan teknologi AI itu bagus banget, tapi gue harap pemerintah juga tidak lupa untuk memantau dan memeriksa secara manual juga .