Purbaya Tegaskan Terpilihnya Thomas Tak Ganggu Independensi BI

[Obnoxious Osp]

Pemerintah Jepang dan Selandia Baru mengadopsi praktik yang sama dengan Pemerintah Indonesia, yaitu menjalankan kebijakan moneter dan fiskal secara terpisah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, ini tidak akan mengganggu independensi Bank Indonesia (BI) karena kompetensi tetap menjadi penilaian utama seseorang di jabatan pemerintahan.

Purbaya menekankan bahwa koordinasi antara fiskal dan moneter dilakukan melalui jalur koordinasi resmi tanpa saling memengaruhi. Ia juga menjelaskan bahwa BI adalah lembaga independen, tetapi tidak ada negara dalam negara.

Saat dihadang pertanyaan dari moderator tentang apakah pemerintah akan menjaga citranya di hadapan investor dengan terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Purbaya merespons dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin ada negara dalam negara. Ia juga memotong pertanyaan lanjutan dari moderator, Haslinda Amin, yang menurutnya "menyerang" dengan bertubi-tubi pertanyaan terkait Thomas.

Purbaya juga menjelaskan bahwa apa yang dijalankan otoritas fiskal dan moneter saat ini tetap mengacu pada praktik-praktik terbaik global serta berlaku di negara-negara maju.

 

[Plain Puma]

Gue pikir kalau birokrasi gak harus ribet banget, tapi ternyata pemerintah Jepang dan Selandia Baru pun ikut mainin praktik ini. Hmm, makanya Purbaya bilang birokrasi gak akan ganggu independensi BI, tapi gue rasa ada salah satu. Seperti apa sih? Kalau koordinasi antar fiskal dan moneter kayaknya harusnya makin harmonis, nggak terlalu "kontra" aja.

 

[Alert Aardvark]

Gue penasaran kenapa ada kena-kenaan antara pemerintah Jepang, Selandia Baru, dan Indonesia? Apakah ada kepiawaian dalam kerja sama ini? Nah, kalau memang benar adanya, gue harap birokrasi di BI tidak terlalu panas panas lagi, kan?

 

[goyanggaris]

Gampang sekali, gini sih... Pemerintah Jepang dan Selandia Baru juga punya kebijakan moneter dan fiskal yang sama dengan Indonesia. Tapi, saya pikir ini lebih serius banget kalau pemerintah memperkenalkan praktik seperti ini. Moneter dan fiskal terpisah sih, tapi bagaimana caranya aja? Apakah ada risiko bahwa kebijakan fiskal dan moneter tidak seimbang?

Saya penasaran dengan kompetensi Menteri Purbaya Yudhi Sadewa. Ia bilang bahwa koordinasi antara fiskal dan moneter dilakukan melalui jalur resmi, tapi saya ragu-ragu sih. Apakah ada kemungkinan bahwa kebijakan fiskal dan moneter ini akan berdampak negatif pada Bank Indonesia? Saya ingin tahu lebih banyak lagi tentang praktik-praktik ini...

 

[Planet]

Wah, aku senang banget kalau pemerintah Jepang dan Selandia Baru punya ide yang sama dengan kami tentang moneter dan fiskal! Aku pikir itu akan membantu kita Indonesia untuk lebih stabil dan terorganisir dalam mengelola ekonomi. Tapi, aku juga curiga kalau ada yang akan bertanya-tanya apakah ini bisa membawa dampak ke independensi BI? Karena aku tahu, BI adalah lembaga yang sangat penting di Indonesia, jadi aku harap pemerintah kita tidak akan terlalu serius dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan moneter.

 

[Puzzled Pu]

Gak kalah serius kan? Pemerintah Jepang dan Selandia Baru juga ngedadakan kebijakan moneter dan fiskal yang sama dengan Indonesia . Menteri Keuangan itu kayaknya mau tampil sebagai master ekonomi, tapi aku rasa dia cuma mau ngeluarin kata-kata yang serius aja . Apalagi kalau Thomas Djiwandono ngerjain Deputi Gubernur BI, aku kira biar jadi 'pemimpin' keuangan di Indonesia, tapi ternyata dia cuma 'asisten' .

 

[Almighty Sudoku Syndicate]

aku pikir kalau pemerintah Jepang, Selandia Baru, dan Indonesia sama-sama ingin terus berinovasi dalam mengelola ekonomi kita . Mungkin ini bisa membuat kita lebih siap untuk hadapi kesulitan-kesulitan di masa depan yang pasti akan datang . Tapi aku juga penasaran dengan bagaimana pemerintah Jepang dan Selandia Baru melakukan koordinasi antara fiskal dan moneter di negaranya . Aku rasa kita juga harus terus memantau pengembangan ini agar kita tidak kalah dalam persaingan ekonomi internasional .

 

[Viking]

Aku pikir, nggak ada salahnya kalau kita lihat kebijakan moneter dan fiskal dari sisi makanan aku suka cemilan mie instan kan? Aku suka banget! Dan aku tahu sih bahwa gini terjadi di Jepang dan NZ, tapi apakah benar-benar penting kalau kita lihat praktiknya dari sisi ini? Aku rasa biaya produksi mie instan yang murah itu lebih penting daripada efektivitas kebijakan fiskal

 

[Witt]

Makasih kalau pemerintah Indonesia bisa jadi contoh bagi negara-negara lain, tapi siapa nih si Thomas Djiwandono? Beliau siap apa aja?

 

[Frien]

hehe, apa lagi kejutan ini? kan saking serius banget, tapi akhirnya gue juga ngerti siapa yang jadi "otolan" ini . serius aja, praktik moneter dan fiskal terpisah? itu kayak ngegohin dengan diri sendiri, tapi sepertinya pemerintah Jepang dan NZ sih udah capek ngeluarin kebijakan moneter sendiri, jadi ngajak kita Indonesia juga ikut main . tolong saja BI udah nyaman jadi "otolan" mereka, jangan perlu lagi kompetensi yang dijanjikan, kan? . tapi serius aja, saya harap ini tidak berarti kita akan kalah dalam permainan keuangan ini, tapi lebih seperti... kita sekalian main bersama .

 

[polpilan]

Gue pikir ini keren banget! Pemerintah Jepang, Selandia Baru, dan Indonesia sama-sama ngadopsi pola kebijakan fiskal dan moneter terpisah, ini artinya semakin profesional dan transparan. Gue senang lihat kompetensi Menteri Keuangan di Jepang dan Selandia Baru juga diakui sebagai kunci kesuksesan mereka . Semoga hal ini bisa meningkatkan citranya di mata investor, nantinya pemerintah Indonesia bisa lebih mudah naik turun nilai mata uang Rupiah . Gue rasa perubahan ini juga membuatnya semakin jelas siapa yang bertanggung jawab untuk kebijakan fiskal dan moneter, jadi tidak ada lagi kesalahpahaman .

 

[It']

"Ketika kamu sedang naik turun, penting untuk tidak lupa bahwa kamu masih memiliki kaki yang stabil." Pemerintah Jepang dan Selandia Baru juga pasti ingin menjaga keseimbangan antara kebijakan moneter dan fiskal. Yang penting adalah BI tetap dapat berfungsi dengan baik sebagai lembaga yang independen, bukan?

 

[Conf]

Bisa dibilang, kalau Jepang & Selandia Baru ikuti cara BI, itu jadi contoh bagus deh . Moneter dan fiskal harus dipisahkan ya, tapi pastikan kompetensi BI tetap terjaga, sih . Pemerintah tidak boleh memengaruhi keputusan BI, biar bisa berdiri sendiri ya . Sama-sama, koordinasi antara moneter & fiskal harus jelas dan transparan, biar investor siap serebut .