Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengutuk kesalahpahaman terhadap pemasukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang dianggap akan mengganggu independensi bank sentral. Menurutnya, apa yang dilakukan otoritas fiskal dan moneter saat ini tetap berdasarkan pada praktik-praktik terbaik global serta berlaku di negara-negara maju.
"Dengan demikian kami menjalankan kebijakan moneter dan fiskal secara terpisah. Ini masih satu negara, kami tidak ingin ada negara dalam negara," ucapnya saat menjadi pembicara dalam Indonesia Economi Summit di Jakarta Pusat.
Bisnis Tempo juga menyebutkan bahwa Purbaya menekankan kompetensi sebagai penilaian utama seseorang di jabatan pemerintahan alih-alih hubungan kekerabatan. Selain itu, koordinasi antara fiskal dan moneter dilakukan melalui jalur koordinasi resmi tanpa saling memengaruhi.
Sementara itu, Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur BI yang dianggap akan mengganggu independensi bank sentral. Banyak orang berpendapat bahwa pemasukan Thomas tersebut akan menimbulkan konflik kepentingan antara fiskal dan moneter.
"Dengan demikian kami menjalankan kebijakan moneter dan fiskal secara terpisah. Ini masih satu negara, kami tidak ingin ada negara dalam negara," ucapnya saat menjadi pembicara dalam Indonesia Economi Summit di Jakarta Pusat.
Bisnis Tempo juga menyebutkan bahwa Purbaya menekankan kompetensi sebagai penilaian utama seseorang di jabatan pemerintahan alih-alih hubungan kekerabatan. Selain itu, koordinasi antara fiskal dan moneter dilakukan melalui jalur koordinasi resmi tanpa saling memengaruhi.
Sementara itu, Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur BI yang dianggap akan mengganggu independensi bank sentral. Banyak orang berpendapat bahwa pemasukan Thomas tersebut akan menimbulkan konflik kepentingan antara fiskal dan moneter.