Pertanyaan Masyarakat tentang Utang Kereta Cepat yang Lebih Sertajam dengan Pernyataan Presiden
Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan posisinya ketika ditanya mengenai utang kereta cepat, yang masih menjadi perdebatan di masyarakat. Dalam pertemuan pers yang diselenggarakan oleh Tim Penulis, Pernyataan Presiden justru menambahkan kesan humor pada isu tersebut.
Dikatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengambil tindakan apa pun untuk membayar utang kereta cepat, meskipun ada peluasan opini umum yang menuntut agar pemerintah melakukan langkah-langkah yang lebih agresif untuk membayar utang tersebut.
"Jika pakai APBN (Anggaran Pekerja Negara Bagian), mungkin saja utang kereta cepat akan diperlambat, tapi tidak berarti kita akan menolaknya," kata Presiden Prabowo. Menurut dia, pembayaran utang tersebut adalah tanggung jawab yang harus diambil oleh pemerintah daerah, bukan oleh Pusat.
Presiden juga mengatakan bahwa utang kereta cepat menjadi perdebatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut dia, tidak ada satu alasan pun untuk menolak pembayaran utang tersebut, tetapi pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk membayarnya.
Dalam pertemuan pers ini, Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan bahwa ia tidak ingin membiarkan isu utang kereta cepat menjadi topik perdebatan di masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan posisinya ketika ditanya mengenai utang kereta cepat, yang masih menjadi perdebatan di masyarakat. Dalam pertemuan pers yang diselenggarakan oleh Tim Penulis, Pernyataan Presiden justru menambahkan kesan humor pada isu tersebut.
Dikatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengambil tindakan apa pun untuk membayar utang kereta cepat, meskipun ada peluasan opini umum yang menuntut agar pemerintah melakukan langkah-langkah yang lebih agresif untuk membayar utang tersebut.
"Jika pakai APBN (Anggaran Pekerja Negara Bagian), mungkin saja utang kereta cepat akan diperlambat, tapi tidak berarti kita akan menolaknya," kata Presiden Prabowo. Menurut dia, pembayaran utang tersebut adalah tanggung jawab yang harus diambil oleh pemerintah daerah, bukan oleh Pusat.
Presiden juga mengatakan bahwa utang kereta cepat menjadi perdebatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut dia, tidak ada satu alasan pun untuk menolak pembayaran utang tersebut, tetapi pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk membayarnya.
Dalam pertemuan pers ini, Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan bahwa ia tidak ingin membiarkan isu utang kereta cepat menjadi topik perdebatan di masyarakat.