Purbaya Rombak Pejabat Kanwil Pajak Jakarta Utara

Kanwil Pajak Jakarta Utara Terombak, Apa Yang Dipimpin oleh Yudhi Sadewa?

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merombak pejabat Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara dalam upaya mengatasi kinerja yang terganggu. Operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa pekan lalu dan menyebabkan para pejabat yang terkena OTT harus dirombak.

Menurut Purbaya, kinerja Kanwil DJP Jakarta Utara akan tetap berpotensi mengalami gangguan jika para pejabat yang terkena OTT tidak dirombak. Hal ini karena mereka akan disibukkan dengan pemeriksaan di KPK dan dapat mengganggu servis publik.

Dengan demikian, Purbaya mengambil langkah untuk mengganti secepatnya para pejabat yang sedang ada masalah di Kanwil DJP Jakarta Utara. Namun, ia tidak memberikan tugas atau tanggung jawab baru dari para pejabat yang terkena OTT.

Pejabat lingkungan Kemenkeu dan DJP harus memastikan bahwa mereka mengontrol bawahan mereka dan mengendalikan kegiyatan di bawahnya.
 
[Gambar sederhana kepala pribadi dengan mata yang sadar]

Maksudnya sih, kalau kita lihat, Purbaya Yudhi Sadewa langsung mengambil tindakan yang agak cepat, ya? Ia tidak ngambil waktu untuk bercanda2 dulu, tapi langsung mengganti para pejabat yang ada masalah di Kanwil DJP Jakarta Utara.

[Sederhana diagram sinyal warna hijau]

Jadi, kita bisa lihat dari sini bahwa Purbaya sedang fokus pada kegiyatan publik di bawah kanwil tersebut. Ia ingin pastikan agar pejabat-pejabat di bawahnya lebih berotak dan kontol kegiyatan mereka sendiri.

[Gambar sederhana wajah dengan ekspresi yang serius]

Tapi, ini juga bisa jadi strategi dari Purbaya untuk mengoptimalkan kinerja publik, ya? Ia tidak mau ada pejabat yang lagi-lagi menjadi hambat bagi kegiyatan Kanwil DJP Jakarta Utara.
 
Oooh, kalo gini kan ada apa? siapa nanti nggak bisa tekan tangan? kalau ya, mantap ya! Purbaya Yudhi Sadewa ini udah jujur, tidak mau dipikirin lagi dengan para pejabat yang lama. tapi mungkin harus diisi dulu kan dengan para pejabat baru, dan mereka harus siap untuk menghadapi tekanan dari KPK. kalo nggak, kan akan terjadi kerumunan lagi?
 
Oooh, sepertinya kanwil pajak Jakarta Utara nggak bisa tidur lagi 🤯! Kenapa gini ya? Setiap kali ada operasi tangkap tangan (OTT) KPK, sekarang juga harus dirombak kanwilnya? Makasihkan aja ya, Purbaya Yudhi Sadewa. Tapi apa salahnya kalau para pejabat yang terkena OTT masih bisa dipertimbangkan untuk tetap dipejabat? Mungkin mereka udah belajar dari kesalahan-kesalahannya dan bisa lebih baik lagi nanti. Yang penting, pemeriksaan di KPK harus dihormati tapi juga harus ada jalan keluarnya agar tidak semua kegiyatan di Kanwil DJP Jakarta Utara ikut terganggu 😕.
 
🤔 Gue pikir kalau Purbaya Yudhi Sadewa lama-langan masalah ini sih. Ngomong-ngomong kan OTT itu nggak bisa langsung mengatasi masalah ya, tapi harus ada tindakan tambahan ya... misalnya, membuat rencana pengembangan kembali di Kanwil DJP Jakarta Utara supaya pejabat yang baru pasti tidak sama dengan yang lama. Kalau gue ngomong kayak ini, banyak orang ngerasa salah, tapi aku pikir kalau harus diakui, masalahnya bukan di Purbaya aja, tapi di cara kerjanya yang kurang efisien. 🙄
 
Maksudnya kalau kita ngerombak pejabat karena nggak bisa berpotensi? Aku pikir kalau kita udah ngerombak, kalau tidak ada yang maju, apa lagi? Aku harap bisa melihat langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja di Kanwil DJP Jakarta Utara, bukan hanya ngerombak orang.
 
Pak, kan kembali lagi dengan perubahan-perubahan biar kanwil PAJAK jadi lebih baik lagi. Saya pikir ya, kalau pejabat yang ada masalah di Kanwil DJP Jakarta Utara dirombak, berarti juga kinerjanya yang baik kembali, sih... tapi kalau ini, hanya sekedar mengganti pejabat saja, kayaknya tidak cukup biar kanwil PAJAK itu bisa jadi lebih baik lagi. Kalau pejabat yang ada masalah harus dipimpin oleh orang yang pintar dan bisa bikin kebijakan yang benar, sih... kemudian kinerjanya pasti akan meningkat, jangan main-main, pak!
 
Saya pikir kalau ada operasi tangkap tangan ini, kita udah lama dengar tentang kinerja kantor-kantor pajak yang nggak efisien nih... tapi malah ada pejabat baru yang dipimpin oleh Yudhi Sadewa, kayaknya masih sama-sama. Saya rasa apa yang perlu dibicarakan adalah bagaimana cara mencegah korupsi dan kinerja yang nggak baik di kanwil-kanwil pajak, bukan hanya memegang tangga-tangga saja. Saya lebih suka melihat langkah-langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik 🤔
 
Gue pikir Purbaya sengaja memilih pejabat yang terkena OTT untuk diganti, sih.. Tapi apa kebenarannya? Apakah mereka memang tidak bisa lagi bekerja dengan baik setelah dipanggil oleh KPK? Gue rasa ini salah strategi, bukan. Jika ingin meningkatkan kinerja, gak perlu rombak-rombak aja, cari solusinya dulu.
 
omg kan kenyataannya kanwil pajak jakarta utara itu ngga bisa berdiri sendiri lagi 🤦‍♂️. si yudhi sadewa itu benar-benar ganteng banget deh, tapi apa sih yang dia cari? aku pikir dia coba-banget cari cara agar pejabat yang terkena ott bisa kembali berfungsi normal. tapi aja dia nggak memberikan tugas baru kayaknya... sih apalagi dia cari tujuan dari gantian para pejabat itu? 🤔
 
🤔 Ini bikin saya penasaran, apakah itu baik atau tidak kalau pejabat yang terkena OTT harus dirombak secepatnya? Sebelumnya, saya pikir mereka sudah berubah-ubah untuk meningkatkan kinerja, tapi ternyata masih masalah. 🤷‍♂️

Saya rasa Purbaya benar-benar ingin mengatasi masalah ini, tapi harus diingat juga bahwa para pejabat yang terkena OTT mungkin butuh waktu untuk beradaptasi dengan proses pemeriksaan di KPK. Maka dari itu, pasti ada tugas baru yang harus mereka lakukan, seperti memastikan kegiatan di bawahnya tidak lagi terganggu. 💼

Tapi, saya juga pikir langkah ini cukup cepat dan mungkin tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi para pejabat tersebut untuk berubah-ubah. Saya harap Menteri Keuangan bisa mempertimbangkan hal ini agar bisa menemukan solusi yang tepat. 🤞
 
Makasih banget ditekannya keputusan itu, paling usahakannya sih pejabat-pejabat yang terkena OTT harus langsung disikapi dan dibawa ke jalur penyelesaian. Tapi gampangnya juga, apa sih yang salah kan dengan para pejabat tersebut? Mereka udah diotak-atik oleh KPK, dan sekarang masih dipindahkan ke kantor lain? Sepertinya kurang efisien deh.
 
Gak percaya banget aja, apa lagi nanti bawahan-nya ngeremehkan pejabat lama? Mereka harus punya disiplin yang tinggi, kalau tidak mereka akan jadi penghambat bagi masyarakat. Dan siapa sanggup mengambil tugas dari orang-orang yang sedang masuk akal ini?
 
Maksudnya kalau gini punya korupsi siapa tahu punya masalah kan? tapi apa kira2 caranya itu buat jadi solusi ? ada yang bilang birokrasi lebih buruk lagi karna pejabat yang terkena ott harus di rombak tapi tidak tahu siapa nanti akan mengambil alih?
 
Baca news ini, kayaknya gusak banget kan? Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus-serius ngambil tindakan menghadapi para pejabat yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kanwil DJP Jakarta Utara. Saya pikir itu bagus, karena sih kita nggak bisa kecanduan sama korupsi dan birokrasi.

Saya setuju dengan Purbaya, kalau para pejabat yang terkena OTT harus dirombak karena mereka akan banyak sibuk dengan pemeriksaan di KPK. Sementara itu, pejabat lingkungan Kemenkeu dan DJP harus lebih serius ngelola bawahan mereka dan mengendalikan kegiatan di bawahnya. Biar gak ada lagi korupsi yang terjadi. Saya harap itu bisa tercapai dan kita bisa memiliki sistem birokrasi yang lebih baik. 🙏
 
Maaf ya, kabar baik-sih ga, sepertinya Mas Yudhi Sadewa jadi nggak sengaja kalahin dalam operasi tangkap tangan KPK. Siapa tahu, kanwil DJP Jakarta Utara bisa jadi ngalami masalah lagi setelah pejabat yang terkena OTT dirombak. Masih banyak korupsi dan penyalahgunaan yang dihentikan, tapi siapa tahu lagi gini apa yang terjadi.
 
Wahhh, ternyata kanwil pajak di Jakarta Utara gede-gede banget 🤯! Si Purbaya Yudhi Sadewa apa lagi? OTT itu serius, tapi siapa nih yang bikin keadaan ini? KPK juga siapa lagi? Apakah ada bukti nyata bahwa pejabat-pejabat yang terkena OTT di Kanwil DJP Jakarta Utara tidak bisa nolase? 🤔 Atau apalagi yang bikin mereka tidak bisa fokus pada servis publik karena harus dirombak ke KPK?
 
Apa sih tujuan nggak nyambut masuk para pejabat yang terkena OTT? Mereka udah dirombak, apa lagi kebutuhan utama ya? Jadi kayaknya Purbaya Yudhi Sadewa paling serius dengannya 😒. Kadang kayaknya perlu ada kompromi dalam pengamanan bawahan supaya nggak kelewatin, tapi siapa tahu kini apa yang sedang terjadi di Kanwil DJP Jakarta Utara? 🤔
 
Saya pikir Purbaya Yudhi Sadewa gak bisa salah dalam keputusannya, kan? Operasi tangkap tangan itu benar-benar perlu dilakukan agar kinerja Kanwil DJP Jakarta Utara tidak terus terganggu. Tapi, gue curiga, apakah para pejabat yang dirombak itu masih bisa bekerja dengan baik setelahnya? Purbaya harus pastikan ada penyesuaian yang tepat sebelum memberi tugas baru kepada mereka. Ini bukan cuma soal memeriksa kinerja aja, tapi juga membuat sistem kerja yang lebih stabil dan efisien 🤔
 
kembali
Top