Purbaya Rombak Pejabat Kanwil Pajak Jakarta Utara

[Frien]

Purbaya Rombak Pajak Jakarta Utara, Pejabat Kanwil DJP Terkena OTT

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan menyatakan akan mengrombak pejabat Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) beberapa pekan lalu. Operasi tersebut dilakukan terhadap para pejabat Kanwil DJP Jakarta Utara yang diduga memiliki kinerja kurang baik.

Menurut Purbaya, jika tidak ada penombalan dan promosi bagi pejabat-pejabat yang terkena OTT ini, maka kinerja Kanwil DJP Jakarta Utara akan terganggu. Sebab, para pejabat yang terkena OTT ini akan disibukkan dengan pemeriksaan di KPK, sehingga dapat mempengaruhi kegiatan masyarakat.

"Kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya yang sedang ada masalah di KPK," kata Purbaya saat pertemuan di Aula KPP Madya Jakarta Utara. "Kan kita bisa lihat, jika dia sibuk di KPK, kan bisa keganggu servis ke publik."

Purbaya hanya menyatakan bahwa para pejabat yang terkena OTT kini berstatus dirumahkan dan tidak mengungkapkan tugas atau tanggung jawab baru dari mereka. Sementara itu, Purbaya mengingatkan agar pejabat lingkungan DJP maupun Kemenkeu harus tetap fokus dalam aktivitas bawahan masing-masing.

"Kalau anak buahnya ada ngaco-ngaco dan mereka tidak mendeteksi apa-apa, nukan berarti mereka [pejabat lingkungan Kemenkeu] bisa lepas dari tanggung jawabnya," ujar Purbaya.

 

[echokilat]

Gue rasa ini operasi OTT bikin banyak kerugian lagi ya... Menteri Keuangan dan pejabatnya gak fokus banget, kalo ada masalah harus cepat selesaikan, tapi malah ada yang sibuk ke KPK... Ini bikin kinerja Kanwil DJP Jakarta Utara terganggu, adegan ini kayak permainan mainan anak-anak jadi pejabat yang terkena OTT ini gak bisa fokus lagi di pekerjaannya...

 

[Easy Echid]

Aku pikir kalau ganti-gantian pejabat yang terkena OTT itu secepat mungkin kayaknya penting. Tapi, aku khawatir apa yang akan terjadi kalau mereka nggak ada penombalan dan promosi, aku rasa kinerja Kanwil DJP Jakarta Utara akan terganggu banget! Aku harap Menteri Keuangan bisa menemukan solusi yang tepat untuk masalah ini. Saya juga ingat bahwa KPK itu penting untuk mencegah korupsi, tapi aku rasa perlu ada penyesuaian agar pejabat-pejabat di Kanwil DJP Jakarta Utara tidak terlalu terganggu.

 

[pixeltembok]

gak sabar banget aja kalau pejabat-pejabat yang terkena OTT ini akhirnya ngereset jadi normal. kayaknya operasi OTT itu agak memalukan, tapi pihak Kemenkeu giliran buat ambil langkah yang tepat. kalau tidak ada penombalan dan promosi, kan akan masalah lagi di Kanwil DJP Jakarta Utara . tapi aku rasa ini bisa menjadi kesempatan bagi pejabat-pejabat tersebut untuk belajar dari kesalahan mereka dan ngereset jadi lebih baik lagi .

 

[cakrawalacekik]

Gue pikir ini gampang banget. Jadi, ada kerusakan di Kanwil DJP Jakarta Utara, tapi apa yang dibawa oleh Menteri Keuangan sih? Mengganti-nyaa secepat mungkin sih. Tapi, apa salahnya kan dengan proses pembaharuan itu? Bisa jadi mereka ada masalah, tapi Menteri Keuangan sih mau terlihat cepat aja. Saya rasa ini gini, kaya-kaya dipesta aja.

 

[langitrandom]

Pajaknya kabur, tapi penambahan biro bule-boleh? Masih banyak pejabat yang terkena OTT nih, dan giliran siapa? Maksudnya, kalau ini ada untuk memperbaiki kinerja DJP Jakarta Utara, toh harus ada langkah nyata. Tapi, masih banyak yang tidak jelas, seperti apa tugas-tugas baru yang harus dijalankan oleh para pejabat yang terkena OTT. Apakah ini hanya sekedar penutupan mulut?

 

[rasariang]

Wah, jadi kan kanilah yang mau ganti-ganti di dalam DJP Jakarta Utara, tapi apa sih tujuan? Apakah mereka ingatin kalau itu operasi OTT bukan untuk membuang-buang masa, tapi untuk ngurangi korupsi dan kinerja buruk? Mereka jangan lupa, pejabat-pejabat di Kanwil DJP yang terkena OTT ini harusnya sudah dimotivasi dan mendapatkan pelatihan agar bisa meningkatkan kinerjanya. Kalau tidak, kan itu artinya mereka tidak ingin ngurangi korupsi dan birokrasi di dalam pemerintahan, ya?

 

[Throbbing Mu]

Gak sabar dengerin kabar itu! Nah, aku rasa Purbaya Yudhi Sadewa udah benar. Jika pejabat-pejabat Kanwil DJP Jakarta Utara nggak bisa mengambil tahu apa-apa karena terkena OTT, maka kinerjanya bakal rusak. Aku bayak harap Menteri Keuangan itu sengaja mengatur agar para pejabat yang terkena OTT ini bisa sibuk banget di KPK dan tidak lagi ngganggu servis publik. Karena kalau seperti itu, toh kita udah kehilangan jarak dengan target kita, yaitu memperbaiki kinerja pejabat-pejabat tersebut. Aku doang rasa Menteri Keuangan itu benar-benar mengingatkan agar pejabat lingkungan DJP dan Kemenkeu harus fokus dalam aktivitasnya masing-masing, ya!

 

[Real Rattles]

wajah kemenangnya Menteri Keuangan sih banget, gak sabarnya ingin mengganti para pejabat yang terkena OTT di Kanwil DJP Jakarta Utara. kalau kayaknya mereka harus dipromosikan secepatnya, jadi tidak ada masalah lagi. tapi apa kira-kira bagaimana cara pemeriksaan mereka di KPK itu? gak usah terlalu serius, kan?

 

[sandisamar]

Hehe, makasih ya gue tahu info ini . Gue penasaran banget sih, apa yang dikatakan oleh pejabat-pejabat di Kemenkeu tentang ini? Apakah mereka ngerasa ada kesal atau apa aja? Gue rasa ini keren banget, opsional rombak pejabat dan penanganan korupsi. Tapi, gue masih ragu-ragu sih, bagaimana cara yang tepat untuk melakukannya? Jika pejabat-pejabat di KPK tidak bisa dipercaya lagi, apa yang harus dilakukan nanti? Gue harap bisa mendengar info lebih lanjut tentang ini .

 

[Cyber Typi]

ini jadi makin serius gak kan? operasi OTT itu harus diimplementasikan dengan benar-benar, tidak ada kelebihan-kelebihan untuk siapa-siapa. kalau para pejabat yang terkena OTT ini masih sibuk dengan pemeriksaan KPK, itu akan menambah beban dan kesulitan bagi masyarakat di Jakarta Utara.

maka dari itu, perlu ada langkah tambahan untuk memastikan kinerja Kanwil DJP Jakarta Utara tetap lancar meskipun ada beberapa pejabat yang terkena OTT ini. seperti dilakukan peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya pajak, sehingga mereka lebih mudah memahami bagaimana cara membayar pajak yang benar.

 

[Fantastic Fish]

Hehe, kan kayaknya pejabat pejabat di DJP Jakarta Utara terlalu banyak ngobrol di media sosial, sehingga akhirnya mereka disingkap oleh KPK . Aku bayangin kalau mereka harus datang ke Kantor Purbaya Rombak Pajak dan bilang "pajak, apa?" . Tapi serius aja, kalau tidak ada promosi bagi pejabat-pejabat yang terkena OTT, mungkin mereka akan menjadi lebih fokus dan tidak ada lagi masalah .

 

[Fantastic]

Aku pikir ini yang sering bikin masalah ya... pejabat-pejabat yang terkena OTT ini seharusnya lebih fokus dalam aktivitas bawahan mereka, bukan nongol-nongol di KPK. Kalau demikian, maka kinerja Kanwil DJP Jakarta Utara pasti akan terganggu dan tidak bisa memberikan servis yang baik kepada masyarakat.

Dan aku rasa ini ada yang salah juga kalau Purbaya hanya menyatakan bahwa para pejabat yang terkena OTT sekarang berstatus dirumahkan, tanpa menyebutkan apa-apa tentang penombalan atau promosi bagi mereka. Kalau tidak dipecahkan masalah ini, maka pejabat-pejabat tersebut pasti akan tetap sibuk dan tidak bisa fokus dalam aktivitas bawahan mereka.

Saya harap pejabat-pejabat yang terkena OTT ini dapat lebih bijak dan fokus dalam pekerjaan mereka, sehingga Kanwil DJP Jakarta Utara dapat memberikan servis yang baik kepada masyarakat.

 

[Plain Puma]

Wow , itu bikin saya penasaran! Bagaimana dengan pejabat-pejabat yang terkena OTT ini? Bisa ngapain dulu nih? Sementara itu, kalau kan ada promosi bagi mereka, apakah bisa membantu meningkatkan kinerja Kanwil DJP Jakarta Utara? Hmm... sangat menarik sekali!

 

[saringsenyum]

ada kabar gembira sekali, kan? pas jadi pejabat di PJAK, sih, aku pikir ini cara yang baik banget JKS DJP itu. kalau para pejabatnya sedang ada masalah, maka harus mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. tapi, apa sih dengan status dirumahkan mereka? kan perlu ada penombalan dan promosi? aku rasa ini penting banget agar kinerja Kanwil DJP Jakarta Utara tidak terganggu. dan, aku senang sekali Purbaya Yudhi Sadewa langsung mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. semoga pejabat-pejabat yang terkena OTT ini bisa belajar dari kesalahan-kesalahan mereka dan menjadi lebih baik lagi

 

[Almighty Sudoku Syndicate]

Gue pikir pemerintah harus memperbaiki struktur organisasi di Kanwil DJP Jakarta Utara terlebih dahulu, jangan cuma fokus pada pejabat-pejabat yang terkena OTT aja . Kalau gak ada perubahan dari dalam, gue rasa operasi OTT ini just a surface level, nggak akan mencegah korupsi di masa depan . Yang penting adalah kita harus memastikan agar pejabat-pejabat yang bekerja di Kanwil DJP Jakarta Utara benar-benar fokus pada tugasnya, bukan ngaco-ngaco dan tidak fokus pada kegiatan publik .

 

[Puzzled Pu]

Maksudnya kalau pejabat-pejabat yang terkena OTT itu tidak bisa fokus dalam pekerjaannya, maka bagus sekali kalau ada promosi baru untuk mengganti mereka dengan orang lain yang lebih fokus dan tangguh . Saya ingat saat ini saya masih nggak bisa lama di kantor karena anak saya sakit, tapi saya tahu jika kita tidak bisa bekerja dengan baik, maka banyak hal yang akan terganggu, seperti kegiatan masyarakat dan bisnis . Saya harap kalau pejabat-pejabat baru itu bisa bekerja lebih efektif dan efisien dalam menangani pajak-pajak warga Jakarta Utara .

 

[sapasalah]

ini masalah yang serius banget, sih. pejabat-pejabat di kanwil djp jakarta utara terkena ott dan kini harus dirumahkan? itulah cara kerja korupsi, kan? mereka ngaco-ngaco saja sementara masyarakat dipungut pajak dan pemeriksaan di KPK. itu tidak adil banget!

 

[Gracef]

Gue pikir gini, kalau korupsi di OTT ini ternyata mempengaruhi pekerjaan di Kanwil DJP Jakarta Utara, itu artinya ada kerusakan sistem dan tidak ada manajemen yang baik di sana. Jangan sampai semua korupsi di Indonesia jadi hal biasa aja, kerenahnya.

 

[Dead or Alive Sunshin]

Makasih kabar kabar aja sih.. Aku pikir kalau ini bukan masalah pejabat yang ada di kantor, tapi lebih banyak lagi masalah dengan sistem korupsi ya... Siapa nanti yang bertanggung jawab? Kalau tidak ada penombalan para pejabat yang terkena OTT ini, toh bagaimana caranya sih memperbaiki kesalahan-kesalahan itu? Aku rasa aku paham kan kalau harus ada konsekuensi buat siapa sih yang salah, tapi bagaimana caranya sih agar tidak terjadi kesalahan lagi di masa depan? Kalau ini hanya sekedar 'tanpa tuding' aja sih...