"Prabowo Tegaskan Pengurangan Harga Listrik, Rakyat Harus Diterima Dengan Realitas"
Jakarta, 15 Februari 2025 - Presiden Prabowo Subianto memperbarui kebijakan harga listrik yang berlaku di Indonesia. Menurut sumber presidensi, pemutusan kontrak (PLN) untuk penyediaan listrik akan terus berlangsung meskipun ada penawaran harga yang lebih rendah dari konsumen.
Dalam pernyataannya, tim pertama Presiden menegaskan bahwa penurunan harga listrik sebesar 30% yang terlihat di beberapa wilayah tidak dapat diterima oleh rakyat. Menurut mereka, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan listrik yang stabil dan terjamin.
"Kita harus ingat bahwa PLN adalah perusahaan negara yang memiliki anggaran yang besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan produksi listrik. Oleh karena itu, kami tidak dapat menerima penawaran harga yang lebih rendah dari konsumen," kata sumber presidensi.
Namun, kritikus telah menyerukan agar pemerintah segera meninjau kembali kebijakan ini. Mereka mengatakan bahwa penurunan harga listrik dapat meningkatkan kesadaran konsumen untuk menggunakan listrik dengan lebih efisien dan berhemat.
"Kebijakan ini hanya memberikan faedah bagi investor dan tidak untuk rakyat," kata seorang kritikus. "Kita perlu meninjau kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih masuk akal untuk meningkatkan akses listrik bagi semua orang."
Pemerintah Prabowo Subianto telah ditantang untuk menjelaskan alasan di balik kebijakan ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Latar, telah menjanjikan akan memberikan informasi lebih lanjut tentang kebijakan ini dalam beberapa hari depan.
Jakarta, 15 Februari 2025 - Presiden Prabowo Subianto memperbarui kebijakan harga listrik yang berlaku di Indonesia. Menurut sumber presidensi, pemutusan kontrak (PLN) untuk penyediaan listrik akan terus berlangsung meskipun ada penawaran harga yang lebih rendah dari konsumen.
Dalam pernyataannya, tim pertama Presiden menegaskan bahwa penurunan harga listrik sebesar 30% yang terlihat di beberapa wilayah tidak dapat diterima oleh rakyat. Menurut mereka, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan listrik yang stabil dan terjamin.
"Kita harus ingat bahwa PLN adalah perusahaan negara yang memiliki anggaran yang besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan produksi listrik. Oleh karena itu, kami tidak dapat menerima penawaran harga yang lebih rendah dari konsumen," kata sumber presidensi.
Namun, kritikus telah menyerukan agar pemerintah segera meninjau kembali kebijakan ini. Mereka mengatakan bahwa penurunan harga listrik dapat meningkatkan kesadaran konsumen untuk menggunakan listrik dengan lebih efisien dan berhemat.
"Kebijakan ini hanya memberikan faedah bagi investor dan tidak untuk rakyat," kata seorang kritikus. "Kita perlu meninjau kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih masuk akal untuk meningkatkan akses listrik bagi semua orang."
Pemerintah Prabowo Subianto telah ditantang untuk menjelaskan alasan di balik kebijakan ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Latar, telah menjanjikan akan memberikan informasi lebih lanjut tentang kebijakan ini dalam beberapa hari depan.