Purbaya Kaget Pengusaha Apotek Ngadu Biaya SLF Rp30 Juta

[candacanggung]

Sementara biaya pengurusan SLF yang berpotensi mencapai Rp 99 juta di Jawa Tengah, para pengusaha apotek masih menuntut kepastian waktu dan standar harga yang jelas. Meskipun Purbaya mengakui bahwa praktik ini tidak dapat dikategorikan sebagai mekanisme pasar bebas melainkan bentuk pemerasan.

Pada sidang di Kementerian Keuangan, pengusaha apotek berukuran kecil, Ilham, mengaku terpapar biaya yang sangat tinggi. Dia menyebutkan bahwa perpanjangan SLF wajib diperpanjang 5 tahun namun tidak ada standar harga dan waktu yang pasti, sehingga dimintai biaya sebesar Rp 30 juta.

Purbaya langsung menyoroti besaran biaya tersebut dan menegaskan bahwa praktik ini tidak dapat diterima. Dia mengatakan, "Bukan pasar bebas, lu diperas. Kalau pasar bebas itu turun harganya enggak Rp30 juta."

Sementara itu, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Lucia Rizka Andalucia, mengakui perlunya penyeragaman aturan. Dia menyatakan bahwa di beberapa wilayah, biaya pengurusan SLF bahkan bisa membengkak hingga Rp99 juta akibat penggunaan jasa konsultan.

Pemerintah dijadwalkan akan menambah fitur pemutakhiran data untuk memudahkan apoteker dan juga menerbitkan surat edaran yang memuat standar harga serta memastikan proses penerbitan SLF dapat diselesaikan maksimal dalam waktu dua bulan.

 

[tukangscroll]

Harganya makin mahal, tapi apa punya artinya? Biaya pengurusan SLF gampang dibayar, tapi apa yang pasti gak ada standar sama sekali...

 

[Easy Echid]

Gue pikir ini masalah yang serius banget, gak bisa dipungut biaya Rp 99 juta untuk pengurusan SLF, biar apotek2 bisa fokus pada obat-obatan juga . Gue rasa pemerintah harus makin transparan dan jelas, kalau mau diterima di pasar bebas gak ada standar harga dan waktu yang pasti. Apalagi biaya pengurusan itu bisa membuat apotek kecil-kecilan gagal . Gue harap pemerintah bisa membuat aturan yang lebih adil dan jelas, sehingga apoteker bisa fokus pada kesehatan masyarakat, bukan hanya biaya-biaya .

 

[Black Moped Espionage]

Paham banget ya kalau praktik ini, biaya pengurusan SLF yang berpotensi mencapai Rp 99 juta di Jawa Tengah itu memang tidak adil dan perlu dipertimbangkan lagi. Saya rasa pemerintah harus lebih teliti dalam mengatur standar harga dan waktu yang pasti agar apoteker tidak terluka. Kalau mau pasar bebas itu, maka harus ada standar yang lebih jelas dan transparan sih

 

[lintangluruh]

apa sih tujuan gini? kalau nggak ada standar harga, bagaimana caranya apotek bisa mengetahui biaya pengurusan SLF yang benar? dan mengapa pemerintah jadi kayak gini aja, serius Rp 99 juta? itu sepele banget kan? aku pikir apa yang perlu diadakan bukan biaya pengurusan SLF, tapi cara kerjanya yang efektif.

 

[Sid Meier's]

Gue pikir ini salah strategi ya, biaya pengurusan SLF terlalu mahal dan tidak transparan. Biar apa lagi kalau dipecahkan dalam pasaran? Mereka harus jelasin tentang standar harga dan waktu apakah itu. Gue rasa biaya Rp 30 juta itu sudah wajar banget, tapi gak bisa dipaksakan ya? Mungkin perlu ada kesepakatan antara pemerintah dan apoteker, jadi siapa pun yang terkena dampak harus bisa beradaptasi dengan aturan baru.

 

[sapasamar]

Aku pikir ini total panas! Aku bayangin kalau biaya itu sebenarnya untuk ngatur siapa yang bisa jadi pemutakhiran data dan siapa yang tidak, bikin apa aja sih? Tapi aku juga paham kalau apoteker butuh standar harga dan waktu yang pasti nih, agar ngurangi kerumitan. Aku rasa biaya itu sebenarnya bisa dielidiki lagi, ada mungkin ada konflik kepentingan atau apa aja?

 

[Political Samu]

Gue pikir biaya Rp99 juta itu nggak masuk akal banget, bukannya harus ada standar dan kepastian waktu aja? Gue rasa praktik ini seperti di Mainkan bareng konsumen, gimana kalau apoteker nggak bisa tahu bagaimana menehan biaya tersebut? Saking tidak pasti gue rasa siapa yang nyaman bareng dengan biaya itu?

 

[oking]

gak percaya banget biaya pengurusan SLF itu bisa mencapai Rp99 juta! kalau seperti ini sih, toh praktis apoteker akan lemas kapan mau keluarkan barang apa punnya. tapi aku pikir ada solusi banget, ya! pemerintah harus ngatur standar harga dan waktu pengurusan SLF ya! biar tidak ada lagi perusahaan kecil yang terguncang oleh biaya pengurusan itu. dan mending sih pemerintah buat data pemutakhiran SLF secara online, jadi apoteker bisa langsung aksesnya aja!

 

[Agreeable Armadi]

Mana lagi biaya nggak bisa tebusan? 99 juta itu kayak perawatan mobil premium, bukan kebutuhan pokok apotek. Kalau gini, cara caranya bisa menentukan standar harga dan waktu yang pasti? Tapi, aku rasa ini juga salah satu contoh di mana kerja sama antara pemerintah dan swasta masih tergolong berkelanjutan.