Purbaya Beberkan Data Jual Beli Jabatan-Proyek Fiktif di Daerah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan masih banyak kasus penyelewengan anggaran di daerah dalam tiga tahun terakhir. Menurutnya, temuan tersebut menandakan bahwa reformasi tata kelola pemerintahan daerah belum sepenuhnya tuntas.

Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dilakukan KPK untuk menilai risiko korupsi dan efektivitas pencegahan korupsi, skor nasional berada di angka 71,53. Skor tersebut menunjukkan bahwa Indeks Integritas Nasional Indonesia masih berada di zona kuning atau kategori waspada.

Menteri Purbaya mengingatkan bahwa masih buruknya tata kelola dan maraknya praktik penyelewengan anggaran di daerah menjadi alasan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.

Ia juga menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dan transparan dalam mengelola keuangan publik. Menteri Purbaya mengingatkan bahwa pelaksanaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan transparan sangat penting untuk meningkatkan ekonomi daerah dan membuat masyarakat sejahtera.

"Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan," kata Menteri Purbaya.
 
Aku rasa kalau kita harus fokus pada efisiensi pengeluaran anggaran di daerah itu ya 🤔 tapi siapa tahu ada faktor lain yang membuat penyelewengan anggaran terus berlanjut, kayaknya kita perlu lebih banyak data buat tahu apa-apa yang sebenarnya terjadi di daerah, sampai ada solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini 🤷‍♂️.
 
ini kabar baik gak, keterbukaan birokrasi Indonesia makin berat, tapi aku rasa harusnya lebih serius lagi, kita nanti tidak akan bisa bertahan bersama jika terus korupsi ini terjadi kayak gitu 🤯. skor 71,53 itu kurang aji banget, tapi nggak cuma itu, kita harus tahu siapa yang bersalah dan siapa yang mau bertanggung jawab 🙏. aku harap menteri purbaya benar-benar bisa mengontrol keuangan daerah dengan lebih baik, dan semua orang di daerah harus berpartisipasi untuk mencegah korupsi ini terus berlanjut 💪.
 
😒💸 Penyelewengan anggaran di daerah masih terus berlanjut 🤦‍♂️. Skor nasional 71,53? 🙄 Sangat kurang! 🚫 PTKL (Pengelolaan Dana Kementerian) harus lebih transparan dan efisien 📊. Menteri Purbaya benar-benar harus diikuti oleh masyarakat untuk tidak lagi membiarkan praktik penyelewengan anggaran terus berlanjut 😠. Maka, kita harus lebih waspada dan mengawasi agar dana publik digunakan dengan bijak 🤑.
 
Wah, penyelewengan anggaran di daerah masih banyak banget? Mau tahu mengapa? Karena sistem pengelolaan yang kurang efektif kayak apa sih? 🤔

Mengingatkan kita bahwa SPI 2024 skor nasional 71,53? itu artinya bagaimana caranya bisa meningkatin nilai itu? Mungkin ada cara yang lebih baik lagi dari TKD, jadi biar semua dana bisa digunakan dengan efektif. 📈

Dan apa sih dengan praktik penyelewengan anggaran di daerah? Bisa jadi karena tidak ada pengawasan yang cukup. Kita butuh sistem pengelolaan keuangan publik yang lebih transparan dan akuntabel, biar semua orang bisa melihat bagaimana dana digunakan. 💸

Menteri Purbaya benar-benar perlu kita dukung agar pemerintah daerah bisa mengelola keuangan publik dengan lebih baik. Kita butuh informasi yang lebih banyak tentang bagaimana pelaksanaan anggaran di daerah, biar kita bisa menilai apakah sudah efektif atau tidak. 📊
 
Gue pikir skor 71,53 itu masih bisa ditingkatin, gak usah terlalu kaget. KPK udah lama melakukan survei ini, tapi hasilnya kayak gini. Mau tahu yang salah? Ada yang berbicara tentang reformasi tata kelola pemerintahan daerah yang udah selesai, tapi ternyata masih banyak kasus penyelewengan anggaran di daerah. Ini bikin kita bingung, kan? Menteri Purbaya sudah benar-benar tidak salah, tapi mungkin karena beliau nggak bisa melihat hal-hal yang lebih kompleks dari sini. Mau tahu apa yang dapat ditingkatkan? Jika pelaksanaan anggaran daerah dijalankan dengan lebih cepat dan tepat, maka skor tersebut pasti akan naik.
 
kembali
Top