Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua perusahaan baja asal Cina yang diduga melakukan pengemplangan pajak. Sidak ini direncanakan dilakukan minggu depan setelah tim benar-benar siap.
Dua perusahaan tersebut, yang beroperasi di Surabaya dan Medan, diduga telah lama melakukan praktik tidak membayar pajak, termasuk PPN. Menurut Purbaya, perusahaan-perusahaan ini berasumsi bahwa institusi keuangan Indonesia korup sehingga bisa dimanipulasi.
"Perusahaan-perusahaan itu sudah cukup lama beroperasi di sini dan mereka akan terus beroperasi seperti itu dengan anggapan pemerintah Indonesia, Pajak, Bea Cukai, Kementerian Keuangan korup sehingga bisa dibayar. Sehingga mereka bisa melakukan praktik seperti itu, enggak bayar PPN segala macam," kata Purbaya.
Purbaya juga menyoroti kemungkinan adanya kongkalikong pegawai Kemenkeu. Ia menyatakan akan mengambil tindakan tegas tanpa kompromi jika menemukan bukti keterlibatan.
"Tidak apa-apa, saya pokoknya saya deteksi ya di situ, laporan pajaknya ke mana, kantornya mana, isinya siapa. Saya akan nanya satu dua tiga pertanyaan habis itu saya rumahkan semua orang pajak," ancamnya.
Tindakan tegas ini, menurut Purbaya, diperlukan karena praktik tersebut dinilai sebagai bentuk penghinaan dan merugikan perusahaan domestik dan negara.
"Karena sudah terbukti sudah puluhan tahun dan kami dihina disemenakan seperti itu, gimana perusahaan asing bisa beroperasi seperti itu dan menganggap bangsa kita bangsa tempe," tambahnya.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa aktivitas ilegal perusahaan-perusahaan asing ini telah menguasai pasar domestik dan mematikan usaha baja dalam negeri yang taat pajak.
"Jadi mereka menguasai ini lho di sini lho diam-diam lho perusahaan orang Cina yang ilegal diam-diam bermain di sini dan menguasai pasar domestik sehingga perusahaan domestik baja yang bayar pajak sesuai aturan terancam, bahkan banyak yang tutup. Masa itu mau kita biarkan? Jadi ini ancaman serius ya," paparnya.
Ia menegaskan komitmennya untuk membersihkan praktik korupsi dan penyelewengan di sektor perpajakan.
Dua perusahaan tersebut, yang beroperasi di Surabaya dan Medan, diduga telah lama melakukan praktik tidak membayar pajak, termasuk PPN. Menurut Purbaya, perusahaan-perusahaan ini berasumsi bahwa institusi keuangan Indonesia korup sehingga bisa dimanipulasi.
"Perusahaan-perusahaan itu sudah cukup lama beroperasi di sini dan mereka akan terus beroperasi seperti itu dengan anggapan pemerintah Indonesia, Pajak, Bea Cukai, Kementerian Keuangan korup sehingga bisa dibayar. Sehingga mereka bisa melakukan praktik seperti itu, enggak bayar PPN segala macam," kata Purbaya.
Purbaya juga menyoroti kemungkinan adanya kongkalikong pegawai Kemenkeu. Ia menyatakan akan mengambil tindakan tegas tanpa kompromi jika menemukan bukti keterlibatan.
"Tidak apa-apa, saya pokoknya saya deteksi ya di situ, laporan pajaknya ke mana, kantornya mana, isinya siapa. Saya akan nanya satu dua tiga pertanyaan habis itu saya rumahkan semua orang pajak," ancamnya.
Tindakan tegas ini, menurut Purbaya, diperlukan karena praktik tersebut dinilai sebagai bentuk penghinaan dan merugikan perusahaan domestik dan negara.
"Karena sudah terbukti sudah puluhan tahun dan kami dihina disemenakan seperti itu, gimana perusahaan asing bisa beroperasi seperti itu dan menganggap bangsa kita bangsa tempe," tambahnya.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa aktivitas ilegal perusahaan-perusahaan asing ini telah menguasai pasar domestik dan mematikan usaha baja dalam negeri yang taat pajak.
"Jadi mereka menguasai ini lho di sini lho diam-diam lho perusahaan orang Cina yang ilegal diam-diam bermain di sini dan menguasai pasar domestik sehingga perusahaan domestik baja yang bayar pajak sesuai aturan terancam, bahkan banyak yang tutup. Masa itu mau kita biarkan? Jadi ini ancaman serius ya," paparnya.
Ia menegaskan komitmennya untuk membersihkan praktik korupsi dan penyelewengan di sektor perpajakan.