Puan Maharani, ketua DPR RI, meminta pemerintah cepat tanggap dengan bencana di Sumatra. Puan mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas peristiwa banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat. Kehadiran korban jiwa memicu Puan untuk menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan terhadap kelompok yang terkena dampak.
Puan menekankan pentingnya operasi tanggap darurat yang berjalan sigap untuk menghadapi situasi ini. Operasi tersebut harus meliputi evakuasi warga, pencarian dan penyelamatan (SAR), serta percepatan penyaluran bantuan bagi daerah yang terisolasi.
Korban tidak boleh dibiarkan menunggu bantuan dalam berhari-hari, Puan katakan. Seluruh institusi terkait harus memastikan distribusi logistik, layanan kesehatan, air bersih, dan perlindungan bagi kelompok rentan dapat berjalan tanpa hambatan.
Kecepatan respons sangat menentukan keselamatan warga dan mencegah keadaan menjadi lebih buruk. Puan juga meminta pemerintah mempercepat pembukaan akses jalan nasional yang terputus di sejumlah titik ini.
Puan mengatakan bahwa pemulihan jalan dan jembatan bukan sekadar urusan infrastruktur, tetapi menyangkut akses pendidikan, aktivitas ekonomi harian warga, distribusi pangan, hingga mobilitas tenaga kesehatan di saat krisis.
Bencana ini menunjukkan perlunya perubahan pola penanganan. Mitigasi tidak boleh dilakukan secara insidental, Puan katakan. Dia meminta pemerintah mempercepat langkah normalisasi sungai prioritas, memperkuat tanggul dan kanal penahan banjir, merehabilitasi hulu daerah aliran sungai (DAS), dan membangun sistem peringatan dini berbasis desa.
Puan juga meminta pemerintah memastikan tata ruang dipatuhi agar tidak terjadi pembangunan di kawasan rawan. Pencegahan harus menjadi prioritas, bukan hanya penanganan setelah bencana. Tanpa langkah menyeluruh, kejadian seperti ini akan terus berulang.
Puan juga mengimbau seluruh anggota DPR RI di daerah pemilihan (dapil) yang terdampak untuk segera hadir di lapangan. Mereka harus memantau kondisi warga, membantu mempercepat penyaluran bantuan, dan berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, serta relawan.
Puan memastikan DPR RI akan mengawal langkah pemerintah dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan. Dia juga menekankan bahwa keselamatan masyarakat adalah mandat tertinggi negara.
Puan menekankan pentingnya operasi tanggap darurat yang berjalan sigap untuk menghadapi situasi ini. Operasi tersebut harus meliputi evakuasi warga, pencarian dan penyelamatan (SAR), serta percepatan penyaluran bantuan bagi daerah yang terisolasi.
Korban tidak boleh dibiarkan menunggu bantuan dalam berhari-hari, Puan katakan. Seluruh institusi terkait harus memastikan distribusi logistik, layanan kesehatan, air bersih, dan perlindungan bagi kelompok rentan dapat berjalan tanpa hambatan.
Kecepatan respons sangat menentukan keselamatan warga dan mencegah keadaan menjadi lebih buruk. Puan juga meminta pemerintah mempercepat pembukaan akses jalan nasional yang terputus di sejumlah titik ini.
Puan mengatakan bahwa pemulihan jalan dan jembatan bukan sekadar urusan infrastruktur, tetapi menyangkut akses pendidikan, aktivitas ekonomi harian warga, distribusi pangan, hingga mobilitas tenaga kesehatan di saat krisis.
Bencana ini menunjukkan perlunya perubahan pola penanganan. Mitigasi tidak boleh dilakukan secara insidental, Puan katakan. Dia meminta pemerintah mempercepat langkah normalisasi sungai prioritas, memperkuat tanggul dan kanal penahan banjir, merehabilitasi hulu daerah aliran sungai (DAS), dan membangun sistem peringatan dini berbasis desa.
Puan juga meminta pemerintah memastikan tata ruang dipatuhi agar tidak terjadi pembangunan di kawasan rawan. Pencegahan harus menjadi prioritas, bukan hanya penanganan setelah bencana. Tanpa langkah menyeluruh, kejadian seperti ini akan terus berulang.
Puan juga mengimbau seluruh anggota DPR RI di daerah pemilihan (dapil) yang terdampak untuk segera hadir di lapangan. Mereka harus memantau kondisi warga, membantu mempercepat penyaluran bantuan, dan berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, serta relawan.
Puan memastikan DPR RI akan mengawal langkah pemerintah dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan. Dia juga menekankan bahwa keselamatan masyarakat adalah mandat tertinggi negara.