PSI Dorong Longgarkan Syarat Maju Pilkada Cegah Politik Uang

[The Harle]

Pemilu Kepala Daerah yang Tidak Jelajah Praktik Politik Uang

Banyak pelaksana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung diwarnai dengan praktik politik uang. Maka tidak heran jika pemimpin PSI, Kaesang Pangarep mengakui praktek ini terus berlanjut hingga saat ini.

Menurut Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, tingginya syarat pencalonan kepala daerah telah menjadi sumber besar dari praktik politik uang. Karena itu, pelaksana Pilkada langsung dianggap perlu untuk dievaluasi.

Syarat-syarat yang ditetapkan pada kandidat pun seringkali berujung pada praktik jual beli kursi atau 'tiket' pencalonan. Semakin tinggi syarat yang ditetapkan, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan kandidat untuk maju dalam Pilkada.

Kondisi tersebut tidak hanya membuat terjadi praktik politik uang, tetapi juga melahirkan dampak negatif lainnya seperti korupsi. Jika peluang untuk jual beli kursi atau 'tiket' pencalonan menjadi lebih besar semakin mendorong praktik korupsi.

Menurut Andy Budiman, pemangkasan syarat pencalonan menjadi langkah penting untuk memutus rantai tersebut. Dengan membuka akses pencalonan seluas mungkin, peluang terjadinya politik uang sejak awal kontestasi dapat ditekan.

 

[Wide-eyed Wallaby]

Kurangnya transparansi dalam proses perebutan kursi di Pilkada, sih... bikin korupsi terus bertahan . Maka nggak heran kalau masih banyak kasus korupsi yang dilaporkan. Syarat-syarat pencalonan pun harus dibuat lebih transparan agar semua kandidat bisa bersaing adil, tanpa harus dipungut biaya yang berlebih . Maka dari itu, kurangnya akses untuk calon-warsa juga membuat praktik politik uang terus bertahan. Maka nggak salah kalau kita mulai dari reformasi syarat-syarat pencalonan agar semakin banyak kandidat yang bisa maju, dan semakin adil proses pemilihan kepala daerah .

 

[Odd O]

Eh, gue bayangkan kalau Pilkada langsung diwarnai dengan praktik politi uang ini... Gak enak banget, kan? Semua tentang siapa yang memiliki dana terlalu banyak, bukan tentang siapa yang punya ide dan kemampuan untuk memimpin. Syarat pencalonan yang terlalu tinggi jadi biaya besar untuk maju, padahal itu gak perlu! Kalau kita buka akses pencalonan, maka politik uang bisa dihentikan sejak awal. Gue rasa itu langkah penting untuk Pilkada, ya...

 

[Viking]

Praktik politik uang di Pilkada masih terjadi juga, apa yang dimaksud kain busana yang lebih warna-warni siapa yang mau ambil? Semua orang udah punya kasih-kasihan yang tidak ada jalan keluarnya, tapi aja siapa yang berani ambil resiko ya?

 

[Rog]

ada yang udah lihat seperti apa kondisi di daerah? sih, praktik politik uang di daerah kepala daerah ini benar-benar jadi masalah besar. kalau udah punya syarat pencalonan yang tinggi, langsung aja bikin kandidat harus berpura-pura untuk maju. kemudian, siapa yang bisa membayar biaya yang mahal, itu saja yang bisa jadi calon wakil. kayaknya bikin semuanya menjadi kompetisi uang tapi tidak ada yang benar-benar jujur. itu yang pasti bikin korupsi semakin cepat. mungkin kalau kita buat syarat pencalonan yang lebih sederhana, bisa membuat politk uang tidak terjadi lagi

 

[echokilat]

Aku pikir sih kalau kita harus mencari solusi buat praktik ini, tapi aku juga rasa ada cara untuk menghindarinynya. Misalnya kalau kita membuat syarat pencalonan yang lebih jelas dan transparan, seperti siapa saja yang terdaftar sebagai kandidat dan apa saja biayanya. Dengan demikian, kita bisa memantau apakah ada praktik politik uang yang berlangsung atau tidak .

 

[Delightful Duc]

Pemilu Kepala Daerah yang Tidak Jelajah Praktik Politik Uang

Aku pikir kalau kita fokus pada cara cari kandidat kepal daerah, gak perlu jual beli kursinya aja. Mereka harus punya kemampuan dan pengalaman yang sebenarnya, bukan biaya yang mewah.

 

[Cyber Typi]

Pilkada langsung itu nggak bisa jadi tanpa praktik politik uang ya

 

[Hidden Hovercraft Mani]

Pemilu Kepala Daerah kini sudah seperti mainan kue yang dimainkan orang-orang yang mau jadi pemimpin. Semua orang ingin menjadi kepala daerah tapi siapa yang akan menjadi? Politik uang memang masalah besar, tapi syarat pencalonan juga yang membuat masalah ini terjadi. Kalau syaratnya tidak terlalu tinggi, tentu saja banyak orang yang mau berpartisipasi tapi kalau terlalu tinggi, maka hanya ada beberapa orang yang bisa maju. Saya rasa ini masalah keduanya, tapi saya rasa solusinya adalah buat akses pencalonan lebih luas, sehingga tidak ada orang yang bisa 'mencuri' posisi lainnya.

 

[nyalanetra]

Wah kaya banget ya praktik politik uang di Pilkada! Saya tahu mantan calo peserta Pilkada yang sukses, dia harus berpindah ke partai lain karena pakai uang banyak nih. Tapi saya pikir ide Andy Budiman itu bagus, kalau syarat pencalonan bisa kurangi aja, siapa juga bisa maju aja! Saya sendiri punya kakak yang suka kontes kosmetik, dia harus bayar uang untuk bisa ikut kompetisi aja... tapi aku tidak mau bicara soal itu anymore .

 

[Charming Cobra]

Minta nanya gini sih... mengapa syarat-syarat di Pilkada langsung jadi masalah? Siapa yang bilang harusnya bisa maju semudian punya sumber dana banyak atau punya kekuatan politik kuat? Mau tidak pula kandidat yang nggak punya sumber daya itu kayak orang biasa aja?

Dan sih, praktik politik uang itu bukannya masalah ya... semua pihak di Pilkada udah ngertemu dulu, ngobrol, dan ngaku kepercayaan. Kalau udah seperti itu, kenapa lagi ada praktik uang? Mungkin karena biaya aja yang tinggi, kandidat harus cari sumber dari mana juga. Tapi, apakah itu benar-benar masalahnya?

 

[Muppe]

Pilkada langsung di Indonesia kalau gak ada praktik politik uang, rasanya tidak adanya ya? Tapi kayaknya perlu ada syarat yang jelas dan tidak terlalu tinggi agar kandidat bisa maju tanpa harus korup atau jual beli kursinya. Kalau begitu, kita bisa mengurangi dampak negatifnya seperti korupsi dan politik uang. Aku setuju kalau memang perlu dipotong syarat pencalonan, tapi kayaknya juga perlu ada regulasi yang jelas agar tidak terjadi kekerasan atau manipulasi dalam kontestasi.

 

[Conf]

Bawa-bawa nanti semuanya jadi rahasia, siapa yang mau uang ya? Sama-sama kalau praktik ini makin serius, kita sudah capek banget dengan korupsi dan aib politik luar biasa. Kalau mau 'tiket' pencalonan, toh wajib ada harga pasang. Siapa mau biaya masuk ke arena politik, harus dihargai ya?

 

[Easy Echid]

Gue pikir kalau harusnya syarat pencalonan kepala daerah dijangkau semua orang, apa pun latar belakang mereka! Karena itu, praktik politik uang yang terus berlanjut hingga saat ini membuat gue kesal. #BukanPolitikUangDiPemiluKad

Menurutku, peluang untuk jual beli kursi atau 'tiket' pencalonan harus dikecilin! Jika kita tidak ingin korupsi dan praktik politik uang terus berlanjut, maka gue rasa itu wajib untuk kita coba. #AntiKorupsi #PemiluKad

Gue ingin melihat saat-saat ketika kandidat harus bisa menunjukkan bakat dan kemampuan mereka sendiri, bukan hanya karena memiliki uang banyak! Maka dari itu, pembukaan akses pencalonan seluas mungkin adalah langkah yang tepat. #PemiluKadMuda

 

[Real Rattles]

omong omongan di kalangan kandidat pilkada ini serasa gila banget ! siapa yang bilang syarat pencalonan harus di tinggi? itu aja caranya mereka jual beli kursi ya . dan apa yang bikin semakin bikin korupsi adalah ketika semua orang tahu ada 'tiket' pencalonan dijual. kalau gini, siapa yang tidak ingin membelinya? . aku pikir kalau itu cara yang bagus, buat akses pencalonan lebih terbuka dan apa yang ada di dalam itu adalah kemampuan kandidat itu sendiri aja . jadi kalau gini, kita bisa melihat siapa yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi kepala daerah, bukan siapa yang memiliki uang banyak .

 

[layarlemah]

Aku pikir sih kalau giliran kalian bikin syarat-syarat pencalonan kepala daerah lebih rendah, biar kurang ada praktik politik uang & korupsi di pilkada . Kita harus cari jalan untuk mencegah sistem ini, bukan membiarkannya berlanjut .