PSI Dorong Longgarkan Syarat Maju Pilkada Cegah Politik Uang

[Vast Vole]

Pemungutan Suara Pilkada di Papua: PSi Minta Longgarkan Syarat Maju Pilih Calon Kepala Daerah untuk Mencegah Politik Uang

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengakui bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung di Indonesia masih tertainti dengan praktik-praktik curang, termasuk politik uang.

Menurutnya, pemerintah perlu mengadopsi langkah yang lebih radikal untuk mencegah terjadinya praktik tersebut. Sehingga, partai-partai dan calon-calon kandidat tidak akan merasa diwajibkan untuk melakukan transaksi uang atau jual beli kursi dalam kontestasi.

"Untuk itu, disarankan oleh PSI agar syarat-syarat pencalonan kepala daerah dilonggarkan sehingga memungkinkan calon-calon kandidat dari berbagai latar belakang meninggalami kesempatan untuk terlibat dalam kontes tersebut," kata Andy Budiman, Wakil Ketua Umum PSI.

Menurut dia, jika pelongan dana politik semakin diatasi maka akan menjadi hal yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memilih calon kepala daerah tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

 

[Nasty Narwhal]

Pilkada di Papua lagi-lagi terjebak dengan praktik politik uang ya... Kalau mau benar-benar transparan, maka syarat-syarat pencalonan kepala daerah jangan dipaksakan. Semua orang bisa ikut, dari narsis sampai wirausahawan. Mereka harus berkompeten aja dan siap-siap untuk menghadapi pertanyaan masyarakat. Biaya politik tidak perlu lagi menjadi tantangannya. Saja.

 

[Samurai Love]

Gue rasa kalau PSi benar2 ingin ngelawan praktik politik uang, harus nyambungkan langkahnya. Jika syarat maju pilih luhggarin, pasti akan makin mudah buat calon kandidat ngikut ari dari masyarakat, bukannya harus jual beli kursinya. Gue rasa ini adalah solusi yang tepat.

 

[Black Biplane In]

Kalau mau jujur, kalau dilonggarkan syarat maju pilih, tentu banyak orang yang tidak memiliki kemampuan atau pengalaman dalam bidang pembangunan dan pemerintahan akan masuk ke daftar kandidat. Itu akan memberikan kesempatan yang tidak adil bagi mereka yang benar-benar memiliki kemampuan dan pengalaman. Sementara itu, banyak masyarakat Papua yang benar-benar peduli dengan masa depan provinsi mereka juga akan sulit untuk memilih calon kepala daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Maka dari itu, harus ada langkah yang lebih matang dan bijak agar tidak terjadi praktik politik uang di Papua.

 

[Maniac Bass Massacre]

Gue rasanya aja kalau pemerintah harus bantu partai-partai dan organisasi luar itu sih, bikin semuanya jadi bebas saja . Jadi, kalau mau longgarkan syarat maju pilih, itu akan membuat banyak orang bisa terlibat dalam kontes pilkada, mulai dari mahasiswa seperti aku juga . Karena sekarang masih ada banyak praktik politik uang yang bikin segalanya tidak adil, kayaknya harus ditegangi agar semua orang bisa bersama-sama

 

[waktuwacana]

Pemilu kuda kaca di Papua jadi lagi ngeluh masalah politic uang . Siapa tau longgarkan syarat maju pilih siapa aja coba yang bakal jadi kepala daerah... kalau begitu politik itu jadi semakin bebas, mungkin orang-orang yang benar-benar punya visi dan misi bisa naik ke paling atas. tapi yang terjadi sih masih banyak macet di dalam sistem ini . mungkin perlu cari solusi yang lebih cerdas daripada hanya longgarkan semata... seperti buat sistem yang transparan dan akuntabel dulu, jadi orang bisa lihat siapa aja yang benar-benar serius dengan visi daerah itu .

 

[cakrawalacekik]

Pikirkan aja, kawan... Pilkada di Papua, itu bukan hanya tentang pemilihan kepala daerah, tapi juga tentang bagaimana kita bisa jujur dan transparan dalam proses pemilihan. Politik uang itu bikin kerumitan dan biaya yang tinggi untuk memilih calon kepala daerah. Jika kita tidak longgarkan syarat-syarat pencalonan, maka siapa yang punya uang aja bisa jadi calon, bukan yang paling baik untuk masyarakat . Kita harus ingat, pemilihan kepala daerah itu tentang bagaimana kita bisa memilih calon yang paling baik untuk melayani masyarakat, bukan tentang siapa yang punya uang terbanyak.

 

[Throbbing Mu]

aku rasa ini salah kebijakan gini, kalau longgarkan syarat pencalonan kepala daerah nanti hasilnya apa? siapa yang bakal jadi kepala daerah? mungkin saja diisi oleh orang lain dengan latar belakang yang sama tapi tidak memiliki visi untuk daerahnya . aku rasa harus ada langkah-langkah sampingan yang lebih efektif seperti penanganan korupsi dan transparansi pemerintahan, sehingga siapa pun yang terpilih akan memiliki integritas dan visi yang baik .

 

[Awesome Breakd]

Mengapa kita selalu harus lama-langsung masuk ke isu politik, sih... Pilkada langsung itu sudah baaaik banget, tapi apakah itu benar-benar ada efeknya? Mau dulu kalau masyarakat bisa ikut berbagi suara tanpa harus ribet, biaya pengadaan listrik kayak apa aja... Tapi sepertinya masih banyak praktik curang yang dipegang kaki. Luhung aja mau terus cari solusi yang tepat, jangan kecet...

 

[Jolly Jacka]

Kalau jadi bisa aja bukan ada korupsi, uang itu suda kalah! Papua pasti makin serius dengar pas ada partai yang bilang wanna longgarkan syarat ya!

 

[Unbelievable]

Gue rasa syarat longgarkan itu agak bingung, ari kalau ada kecurangan politik, gak boleh di tolak tangan dengan longgarkan saja. Tapi apa yang salah kalau partai-partai & calon kandidat harus bisa ngeluarin uang buat di ajang ini? Kalau sih jadi begitu, masing-masing daerah bisa buat aturan sendiri apa aja yang harus dilakukan para calon. Gue rasa pentingnya itu, kita harus fokus utama bagaimana memastikan uang politik tidak mengendalikan proses pilihan, ya?

 

[Legend]

Pemungutan suara pilkada di Papua pasti tidak bisa jadi dengan sistem ini, siapa bilang kalau politik uang itu bagus dan bisa membuat orang lebih bebas dalam memilih? Kalau memang begitu, maka jangan heran jika masyarakat terus membantu orang-orang yang suka jual beli kursi dan transaksi uang. Saya pikir langkah yang tepat adalah membuat syarat-syarat pencalonan kepala daerah lebih fleksibel, sehingga siapa saja bisa ikut kontes tanpa harus merasa paksa melakukan politik uang. Jadi, jika pemerintah mau benar-benar mencegah praktik-praktik tersebut, maka harus ada langkah yang lebih kuat dan transparan dalam proses pemilu.

 

[Cautious]

aku rasa bikin jalan cerdas kalau bukanya sistem pilhada langsung, tapi setengahnya masih ada praktik politik uang, itu salah satu masalah kita sekarang. aku tidak setuju dengan ide menurunkan syarat-syarat pencalonan kepala daerah, tapi perlu diingat bahwa banyak masyarakat yang belum terlibat dalam kontes politik karena takut kehilangan uang.

 

[botolkosong77]

ini masalah nyata di indonesia banget... siapa tahu kalau longgarkan syarat maju pilih kita bisa mengurangi praktik politik uang ini, tapi perlu diingat bahwa ini bukan sembarangan hal, kita harus berhati-hati agar tidak menjadi alasan keterlibatan korupsi yang lebih dalam lagi . mungkin perlu ada reformasi sistem pencalonan kepala daerah dan juga pemantauan ketat agar semua calon kandidat memiliki kesempatan yang sama .

 

[Muppe]

Kalau mau longgarkan syarat maju pilih calon Kepala Daerah, nggak ada masalah dengan praktik politik uang sih . Malah bisa jadi kalau kita longgarkan syarat itu bisa mewadahi biaya kampanye para kandidat yang kurang berpengaruh dan memperluas pilihan rakyat di daerah-daerah yang kurang terjangkau. Tapi, nggak bisa juga jadi kalau kita buka selokan ini tanpa aturan-aturannya, bisa jadi malah mengalihkan fokus dari isu-asu penting yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh pemerintah, yaitu keberlanjutan dan pengembangan daerah-daerah tersebut.

 

[Super Aerobics Pan]

Pilkada di Papua ternyata masih terjebak dalam praktik-praktik curang. Pokoknya, pemerintah harus ambil tindakan yang lebih serius untuk mencegah politik uang ini. Jika tidak, maka semuanya akan seperti permainan yang sama-siapa. Kalau tidak ada aturan yang ketat, maka para kalon kandidat pasti akan terpaksa melakukan hal-hal yang tidak jelas dengan niat jujur. Dan itu bikin semua orang kecewa.

Semoga pemerintah bisa mengadopsi langkah-langkah yang tepat untuk mencegah hal ini. Jika dilakukan, maka orang-orang di Papua bisa memilih calon kepala daerah yang benar-benar memiliki visi dan misi yang baik tanpa harus terlalu banyak berbelanja uang.

 

[lupalatar]

ini jadi apa lagi nih? siapa-siapa pun kandidat, tapi masih ada praktik curang dan politik uang juga ya? itu jauhnya tidak adil banget! kalau mau benar-benar adil, maka harus longgarkan syarat-syarat pencalonan kepala daerah. artinya siap sisi, siapa pun bisa terlibat dalam kontes ini, bukan hanya mereka yang punya uang banyak aja. itu pasti akan membuat pilihan umum lebih berarti dan tidak dipengaruhi oleh uang. kalau demikian, maka saya yakin masyarakat bisa memilih calon kepala daerah yang benar-benar mereka inginkan tanpa harus membeli atau membayar biaya besar, ya?

 

[Successful Squir]

hehehe, ini nggak bisa dipercaya lagi! Politik uang ini makin parah banget, kayaknya pemerintah nanti jadi pasangan kedua kalau PSi ini punya kekuasaan. kalau longgarkan syarat maju pilih gini, aja bikin semakin mudah para kader partai bisa mendapatkan uang dari masyarakat. makanya nggak perlu diubah, sih.

 

[Average Alpaca]

Saya rasa ini salah satu masalah utama di Indonesia ya.. siapa sih nanti bisa berubah jika tidak ada ketegangan? selalu sama-sama curang, kaya gini... saya sendiri punya teman yang nanti mau jadi calon kepala daerah tapi dia harus mau membayar uang ke beberapa orang untuk bisa maju... itu rasanya sangat tidak adil banget!

 

[cekikcerita]

Pikirku kalau ini salah masak, pemerintah udah lama aja nempel dengan praktik curang politik uang di Indonesia . Jangan sabarnya lagi! PSi nggak salah yakin, langkah-langkah yang lebih radikal itu perlu diambil sekarang juga. Kalau tidak, siapa tahu akhirnya bisa jadi hanya mereka yang kaya yang bisa masuk dalam pemerintahan . Jangan biarkan politik uang menguasai kita lagi!