Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, JKN telah menjadi bagian penting dari pembangunan sosial ekonomi di negeri ini.
"Program Jaminan Kesehatan Nasional membuat kualitas hidup masyarakat membaik, akses pelayanan kesehatan terbuka luas, sehingga angka harapan hidup meningkat. Ini bukti nyata bahwa kesehatan bukan hanya urusan medis, tetapi juga investasi bagi kemajuan bangsa," kata Rizzky.
Implementasi JKN telah berperan dalam menurunkan angka kemiskinan hingga memperluas akses layanan kesehatan. Berdasarkan hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, jumlah masyarakat yang terhindar dari kemiskinan berkat adanya perlindungan JKN meningkat dari 1,16 juta orang pada 2016 menjadi 5,7 juta orang pada 2022.
Dari sisi ekonomi, lanjut Rizzky, BPJS Kesehatan turut menjadi motor penggerak pertumbuhan nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita naik dari Rp1 juta per tahun pada 2016 menjadi Rp1,1 juta per tahun pada 2019, sementara jumlah lapangan kerja yang tercipta mencapai 3,25 juta orang pada 2023 dengan nilai output ekonomi sekitar Rp316 triliun.
Program JKN juga telah meningkatkan angka harapan hidup (AHH) nasional dari 70,9 tahun pada 2013 menjadi 73,9 tahun pada 2023. Dampak positif ini mencerminkan keberhasilan Indonesia dalam membangun masyarakat yang lebih sehat dan berdaya saing.
Untuk memperluas jangkauan sosialisasi, BPJS Kesehatan juga melibatkan generasi muda melalui ajang Duta Muda BPJS Kesehatan. Program ini bertujuan mencetak agen perubahan yang mampu menjadi jembatan edukasi antara BPJS Kesehatan dan masyarakat.
"Semakin tinggi pemahaman masyarakat, semakin besar pula keberhasilan Program JKN dalam memberikan perlindungan kesehatan yang berkeadilan," katanya.
"Program Jaminan Kesehatan Nasional membuat kualitas hidup masyarakat membaik, akses pelayanan kesehatan terbuka luas, sehingga angka harapan hidup meningkat. Ini bukti nyata bahwa kesehatan bukan hanya urusan medis, tetapi juga investasi bagi kemajuan bangsa," kata Rizzky.
Implementasi JKN telah berperan dalam menurunkan angka kemiskinan hingga memperluas akses layanan kesehatan. Berdasarkan hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, jumlah masyarakat yang terhindar dari kemiskinan berkat adanya perlindungan JKN meningkat dari 1,16 juta orang pada 2016 menjadi 5,7 juta orang pada 2022.
Dari sisi ekonomi, lanjut Rizzky, BPJS Kesehatan turut menjadi motor penggerak pertumbuhan nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita naik dari Rp1 juta per tahun pada 2016 menjadi Rp1,1 juta per tahun pada 2019, sementara jumlah lapangan kerja yang tercipta mencapai 3,25 juta orang pada 2023 dengan nilai output ekonomi sekitar Rp316 triliun.
Program JKN juga telah meningkatkan angka harapan hidup (AHH) nasional dari 70,9 tahun pada 2013 menjadi 73,9 tahun pada 2023. Dampak positif ini mencerminkan keberhasilan Indonesia dalam membangun masyarakat yang lebih sehat dan berdaya saing.
Untuk memperluas jangkauan sosialisasi, BPJS Kesehatan juga melibatkan generasi muda melalui ajang Duta Muda BPJS Kesehatan. Program ini bertujuan mencetak agen perubahan yang mampu menjadi jembatan edukasi antara BPJS Kesehatan dan masyarakat.
"Semakin tinggi pemahaman masyarakat, semakin besar pula keberhasilan Program JKN dalam memberikan perlindungan kesehatan yang berkeadilan," katanya.
tapi ga cuma itu, aku pikir perlu kita lakukan untuk memastikan bahwa program ini tetap berjalan lancar dan terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. misalnya, ada bukti nyata bahwa kesehatan bukan hanya urusan medis, tapi juga investasi bagi kemajuan bangsa... 
. Tapi jangka pendapat saya, JKN terus memperburuk kesehatan nasional? Maukah kita hanya fokus pada angka saja? apa benar program ini sebenarnya membawa manfaat bagi semua kalangan atau hanya tertuju pada kelompok tertentu saja? dan bagaimana dengan biaya yang dibebankan kepada masyarakat, bukan lagi sekedar biaya insurans tapi juga biaya lainnya seperti pajak dan sebagainya 
.