Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil terkesan mengakibatkan kekhawatiran kalangan produsen serat dan benang. Redma Gita Wirawasta, ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), mengatakan rencana tersebut merupakan hasil kajian pemerintah yang juga telah melibatkan asosiasi, namun juga ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan industri tekstil secara keseluruhan.
Menurut Redma, pembentukan BUMN tekstil adalah salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk memperdalam industri. "Namun kami juga ingin menekankan bahwa ada iklim usaha yang harus diperbaiki, mulai dari kebijakan perdagangannya, insentif untuk meningkatkan daya saing industri secara keseluruhan, serta simplifikasi dan transparansi birokrasi khususnya terkait perizinan," kata Redma kepada Tempo.
Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan pemerintah adalah menetapkan US$ 6 miliar tersebut sebagai investasi bagi swasta untuk mendorong investasi hingga US$ 60 miliar. Redma juga berharap bahwa pembentukan BUMN tekstil baru bisa mendorong modernisasi dan pendalaman industri di sektor tersebut.
Sementara itu, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pemerintah harus berhati-hati dengan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil. Dia berpendapat langkah pemerintah membentuk BUMN tekstil adalah kebijakan yang mengagetkan, karena BUMN masuk ke sektor yang sesungguhnya lebih efisien dikelola swasta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa alasan pembentukan BUMN tersebut adalah karena industri tekstil dan garmen merupakan garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif AS. Namun, perlu diingat bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan industri tekstil secara keseluruhan.
Menurut Redma, pembentukan BUMN tekstil adalah salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk memperdalam industri. "Namun kami juga ingin menekankan bahwa ada iklim usaha yang harus diperbaiki, mulai dari kebijakan perdagangannya, insentif untuk meningkatkan daya saing industri secara keseluruhan, serta simplifikasi dan transparansi birokrasi khususnya terkait perizinan," kata Redma kepada Tempo.
Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan pemerintah adalah menetapkan US$ 6 miliar tersebut sebagai investasi bagi swasta untuk mendorong investasi hingga US$ 60 miliar. Redma juga berharap bahwa pembentukan BUMN tekstil baru bisa mendorong modernisasi dan pendalaman industri di sektor tersebut.
Sementara itu, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pemerintah harus berhati-hati dengan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil. Dia berpendapat langkah pemerintah membentuk BUMN tekstil adalah kebijakan yang mengagetkan, karena BUMN masuk ke sektor yang sesungguhnya lebih efisien dikelola swasta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa alasan pembentukan BUMN tersebut adalah karena industri tekstil dan garmen merupakan garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif AS. Namun, perlu diingat bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan industri tekstil secara keseluruhan.