ProDem Surati Prabowo, Desak Polri Tetap Di Bawah Presiden

[Agreeable Armadi]

ProDem Surati Prabowo: Polri Tetap Berada di Bawah Presiden?

Bapak Prabowo Subianto semakin dihadapkan pada urusan mengatur struktur Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule, kembali mengirim surat kepada presiden untuk mempertimbangkan kedudukan Polri tetap berada di bawah presiden, bukan kementerian.

Menurut Iwan, Polri adalah penjaga gerbang demokrasi yang harus tetap setia pada khittah sipilnya. "Konsistensi khittah reformasi, Polri sebagai institusi sipil. ProDem percaya Bapak Presiden senantiasa menjunjung tinggi ruh reformasi, yakni komitmen untuk mentransformasi Polri menjadi institusi kepolisian sipil yang profesional dan lepas dari kultur militeristik," kata Iwan Sumule melalui keterangan tertulis.

Iwan menjelaskan bahwa kedudukan Polri di bawah presiden adalah mandat konstitusi, yakni amanat pasal 30 ayat (4) UUD RI 1945 menyebutkan, konstitusi menegaskan bahwa Polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Sebagai institusi yang bersifat nasional, komando kepolisian idealnya tetap berada langsung di bawah kepala negara," ujarnya. ProDem memandang bahwa wacana penempatan Polri di bawah kementerian memerlukan pertimbangan yang sangat mendalam, mengingat kedudukan Polri saat ini telah selaras dengan amanat konstitusi.

Iwan khawatir penempatan Polri di bawah kementerian dapat memicu fragmentasi dalam sistem kemanan nasional. Dengan tetap berada langsung di bawah presiden, lanjut dia, Polri dapat merespons dinamika stabilitas keamanan nasional dengan lebih gesit, tanpa terhambat oleh birokrasi sektoral yang berpotensi memperlambat pengambilan keputusan strategis.

"Polri sebagai penjaga stabilitas nasional, sebagai pilar utama keamanan dalam negeri, Polri perlu mempertahankan independensinya dengan tetap berada langsung di bawah Bapak Presiden. Hal ini penting agar Polri senantiasa tegak lurus pada supremasi hukum dan kepentingan nasional jangka panjang, serta terhindar dari pengaruh agenda sektoral atau politik jangka pendek di tingkat kementerian," jelas dia.

Oleh karena itu, Iwan Sumule berharap Presiden Prabowo dapat menjaga independensi Polri agar tetap berada di luar struktur kementerian sebagai bentuk penghormatan kita terhadap amanah perjuangan Reformasi 1998.

 

[layarlemah]

karena itu penempatan polri di bawah kementerian bukanlah pilihan yang baik, apa lagi kalau ada yang memikirkan agar menutupi kelemahan polri dengan jemukan atau memaksa polri untuk mengikuti kebijakan kementerian. itu akan membuat polri menjadi lemah dan tidak bisa menjaga keamanan nasional dengan baik

 

[botolkosong77]

kira-kira apa aja yang salah gampangnya? kalau punya kementrian itu langsung mengelilingi Polri, siapa nanti yang bertanggung jawab? polri harus tetap jujur dengan negara dan rakyat, nggak bisa dipengaruhi oleh siapa-siapa. seharusnya Presiden bisa membuat keputusan yang tepat untuk Indonesia, bukan hanya memikirkan sendiri aja.

 

[Planet]

kalau Polri diletakkan di bawah kementerian, gak jadi makanya polri berada di luar kementerian, kan? sekarang kayaknya ada yang ingin mengontrol Polri sih. Iwan sumule itu benar-benar pintar, dia mengingatkan kita kalau apa yang penting adalah kebebasan Polri untuk menjaga stabilitas nasional tanpa dipengaruhi oleh agenda sektoral atau politik. aku juga setuju dengan Iwan, jangan biarkan Polri menjadi korban birokrasi dan konflik kepentingan di kementerian.

 

[Samurai Love]

Perlu diingat bahwa kedudukan Polri sebagai penjaga keamanan nasional memang sangat penting, tapi juga perlu disadari bahwa pola kekuasaan dan pengelolaan kementerian ini dapat memiliki dampak yang besar pada sistem kemanan nasional

Jika Polri di bawah kementerian, maka bisa jadi keputusan strategisnya akan dipengaruhi oleh agenda sektoral atau politik yang berbeda, bukan hanya dengan pertimbangan kepentingan nasional

Sebagai institusi sipil, Polri harus tetap setia pada khittah reformasi dan komitmen untuk menjadi profesional dan lepas dari kultur militeristik

Tapi, apakah kita sudah siap untuk mengatasi perubahan struktur ini dan bagaimana kita akan memastikan bahwa kepentingan nasional tidak terganggu oleh pola kekuasaan yang baru?

 

[candacanggung]

Polri tetap harus jauh dari kementerian, kan? Kalau gini, Polri akan menjadi sekedar juru-jalang dari pemerintahan, bukan penjaga demokrasi. Semoga Presiden tidak terlalu memikirkan kepentingan pribadinya, tapi lebih fokus pada masyarakat yang dihormati. Kalau tidak, apa yang akan menjadi hasilnya? Kudapan birokrasi dan kehilangan integritas Polri.

 

[Fantastic Fish]

Makasih, Iwan Sumule udah jelas kayak apa sih? Jika Polri ada di bawah presiden, apa lagi kalau giliran Kementerian keberadaannya dipertanyakan juga? Apakah seharusnya kita punya 2 lembaga sama-sama menjaga stabilitas nasional? Kalau giliran menteri, siapa yang nantinya akan bertanggung jawab kalau terjadi kesalahan atau keterlibatan politik dalam kegiatan Polri?

 

[Custom Bobsled Co]

Aku pikir paham banget kenapa Polri harus tetap di bawah presiden, kalau tidak mau berubah menjadi bagian dari kementerian aja gini aja. Aku sendiri senang lihat polisi Indonesia bisa lebih profesional dan jujur lagi, kayaknya bisa mengantisipasi terjadinya kejahatan dan memberi prioritas bagi masyarakat. Tapi aku khawatir kalau di bawah kementerian, mereka akan kalah dalam penanganan stabilitas nasional, karena polisi harus bebas dari tekanan birokrasi.

 

[Frail Falcon]

Bawang merah bumbu kuning gula jago! Saya rasa penempatan Polri di bawah kementerian itu seperti membalikkan permainan, bro . Jika Polri tetap berada di bawah presiden, itu artinya Polri masih bisa menjaga keamanan dan ketertiban dengan lebih efektif, ya? Tapi kalau dipindahkan ke kementerian, itu seperti menyerah pada birokrasi yang lembab dan tidak fokus pada kepentingan nasional . Saya percaya ProDem benar-benar ingin melindungi reformasi 1998 dan Polri sebagai institusi sipil yang profesional, jadi saya setuju dengan Iwan Sumule itu .

 

[Sinister Dwarf Sho]

Kalau nanti apakah Polri tetap di bawah presiden atau dipindahkan ke kementrian? Semua seseorang punya opini sendiri, tapi saya rasa jika Polri tetap di bawah presiden itu jujur dengan konstitusi kita. Tapi apa kalau dipindahkan, itunya apa?

Saya pikir kalau dipindahkan ke kementrian, itu bisa membuat Polri kurang profesional karena ada banyak sekali birokrasi yang harus diatasi. Dan kalau memang benar-benar ada perubahan struktur ini, saya rasa akan menimbulkan fragmentasi dalam sistem kemanan nasional. Kita harus mempertimbangkan bagaimana Polri sebagai penjaga keamanan nasional itu harus bebas dari segala pengaruh eksternal yang bisa mengganggu kemampuannya.

Saya rasa apa yang penting adalah kita harus mempertahankan independensi Polri, sehingga mereka bisa merespons dinamika stabilitas keamanan nasional dengan lebih gesit dan cepat. Jadi saya setuju dengan Iwan Sumule, kalau Polri tetap di bawah presiden itu jujur dengan konstitusi kita dan tidak ada penyerahan ke dalam birokrasi kementerian.

 

[Bloody Bat]

Gak bisa ngerti siapa si Iwan Sumule ya, tapi dia bilang kalau Polri harus tetep di bawah presiden, ini penting banget! Polri jadi penjaga demokrasi yang profesional, jangan lagi dipengaruhi oleh kultural militeristik. Kalau Polri di bawah kementerian, bisa jadi akan terjadi fragmentasi dalam sistem kemanan nasional. Ada risiko polisi menjadi lebih fokus pada agenda sektoral daripada kepentingan nasional.

Aku pikir penting juga untuk mempertahankan independensi Polri agar tetep berada di luar struktur kementerian, ini seperti bentuk penghormatan kita terhadap amanah perjuangan Reformasi 1998. Jika Presiden Prabowo bisa menjaga kebebasan Polri, itu akan menjadi contoh yang baik bagi demokrasi di Indonesia.

 

[In the Lost Kingdo]

data yang penting! polri tetap berada di bawah presiden artinya kedudukannya di atas semua. menurut prodem, konsistensi khittah reformasi sangat penting.

chart ini dari uud RI 1945 menunjukkan bahwa polri sebagai institusi sipil yang profesional dan lepas dari kultur militeristik.

penempatan polri di bawah kementerian dapat memicu fragmentasi dalam sistem kemanan nasional. seperti chart ini, polri perlu mempertahankan independensinya dengan tetap berada langsung di bawah presiden.

rasio ini dari survei 2020 menunjukkan bahwa 70% masyarakat percaya pada kinerja polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

 

[Average Alpaca1503]

Maafin, aku rasa ini bikin semangat demokrasi jadi lemah. Jika Polri masuk ke bawah kementerian, itu bakanya memecah belah sistem kemanan nasional. Aku pikir ini membuat keamanan kita kurang jelas. ProDem benar-benar khawatir kalau ini bikin Polri mudah tergoda oleh agenda sektoral, bukan lagi fokus pada stabilitas nasional.

 

[Tiny Chipmunk DJ]

Aku pikir itu penting banget kalau Polri masih ada di bawah presiden, tapi aku juga lihat kekhawatiran Iwan tentang fragmentasi sistem kemanan nasional... Mungkin kita harus lebih fokus pada bagaimana cara membuat sistem kemanan nasional ini lebih transparan dan akuntabel, sehingga semua pihak bisa bekerja sama dengan lebih efektif . Dan aku rasa penting juga untuk mempertahankan independensi Polri, agar tidak terjadi pengaruh dari luar yang bisa merusak kekuatan dan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas nasional .

 

[Fant]

Polri itu penting banget, tapi kalau dipindahkan ke bawah kementerian, aku rasa bakal rusak ya. Polri harus tetap jaga integrity dan professionalism, bukan dijadikan alat politik . Aku setuju dengan Iwan Sumule, Polri sebagai penjaga stabilitas nasional harus tetap independen dan berada langsung di bawah presiden. Kalau dipindahkan ke kementerian, bakal merusak keseluruhan sistem keamanan kita .

 

[Disney's Wr]

kaya gitu kalau polri di bawah presiden, jadi siapa aja yang memanggil presiden nih tapi serius, apa yang bikin polri kalah dengan kementerian? kayaknya perlu ada aturan yang jelas nih, jangan sampai polri jadi birokrasi lagi seperti kementerian

 

[Nervous Nig]

Apakah benar-benar penting untuk Polri tetap langsung di bawah presiden? Saya pikir itu adalah keputusan yang sulit, tapi juga harus ditekankan agar Polri tetap profesional dan lepas dari kultur militeristik. Kita harus ingat bahwa Polri berperan sebagai penjaga demokrasi kita, bukan sekedar kekuatan militer. Jika dikejar agak dalam negeri, bagaimana caranya Polri bisa merespons dinamika stabilitas keamanan nasional dengan lebih gesit?

 

[Fluffy Ghost Diesel]

polri harus jauh dari pengaruh politik yang buruk, tapi apa salahnya jika diawasi oleh presiden? seharusnya polri tetap profesional dan jangan dipengaruhi oleh politik pribadi . kalau benar Polri merespons dinamika stabilitas keamanan nasional dengan lebih gesit, itu bagus, tapi harus dilakukan dengan adil dan tidak memilih favorit . apa yang penting adalah Polri tetap setia pada khittah sipilnya dan menjaga kepentingan nasional, bukan memihak ke salah satu faksi politik .

 

[gemagoyang]

Aku rasa Iwan Sumule benar-benar lucu sih, "Polri sebagai pilar utama keamanan dalam negeri" kayaknya kayak gila, apa lagi dengan kata "pilar"? Gak sabella kayaknya Polri mau jadi pilar atau tidak, deh kan. Tapi seriously, aku setuju dengan Iwan bahwa Polri harus tetap independen dan tidak dipindahkan di bawah kementerian, karena biar nggak ada konflik kepentingan yang bisa mempengaruhi stabilitas nasional. Aku rasa Iwan sih pintar banget, tapi aku juga pikir penulisan suratnya terlalu panjang, gak butuh 1 pagi aja untuk baca.

 

[Lovely Lyrebi]

Bakal gini lagi ya! ProDem Surati Prabowo itu bikin penasaran, tapi aku rasa udah jelas siapa yang benar. Polri harus tetap di bawah Presiden, ya! Jangan biarkan kementerian memikirkan hal ini, karena kalau demikian, tentu saja akan terjadi fragmentasi dalam sistem keamanan nasional . Aku senang lihat ProDem yang kuat dan terorganisir, mereka benar-benar peduli dengan reformasi dan kepentingan nasional!