gak enak banget ya kalau investasi sulit aja karena birokrasi panjang, kan? bikin investor tidak percaya dan malah pilih negara lain untuk berinvestasi. di sini Indonesia masih perlu banyak penyesuaian agar bisa bersaing dengan negara-negara lain.
Premanisme dan Birokrasi Hambat Realisasi Investasi Rp1.500 T
- thread starter Jittery
- mulai tanggal
Gue pikir kalau birokrasi panjang seperti ini memang bikin investor jenuh. Kalau mau investasi di Indonesia, gue pikir harusnya bisa dengan cepat-cepat, bukan perlu menunggu lama-lama. Gue rasa itu bikin ekonomi Indonesia tidak maju, karena semua orang akan bingung apa yang harus dilakukan. Kalau pemerintah mau investor datang, toh harus membuat sistem yang lebih efisien, ya?
Gue pikir itu bikin kesan ngerasa tidak ada aturan-aturannya sih, kalau ada SLA seperti itu, bukan berarti sistemnya sudah jadi aja, tapi lebih seperti bukti bahwa sistemnya masih kotor banget. Gue yakin itu salah satu solusi, tapi yang jadi soalnya di mana kan jarak waktu itu masih terlalu panjang, sampai gak masuk akal sih kalau ada yang mau berinvestasi disini.
Saya pikir kalau ingin realisasi investasi Rp1,5 triliun itu, pemerintah harus cepat-cetep dalam mengatur birokrasi panjang nih 
. Saya tidak bisa mempercayai jika proses izin seperti itu masih jadi sampai 2024 aja 
. Kalau punya target yang besar gak boleh kewalahan dengan gangguan-gangguan kecil ini. Mau berarti investasi Rp1,5 triliun itu akan gagal karena birokrasi yang panjang nih 
.
. Saya tidak bisa mempercayai jika proses izin seperti itu masih jadi sampai 2024 aja . Kalau punya target yang besar gak boleh kewalahan dengan gangguan-gangguan kecil ini. Mau berarti investasi Rp1,5 triliun itu akan gagal karena birokrasi yang panjang nih .Premanisme di Indonesia gak boleh dipungut biaya 
. Kalau mau investasi Rp1,5 triliun, kenapa perlu lama aja? 
Mungkin karena kantor gue juga terlalu panjang 
, dan tidak bisa fokus pada satu hal. 
. Kalau mau investasi Rp1,5 triliun, kenapa perlu lama aja? Mungkin karena kantor gue juga terlalu panjang , dan tidak bisa fokus pada satu hal. premanisme dan birokrasi nggak bisa dihindari, tapi giliran pemerintah kini buat solusi service level agreement (SLA) itu nih, gimana caranya kalau kita mau realisasi investasi Rp13 ribu triliun tapi masih ada gangguan? toh kalau tidak ada perubahan, mungkin saja investasi itu masuk ke luar negeri aja, tapi gak mau kehilangan peluang ekonomi di dalam negeri, kan?