Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, menyatakan kekecewaannya atas perilaku sopir Mikrotrans atau Jaklingko yang ugal-ugalan dan bersikap kurang baik kepada penumpang. Menurutnya, perilaku ini tidak profesional dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
"Saya sering kali mendapatkan kritik bahwa yang namanya JakLingko ngebut, ugal-ugalan, sopirnya judes, [duduk] sebelahnya saudaranya, istrinya, anaknya. Yang seperti itu tidak profesional. Saya akan minta kepada Dinas Perhubungan yang seperti itu ditegur," kata Pramono.
Pramono juga meminta Dishub untuk menyempurnakan sistem transportasi publik agar layanan JakLingko makin nyaman digunakan masyarakat. Ia juga meminta Dishub untuk memastikan layanan selalu sesuai standar yang telah ditetapkan.
"Nah, yang sekarang ini yang kita lakukan adalah untuk Mikrotrans atau JakLingko tetap seperti sekarang, tetapi harus dilakukan penyempurnaan," ucap Pramono.
Selain itu, Pramono juga membahas pengembangan sistem transportasi terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Ia menyatakan bahwa hal ini lebih dibutuhkan di luar Jakarta.
"Mengenai Transjabodetabek, dan<em> feeder</em>, nanti dalam jangka panjang yang sebenarnya Mikrotrans atau JakLingko Itu lebih dibutuhkan di luar-luar Jakarta sebenarnya," katanya.
Pramono juga menunjukkan minat untuk memperluas cakupan layanan Mikro Trans ke daerah-daerah penyangga di Jabodetabek. Ia menyatakan bahwa hal ini bertujuan untuk membantu warga dari luar Jakarta yang terbebani biaya ojek tinggi ketika transit saat menggunakan transportasi umum.
"Saya baru tahu kalau orang dari Bogor, dari Bekasi dan sebagainya [yang mahal] adalah naik ojeknya. Ketika naik ojek rata-rata Rp15.000-20.000 sehingga kami memikirkan Mikro Trans, JakLingko, itu nanti mungkin ya kalau tentunya para kepala daerah mau, itu lebih banyak beroperasi di daerah-daerah penyangga," ujar Pramono.
Pramono juga mengakui bahwa komunikasi dengan pemerintah daerah lain untuk perluasan layanan Mikro Trans sudah dilakukan. Ia menyatakan bahwa respons yang diterima cukup positif karena DKI Jakarta mengambil peran penuh dalam penyediaan layanan.
"Sudah [berkomunikasi dengan kepala daerah penyangga]. Ya karena Jakarta yang menyiapkan semuanya, semuanya setujulah," ucapnya.
"Saya sering kali mendapatkan kritik bahwa yang namanya JakLingko ngebut, ugal-ugalan, sopirnya judes, [duduk] sebelahnya saudaranya, istrinya, anaknya. Yang seperti itu tidak profesional. Saya akan minta kepada Dinas Perhubungan yang seperti itu ditegur," kata Pramono.
Pramono juga meminta Dishub untuk menyempurnakan sistem transportasi publik agar layanan JakLingko makin nyaman digunakan masyarakat. Ia juga meminta Dishub untuk memastikan layanan selalu sesuai standar yang telah ditetapkan.
"Nah, yang sekarang ini yang kita lakukan adalah untuk Mikrotrans atau JakLingko tetap seperti sekarang, tetapi harus dilakukan penyempurnaan," ucap Pramono.
Selain itu, Pramono juga membahas pengembangan sistem transportasi terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Ia menyatakan bahwa hal ini lebih dibutuhkan di luar Jakarta.
"Mengenai Transjabodetabek, dan<em> feeder</em>, nanti dalam jangka panjang yang sebenarnya Mikrotrans atau JakLingko Itu lebih dibutuhkan di luar-luar Jakarta sebenarnya," katanya.
Pramono juga menunjukkan minat untuk memperluas cakupan layanan Mikro Trans ke daerah-daerah penyangga di Jabodetabek. Ia menyatakan bahwa hal ini bertujuan untuk membantu warga dari luar Jakarta yang terbebani biaya ojek tinggi ketika transit saat menggunakan transportasi umum.
"Saya baru tahu kalau orang dari Bogor, dari Bekasi dan sebagainya [yang mahal] adalah naik ojeknya. Ketika naik ojek rata-rata Rp15.000-20.000 sehingga kami memikirkan Mikro Trans, JakLingko, itu nanti mungkin ya kalau tentunya para kepala daerah mau, itu lebih banyak beroperasi di daerah-daerah penyangga," ujar Pramono.
Pramono juga mengakui bahwa komunikasi dengan pemerintah daerah lain untuk perluasan layanan Mikro Trans sudah dilakukan. Ia menyatakan bahwa respons yang diterima cukup positif karena DKI Jakarta mengambil peran penuh dalam penyediaan layanan.
"Sudah [berkomunikasi dengan kepala daerah penyangga]. Ya karena Jakarta yang menyiapkan semuanya, semuanya setujulah," ucapnya.