Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali menekankan pentingnya penyelesaian konflik trayek angkot M02 vs JakLingko JAK41 di Pulogadung. Konflik ini mencuat setelah sejumlah sopir angkot M02 memprotes operasional rute JakLingko, yang dinilai mengambil jalur trayek mereka.
Saat ditemui di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin 3 November 2025, Pramono menuntut Dinas Perhubungan DKI untuk menindaklanjuti persoalan ini. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI berkomitmen menjaga keseimbangan antara modernisasi layanan transportasi dan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat.
Pramono juga menekankan pentingnya JakLingko sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi. Namun, dalam pelaksanaannya, harus tetap memperhatikan nasib para pengemudi angkot yang beroperasi di trayek tersebut.
Gubernur DKI menuntut Dinas Perhubungan DKI untuk memperkuat komunikasi dengan para sopir angkot dan melakukan sosialisasi menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Penyelesaian ini diharapkan dapat dilakukan secara damai dan adil bagi semua pihak.
Protes yang di lakukan oleh sejumlah sopir mikrotrans atau angkot Jaklingko mendatangi Kantor Gubernur Jakarta, menuntut upah layak, mengajukan tuntutan kepada penjabat Gubernur DKI untuk mempelajari tuntutan para pengemudi.
Saat ditemui di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin 3 November 2025, Pramono menuntut Dinas Perhubungan DKI untuk menindaklanjuti persoalan ini. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI berkomitmen menjaga keseimbangan antara modernisasi layanan transportasi dan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat.
Pramono juga menekankan pentingnya JakLingko sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi. Namun, dalam pelaksanaannya, harus tetap memperhatikan nasib para pengemudi angkot yang beroperasi di trayek tersebut.
Gubernur DKI menuntut Dinas Perhubungan DKI untuk memperkuat komunikasi dengan para sopir angkot dan melakukan sosialisasi menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Penyelesaian ini diharapkan dapat dilakukan secara damai dan adil bagi semua pihak.
Protes yang di lakukan oleh sejumlah sopir mikrotrans atau angkot Jaklingko mendatangi Kantor Gubernur Jakarta, menuntut upah layak, mengajukan tuntutan kepada penjabat Gubernur DKI untuk mempelajari tuntutan para pengemudi.