Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadirkan diri di Gedung KPK untuk beraudiensi dengan pimpinan KPK dan membahas rencana pembongkaran tiang monorel yang longsor di Jalan Rasuna Said. Menurut Pramono, pertemuan ini membahas berbagai hal termasuk pembersihan tiang monorel yang terkena guncangan. Pihak pemerintah Jakarta telah menerima arahan dari KPK terkait masalah hukum proyek tersebut.
Pramono juga menyatakan bahwa pihaknya telah meminta arahan dari Kejati DKI Jakarta untuk menyelesaikan persoalan monorel ini dan telah mendapatkan surat pertanggungan. Dia berharap pembongkaran tiang monorel ini bisa selesai di tahun 2026, meskipun terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi.
Selain itu, Pramono juga membahas isu tanah Rumah Sakit Sumber Waras. Menurutnya, pihak pemerintah Jakarta telah meminta arahan dari KPK untuk menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan kesempatan bagi rumah sakit untuk digunakan kembali.
Kemudian, Pramono juga menyatakan ingin bekerja sama dengan KPK dalam mengatasi korupsi di Pemerintahan Jakarta. Dia menginginkan kerja sama yang besar antara kedua pihak tersebut dan mengusulkan adanya pelatihan anti-korupsi.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang menyatakan bahwa KPK akan terus memberikan pendampingan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta.
Pramono juga menyatakan bahwa pihaknya telah meminta arahan dari Kejati DKI Jakarta untuk menyelesaikan persoalan monorel ini dan telah mendapatkan surat pertanggungan. Dia berharap pembongkaran tiang monorel ini bisa selesai di tahun 2026, meskipun terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi.
Selain itu, Pramono juga membahas isu tanah Rumah Sakit Sumber Waras. Menurutnya, pihak pemerintah Jakarta telah meminta arahan dari KPK untuk menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan kesempatan bagi rumah sakit untuk digunakan kembali.
Kemudian, Pramono juga menyatakan ingin bekerja sama dengan KPK dalam mengatasi korupsi di Pemerintahan Jakarta. Dia menginginkan kerja sama yang besar antara kedua pihak tersebut dan mengusulkan adanya pelatihan anti-korupsi.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang menyatakan bahwa KPK akan terus memberikan pendampingan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta.