Prabowo menegaskan kekuatan pemerintahnya dalam penegakan hukum di bidang sumber daya alam, dengan memamerkan langkah penutupan 1.000 tambang ilegal di seluruh Indonesia. Menurut Presiden Prabowo Subianto, langkah tersebut merupakan hasil dari penegakan hukum yang paling berani dan tegas sepanjang sejarah Indonesia.
Pada satu tahun pertama pemerintahannya, Prabowo mengklaim telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal. Selain itu, ia juga memamerkan bahwa telah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai 1,01 juta hektare lahan karena terbukti membuka perkebunan di kawasan hutan lindung.
Dalam penegakannya, Prabowo menolak ada kompromi dalam penegakan hukum dan menegaskan bahwa "satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum". Ia juga menyebut praktik bisnis ilegal tersebut sebagai greedonomics atau serakahnomics yang merusak lingkungan, hukum, serta kepentingan rakyat.
Dalam keseluruhan, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus menindak lanjut penyelewengan dalam tata kelola bahan bakar minyak dan minyak mentah. Jumlah korporasi yang diduga melanggar hukum bahkan mencapai 666 perusahaan, namun Prabowo menegaskan tidak akan mundur dalam penegakan hukum.
Pada satu tahun pertama pemerintahannya, Prabowo mengklaim telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal. Selain itu, ia juga memamerkan bahwa telah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai 1,01 juta hektare lahan karena terbukti membuka perkebunan di kawasan hutan lindung.
Dalam penegakannya, Prabowo menolak ada kompromi dalam penegakan hukum dan menegaskan bahwa "satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum". Ia juga menyebut praktik bisnis ilegal tersebut sebagai greedonomics atau serakahnomics yang merusak lingkungan, hukum, serta kepentingan rakyat.
Dalam keseluruhan, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus menindak lanjut penyelewengan dalam tata kelola bahan bakar minyak dan minyak mentah. Jumlah korporasi yang diduga melanggar hukum bahkan mencapai 666 perusahaan, namun Prabowo menegaskan tidak akan mundur dalam penegakan hukum.